Kemenko Perekonomian Dorong Pengawasan Aktivitas Layanan Kepelabuhanan di Batam

Kepala BP Muhammad Rudi dan Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono memimpin forum diskusi bertajuk pembahasan penyelesaian hambatan pelayanan kepelabuhanan di Batam. FOTO : Dokumentasi BP Batam
Kepala BP Muhammad Rudi dan Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono memimpin forum diskusi bertajuk pembahasan penyelesaian hambatan pelayanan kepelabuhanan di Batam. FOTO : Dokumentasi BP Batam

Batam (gokepri.com) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mendorong peningkatan pengawasan aktivitas layanan kepelabuhanan di Batam.

Hal itu disampaikan langsung Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono, dalam forum diskusi bertajuk pembahasan penyelesaian hambatan pelayanan kepelabuhanan di Batam.

Forum yang diselenggarakan bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam tersebut digelar secara hybrid yakni secara tatap muka dan daring, di Marriott Hotel Harbour Bay Batam.

Susiwijono, mengatakan Permasalahan pada kinerja pelayanan kepelabuhanan terutama di bidang logistik perlu diuraikan secara jelas demi mendorong pengembangan kepelabuhanan secara optimal, efektif dan efisien.

“Kinerja layanan kepelabuhanan terutama logistik, dari sisi aturan tarif dan angka yang terkait dengan layanan kapal dan barang di BP Batam sudah sangat efisien dan murah, namun ditataran operasionalnya masih perlu diawasi secara bersama,” ujar Susiwijono, Senin 2 Maret 2022.

Ia juga menambahkan, proses bisnis logistik di Batam masih ada beberapa ruang yang harus dioptimalkan dan masih perlu adanya peningkatan serta kapasitas baik dari segi fasilitas, infrastruktur, sistem, sarana dan prasarana.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, pihaknya terbuka dalam menampung seluruh permasalahan di Pelabuhan Batam yang harus segera diselesaikan.

Menurutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah mengarahkan BP Batam agar menurunkan tarif Kepelabuhanan dan digitalisasi untuk menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha.

Lebih lanjut, Rudi menegaskan bahwa biaya logistik di Batam terbilang murah dan mampu mendukung kompetensi Batam.

“Selama ini harga yang digunakan sebagai perbandingan ke/dari Singapura yakni harga dari port to port (pelabuhan ke pelabuhan), sedangkan di Batam berlaku harga door to door (pabrik ke pabrik). Sehingga persepsi ini harus diluruskan agar perbandingan menjadi seimbang,” kata Rudi.

Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar, berkesempatan untuk memaparkan breakdown harga logistik serta perbandingan biaya logistik di Batam secara terperinci.

Pihaknya mengatakan kegiatan kapal dari sisi logistik secara keseluruhan di Batam lebih murah baik untuk dalam negeri maupun luar negeri.

“Terkait dengan komponen biaya logistik secara komprehensif, diantaranya biaya dari Batam ke Singapura, untuk kontainer ukuran 20 feet dikenakan biaya sekitar lima juta rupiah sedangkan ukuran 40 feet akan dikenakan sekitar enam juta rupiah,” kata Dendi.

Direktur Utama PT Sat Nusapersada, Abidin Hasibuan turut mengharapkan BP Batam sebagai operator dan regulator pelabuhan dapat segera mengambil kebijakan dan langkah untuk memangkas potensi monopoli pasar yang terjadi.

“Setelah menyimak hasil pemaparan dari Direktur BUP BP Batam, berarti dapat dikatakan bahwa harga ini sangat kompetitif,” kata Abidin.

Namun, pihaknya sebagai end user mendapatkan harga tinggi. Untuk itu pihaknya berharap BP Batam di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian harus bisa menetapkan batas harga atas dan harga bawah,.

“Sehingga tidak terjadi monopoli harga di marketplace,” ujar Abidin.

Sementara itu, Asosiasi Jasa Kepelabuhanan, Delegasi dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Batam, Suyono, menyampaikan aspirasinya.

Bahwa forum diskusi ini merupakan peluang yang sangat baik bagi para pengusaha khususnya di bidang kepelabuhanan.

Mengingat Sesmenko memberikan kesempatan kepada Pengusaha untuk menyampaikan apa yang terjadi selama operasional kepelabuhanan berlangsung.

“Perkembangan industri untuk kepelabuhanan memang seharusnya dikembangkan dengan segera, dengan adanya perbaikan di pelabuhan dan mendukung konsep dalam meminimalkan biaya cost, maka semua akan terwakili dan memudahkan para pengusaha, kemudian akan dikontrol dengan baik oleh BP Batam selaku regulator,” ujar Suyono.

(Penulis : Romadi)

Pos terkait