KKP Bakal Kirim Lagi Cantrang ke Natuna dan Anambas

Nelayan Anambas tolak cantrang di perairan Natuna dan Anambas
Aksi penolakan nelayan Anambas atas beroperasinya kapal cantrang, September 2020 lalu.

Jakarta (gokepri.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka opsi mengirim kapal cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 Laut Natuna Utara. Ketentuan ini menyusul pelegalan cantrang dalam Permen 59/2020 beroperasi di dua WPP berbeda, yakni 711 dan 712.

Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini mengatakan, tujuan pengiriman kapal cantrang ke WPP 711 Natuna adalah untuk menjaga kedaulatan laut RI. “Di Natuna Utara itu ada beberapa kapal di sana. Ini juga masih memungkinkan kapal-kapal di atas 30 GT (melaut di sana) tapi di atas 12 mil,” katanya dalam diskusi virtual, Jumat (22/1/2021).

Kendati demikian, pihaknya akan berkomunikasi dulu dengan nelayan lokal di Kepri, khususnya Anambas. Zaini menuturkan, kementerian bakal menanyakan kepada nelayan-nelayan kecil mengenai luas wilayah melaut yang tidak ingin ada kapal bercantrang.

“Nelayan kecil ini maunya sampai berapa mil melaut? Tapi tentu dengan logika yang masuk akal, tidak mungkin nelayan kecil bisa (melaut) sampai ke 200 mil. Nelayan kecil inginnya sampai berapa mil melautnya?,” kata Zaini.

Adapun dalam aturan baru, kapal-kapal bercantrang di WPP 711 ini hanya diizinkan melaut di jalur III dengan jarak 12 mil laut. Namun jika nelayan kecil ingin melaut hingga jarak 20 mil, maka kementerian akan memenuhi dan melarang kapal bercantrang ke wilayah tersebut.

“Kami akan melindungi hingga misalnya 20 mil, sehingga kapal cantrang kita tidak izinkan di bawah 20 mil. Walaupun aturannya mengizinkan. Karena kita juga ingin melindungi mereka (nelayan kecil),” tutur Zaini.

Sebagai informasi, ada beberapa ketentuan legalisasi cantrang dalam aturan yang baru. Cantrang bakal menggunakan square mesh window pada bagian kantong. Tujuannya agar ketika ditarik, ikan-ikan kecil yang terjaring masih bisa lolos. Jalur penangkapan bagi kapal di bawah 10-30 GT, hanya boleh beroperasi di jalur II dengan jarak 4-12 mil laut.

Sedangkan bagi kapal di atas 30 GT, penggunaan alat tangkap cantrang hanya boleh di jalur III dengan jarak lebih dari 12 mil laut. Bila kapal melanggar, maka KKP menyatakan bakal melakukan penindakan. Mengingat setiap izin kapal yang dikeluarkan pusat memiliki alat tracking sehingga bisa dilacak.

Penolakan Nelayan Lokal

Sebelumnya, ratusan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Anambas menolak kapal cantrang dari Jawa. Penolakan itu diwujudkan dengan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Anambas, 3 September 2020.

Baca juga: Nelayan dan Mahasiswa Desak DPRD Sampaikan Aspirasi Nelayan Natuna

Nelayan mengaku resah atas beroperasinya kapal cantrang di perairan sekitar. Hasil tangkap nelayan berkurang, karena kapal cantrang menyapu bersih semua potensi ikan dan karang.

“Bahkan kapal cantrang ini ada yang beroperasi kurang dari 12 mil. Sehingga mengganggu aktivitas nelayan lokal yang masih menggunakan alat tangkap tradisional, seperti pancing ulur,” kata Sekretaris HNSI Anambas, Dedi Syahputra.

Nelayan tradisional di Anambas dan Natuna berencana memperbanyak rumpon di perairan yang berjarak antara 0-30 mil dari garis pantai. Hal itu untuk mengantisipasi pelanggaran zona tangkap oleh kapal cantrang. (wan)

BAGIKAN