KPK Usut Dugaan Korupsi Katering Haji Rp255 Miliar

Korupsi katering haji
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

JAKARTA (gokepri) – KPK menelusuri dugaan korupsi katering ibadah haji. ICW temukan pungli dan pemangkasan menu jemaah hingga ratusan miliar.

Penelusuran ini tidak hanya untuk pelaksanaan haji 2025, tetapi juga mundur ke 2024 dan 2023. “Ini yang katering mungkin tidak hanya 2025. Kami juga akan cek ke belakang,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.

Asep menjelaskan, saat ini penelusuran masih di tingkat Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK. Bila naik ke tahap penyelidikan, KPK akan memfokuskan penyelidikan dugaan korupsi katering haji. “Kalau naik penyelidikan, kami akan fokus soal katering,” ujarnya.

Selain katering, KPK juga akan menelusuri pemondokan serta aspek lain dalam penyelenggaraan ibadah haji. Informasi itu ditelusuri bersamaan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi katering haji 2025 ke KPK. ICW menilai ada tiga persoalan dalam layanan makanan untuk jemaah.

Pertama, kalori makanan tak sesuai standar gizi Permenkes No. 28/2019. Jika idealnya 2.100 kilokalori per orang per hari, makanan jemaah hanya berkisar 1.715–1.765 kilokalori.

Kedua, dugaan pungutan liar 0,8 riyal per kali makan, dengan potensi keuntungan pribadi hingga Rp50 miliar.

Ketiga, dugaan pengurangan spesifikasi makanan senilai 4 riyal per porsi. Potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp255 miliar. ANTARA

Baca Juga: KPK Ungkap Dua Asosiasi Terlibat Korupsi Kuota Haji

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait