KKP Optimalkan Pengawasan, Putus Distribusi Ilegal Benih Lobster

Direktur Jenderal PSDKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin usai apel Operasi Bersama Pengasawan dan Penindakan Penyeludupan BBL di Pangkalan PSDKP Kota Batam, Jumat (1/12/2023). Foto: Gokepri.com/Muhammad Ravi

Batam (gokepri.com) – Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengoptimalkan pengawasan untuk memutus distribusi ilegal benih lobster.

Oleh karena itu PSDKPP KKP menggelar operasi bersama keamanan laut (KL) lainnya terkait pengawasan dan penindakan penyelundupan benih bening lobster (BBL) di Pangkalan PSDKP Kota Batam, Jumat, 1 Desember 2023.

Direktur Jenderal PSDKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan operasi ini untuk mengoptimalkan pengasawan dan penindakan penyeludupan BBL ilegal dari Indonesia ke beberapa negara tetangga seperti, Singapura, Malaysia dan Vietnam.

Baca Juga: Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster, Nilainya Fantastis

“Dengan operasi bersama ini semua KL terkait bersama-sama melaksanakan kegiatan tersinergi, terkolaborasi yang sudah kita rancang berbentuk operasi bersama pengawasan dan penindakan penyelinapan BBL di beberapa sektor, seperti tempat pengepul kemudian jalur distribusi dengan penyekatan antar provinsi,” ujarnya.

KL yang dilibatkan dalam operasi terkoordinasi pengawasan dan penindakan penyelundupan BBL antara lain, KKP, TNI AL, Polri, Bakamla, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Badan Karantina Indonesia.

Dalam operasi ini akan dilakukan penindakan jalur distribusi di beberapa sektor seperti di bandara, pelabuhan dan penyekatan antar provinsi.

“Jawa-Sumatera itu di Pelabuhan Merak kemudian penyekatan di Bandara seperti Soekarno Hatta Jakarta, Juanda Surabaya, Ngurah Rai di Bali dan Lombok, selanjutnya sektor laut mulai dari Palembang sampai perairan Kepri di wilayah Batam,” katanya.

Dalam catatan KKP, Potensi lestari BBL yang dapat dimanfaatkan secara nasional berdasarkan perhitungan komnasjiskan mencapai 465.776.023 ekor yang tersebar di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sayangnya potensi pemanfaatan BBL tersebut tidak dirasakan manfaatnya oleh Indonesia karena banyak aktivitas ilegal seperti penyelundupan.

Aktivitas penyelundupan BBL terbesar saat ini dilakukan ke negara Vietnam, karena Vietnam membutuhkan benih bening lobster sebagai komoditas budidaya di negaranya mencapai 600 juta ekor dengan nilai mencapai 3 miliar dollar yang sumber benih bening lobsternya berasal dari Indonesia.

Hal itu berpotensi menghilangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari aktivitas penyelundupan BBL ke luar wilayah NKRI sebesar kurang lebih Rp3 triliun sampai Rp30 triliun

“Pemerintah Indonesia melalui KKP RI mendorong Vietnam untuk berkerja sama dengan mekanisme G to G (government to government) dalam pengembangan industri budidaya BBL yang diharapkan dapat menekan angka penyelundupan BBL,” katanya.

Selain itu, saat ini KKP juga sedang melakukan optimalisasi pengelolaan sumber daya lobster yang ada di Indonesia.

KKP juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.45/Men-KP/I/2022 tentang lalu lintas Benih Bening Lobster di wilayah negara Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis: Muhammad Ravi

BAGIKAN