Kapal MT Arman 114: Dirampas Negara Dipidana, Dikembalikan ke Pemilik Diperdata, Sengketa Berlanjut

(foto: kejaksaan negeri Batam/gokepri/engesti)

BATAM (gokepri) – Persoalan hukum yang membelit kapal tanker MT Arman 114 berbendera Iran memunculkan kontroversi setelah putusan berbeda dijatuhkan antara ranah pidana dan perdata.

Dalam perkara pidana, kapal ini dinyatakan dirampas untuk negara. Namun, dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri (PN) Batam justru memutuskan kapal tersebut dikembalikan kepada pemilik sah, Ocean Mark Shipping Inc.

Putusan perdata dengan nomor 323/Pdt.G/2024/PN Btm dibacakan pada Senin (2/6/2025) oleh majelis hakim yang diketuai Benny Yoga Dharma. Dalam amar putusan disebutkan bahwa Ocean Mark Shipping Inc terbukti secara hukum sebagai pemilik sah kapal MT Arman 114, berikut muatan light crude oil sebanyak 166.975,36 metrik ton, serta dokumen kapal.

“Penggugat terbukti memiliki iktikad baik dan sah secara hukum sebagai pemilik Kapal MT Arman 114 beserta muatan dan dokumen kapal,” demikian kutipan amar putusan tersebut.

(foto: kejaksaan negeri Batam/gokepri/engesti)

Selain itu, majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyerahkan kapal dan seluruh dokumen pendukung kepada Ocean Mark Shipping Inc. Putusan ini juga menegaskan bahwa amar putusan pidana nomor 941/Pid.Sus/2023/PN.Btm—yang sebelumnya memutuskan kapal dan muatannya dirampas untuk negara—tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam konteks kepemilikan perdata.

Dalam perkara perdata ini, gugatan intervensi yang diajukan PT Pelayaran Samudera Corp melalui Direktur RM Bayu Purnomo ditolak seluruhnya. Sementara itu, eksepsi yang diajukan tergugat—yakni Pemerintah Republik Indonesia melalui Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Batam—juga ditolak oleh majelis hakim.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batam, Priandi Firdaus, menyampaikan bahwa Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) masih mempelajari putusan tersebut. “Tim masih memiliki waktu tujuh hari untuk menyatakan banding dan tujuh hari lagi untuk menyampaikan memori banding,” ujarnya.

Berbeda dengan perkara perdata, dalam putusan pidana yang dibacakan pada Rabu (10/7/2024) oleh majelis hakim yang diketuai Sapri Tarigan, kapal MT Arman 114 dan muatannya diputuskan untuk dirampas bagi negara.

Terdakwa Mahmoud Abdelaziz Mohamed Hatiba, warga negara Mesir yang sekaligus kapten kapal—disidang secara in absentia—dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum, Karya So Imanuel dan Marthyn Luther, dalam tuntutannya menyebut terdakwa tidak kooperatif selama persidangan serta berpotensi mengulangi perbuatan. Selain itu, terdakwa terbukti mematikan sistem pelacakan otomatis (Automatic Identification System/AIS) saat berlayar menuju Laut Natuna, lokasi terjadinya pelanggaran.

Ads bp batam 2026 baru

Menariknya, dalam sidang pidana, beberapa pihak sempat mengklaim sebagai kuasa hukum pemilik kapal. Namun, seluruhnya ditolak majelis hakim karena tidak mampu menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah.

Putusan yang berseberangan antara perkara pidana dan perdata ini memperlihatkan kompleksitas penanganan perkara lintas yurisdiksi, terutama yang berkaitan dengan kapal asing dan dugaan kejahatan transnasional. Hingga kini, nasib akhir kapal MT Arman 114 masih menggantung. Sengketa hukum ini pun berpotensi berlanjut ke tingkat banding atau kasasi, tergantung langkah hukum yang akan ditempuh para pihak. *

Penulis: Engesti

Pos terkait