JAKARTA (gokepri) – Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk merangsang pertumbuhan dapat memperlambat pemulihan ekonomi nasional. Perlunya kerja sama yang lebih baik antara kebijakan fiskal pusat dan daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritik pemerintah daerah yang lebih memilih menumpuk anggaran di bank ketimbang membelanjakannya. Kondisi ini bisa menghambat pemulihan ekonomi yang diupayakan pemerintah pusat.
Sri Mulyani menjelaskan pemerintah pusat telah mengalokasikan banyak anggaran untuk transfer ke daerah. Namun, anggaran tersebut seringkali tidak dimanfaatkan secara efektif.
Dia memberikan contoh pemerintah pusat rutin memberikan stimulus saat Indonesia menghadapi guncangan ekonomi seperti pandemi Covid-19 atau lonjakan harga komoditas ekstrem, dengan tujuan untuk memulihkan ekonomi secepat mungkin.
Namun, menurut Sri Mulyani, Pemda seringkali tidak membelanjakan anggaran yang telah diberikan dan malah menghambat upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
“Karena waktu pemerintah pusat mencoba ekspansif dengan belanja dan untuk meningkatkan growth [pertumbuhan], penciptaan kerja, daerahnya dikasih transfer, terus transfernya berhenti di bank, they don’t spend [mereka tidak belanja],” jelas Sri Mulyani dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).
Untuk itu, Sri Mulyani menyatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berupaya memperbaiki masalah ini dengan menyinkronkan kebijakan fiskal pusat dan daerah agar intervensi pasar dapat maksimal dan dirasakan oleh masyarakat.
Baca: Sri Mulyani Ingatkan Konten Kreator Bayar Pajak
“Nah karena ini adalah sebuah perjalanan panjang, saya rasa this kind of seminar sangat-sangat membantu kita untuk seluruh teman-teman terutama yang di daerah,” ujarnya.
Dia juga menambahkan pemerintah menargetkan untuk mencapai 75.000 desa mandiri, yaitu desa yang lepas dari garis kemiskinan. Saat ini, jumlah desa mandiri baru mencapai sekitar 20.000 desa. BISNIS INDONESIA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
