Batam (gokepri.com) – Kondisi keselamatan pelayaran di sekitar Selat Malaka dan Selat Singapura cukup memprihatinkan. Sepanjang tahun 2020, terjadi tiga kali kapal kandas di perairan Batu Berhenti, Kota Batam, Provinsi Kepri.
Rawannya keselamatan pelayaran tersebut terungkap dalam rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Batam, Jumat (26/2/2021).
“Kecelakaan yang dialami MV Shahraz, MV Samudra Sakti I, dan MV Tina I menjadi perhatian Indonesia sebagai negara berdaulat. Jaminan keselamatan navigasi bagi kapal yang berlayar melalui perairan Indonesia serta perlindungan lingkungan maritim adalah salah satu bentuk perwujudan kedaulatan Indonesia,” ujar Penasehat Khusus Menko Bidang Hankam Maritim, Marsetio.
Sementara itu Kementerian Perhubungan bertekad terus meningkatkan penjagaan dan penegakkan hukum terhadap tindakan-tindakan ilegal yang terjadi di perairan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kunjungan kerjanya ke Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kamis (25/2/2021).
Di Pelabuhan Batu Ampar, Menhub mengumpulkan jajaran Ditjen Perhubungan Laut dari unsur Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Distrik Navigasi, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang ada di sekitar Kepulauan Riau.
“Kami hadir di Batam bersama Kemenkopolhukam untuk melakukan tindak lanjut terhadap kejadian tindakan ilegal yang terjadi di perairan Indonesia, khususnya yang sering terjadi di perairan Batam. Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia, dengan tetap mengikuti hukum internasional yang berlaku di International Maritime Organization (IMO),” kata Menhub.
Menhub menginstruksikan jajarannya di lapangan agar dapat berkolaborasi dengan baik dengan para pemangku kepentingans seperti TNI, Polri, Bea Cukai, Bakamla, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lainnya dalam melakukan tugas pengawasan dan penjagaan.
Pada Januari lalu, telah diamankan dua kapal yaitu MT Hourse berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama karena diduga melakukan kegiatan ship to ship secara ilegal di perairan Pontianak, Kalbar, Minggu (24/1). Saat ini kedua kapal dan awak kapal berada di Batam, Kepri, untuk menjalani pemeriksaan. Selanjutnya tim satgas penanganan yang dibentuk oleh Kemenkopolhukam untuk menangani kasus tersebut telah melakukan langkah-langkah hukumnya.
“Saya perintahkan agar kejadian pelanggaran di perairan seperti ship to ship ilegal dan maraknya pelanggaran batas kecepatan kapal untuk jenis high speed craft dapat ditangani dengan baik. Saya minta rekan-rekan yang menangani kasus ini dapat melaksanakannya dengan serius dan tetap menjaga integritas,” tutur Menhub. (wan)






