Kepri Mulai Pungut Retribusi di Zona Labuh Jangkar Pulau Galang

Labuh jangkar pulau galang
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menggunakan teropong untuk melihat perairan Pulau Galang yang memiliki zona jangkar. Gubernur Ansar meresmikan pungutan perdana jasa labuh jangkar di zona tersebut, Rabu (3/3/2021). (foto: Humas Pemprov Kepri)

Batam (Gokepri.com) – Kapal yang melepas jangkar di zona perairan Pulau Galang, Kota Batam, akan dipungut retribusi jasa labuh jangkar. Pemprov Kepri resmi mengelola zona tersebut.

Pungutan retribusi dari jasa labuh jangkar itu diumumkan Gubernur Kepri Ansar Ahmad lewat sebuah seremoni peresmian.

Pemprov Kepri meresmikan pungutan perdana jasa labuh jangkar di Batam, Rabu (3/3/2021). Para pejabat berkumpul di sana.

Zona jangkar Pulau Galang selama ini menjadi lokasi labuh jangkar bagi kapal yang melintas di Selat Malaka termasuk yang akan masuk ke Singapura.

Dengan berlakunya retribusi jasa labuh jangkar itu maka akan memberikan manfaat ekonomi bagi Kepri lewat setoran pendapatan daerah. Pemprov Kepri dalam beberapa tahun terakhir berupaya mengelola zona jangkar.

Pemprov Kepri memperkirakan dapat meraup pendapatan asli daerah sekitar Rp700 juta per hari dari jasa labuh jangkar di Perairan Galang, atau Rp200 miliar dalam setahun.

“PAD kita sekarang Rp1,2 triliun, kalau nanti ditambah Rp200 miliar ini, berarti (PAD) memberikan sumbangan 15 hingga 20 persen pada APBD,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam peresmian pungutan perdana jasa labuh jangkar di Batam, Rabu (3/3/2021).

Menurut dia, ruang labuh di Singapura dan Johor sudah sangat terbatas. Maka Kepri musti manfaatkan situasi tersebut.

“Pada titik awal, ‘spill over’ dulu kita manfaatkan. Ibarat sebuah gelas airnya tumpah, tumpahan jangan kita biarkan ke tempat lain, musti kita manfaatkan,” kata dia.

Gubernur optimistis lokasi labuh jangkar di Kepri dapat berkembang dengan baik, dengan dukungan kepastian hukum di daerah dan pusat, disertai dengan pemberian pelayanan yang baik.

“Kita yakin mereka akan menjadikan titik kawasan labuh jangkur kita ini sebagai tujuan utama,” kata dia.

Agar kompetitif, kata dia, pihaknya akan mengontrol tarif yang akan diberlakukan.

Sekretaris Daerah Kepri T.S Arif Fadillah menyebutkan pungutan jasa labuh jangkar sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemprov juga menerbitkan Pergub yang menetapkan jasa labuh dalam arti penggunaan ruang parkir kapal dengan nilai sama dengan pungutan Kemenhub sebelumnya, yakni Rp700/GT per masa.

“Agar kenyamanan, keandalan, dan kepastian keamanan bisa terjamin di wilayah Provinsi Kepri, maka kapal yang masuk sehari rata-rata hanya 1 GT saja. Atau setara dengan 20 unit kapal ukuran 50.000 GT. Dengan jumlah tersebut, pemasukan Kepri bisa mencapai Rp200 miliar lebih per tahunnya,” kata Arif.

Pemprov Kepri juga menyiapkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau nota tagihan retribusi daerah berupa jasa labuh jangkar lay up. Pungutan pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Maret 2021 nanti.

(Can)

|Baca Juga: Kepri Bakal Dapat Dana Labuh Jangkar Ratusan Miliar

BAGIKAN