BATAM (gokepri) – Kampanye antikekerasan terhadap perempuan meningkatkan keberanian masyarakat melapor kasus kekerasan. Namun Batam tetap rawan TPPO karena posisinya di jalur perbatasan.
Peringatan Hari Antikekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) di Batam tahun ini kembali menyoroti meningkatnya laporan kekerasan terhadap perempuan serta ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah perbatasan. Aktivis antiperdagangan manusia menilai keberanian warga untuk melapor meningkat, tetapi risiko eksploitasi tetap tinggi karena posisi Batam sebagai jalur keluar menuju Singapura dan Malaysia.
Aktivis anti-TPPO, Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus, mengatakan peningkatan laporan kasus bukan semata karena kekerasan makin marak, tetapi karena masyarakat semakin berani mengungkap peristiwa yang dialami. “Kampanye yang dilakukan sejak 2017 membawa perubahan besar. Makin banyak yang speak up, dan itu menandakan tumbuhnya kesadaran,” ujarnya di sela-sela Pembukaan Kampanye 24 Hari Nati Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aula Sekolah Yos Sudarso, Batam, Jumat 28 November 2025.
Ia menuturkan, perubahan itu juga terlihat dari makin banyaknya lembaga yang terlibat dalam gerakan antikekerasan. Lembaga keagamaan, komunitas sosial, hingga kelompok yang sebelumnya tidak mengenal kampanye HAKTP kini aktif berpartisipasi. “Keterlibatan banyak pihak meningkat. Masyarakat mulai sadar pentingnya perlindungan perempuan,” kata Romo Paschalis.
Menurutnya, kampanye HAKTP di Batam kini bukan lagi kegiatan seremonial, melainkan gerakan berkelanjutan yang fokus pada pencegahan dan memperkuat jejaring pendamping korban. Para relawan rutin bertukar pengalaman dan memperbarui strategi penanganan agar korban tidak berjalan sendiri menghadapi proses hukum dan pemulihan.
Di balik perkembangan tersebut, ia mengingatkan bahwa posisi Batam sebagai kota perbatasan tetap menyimpan risiko besar TPPO. Modusnya beragam, mulai dari perekrutan pekerja migran nonprosedural hingga eksploitasi perempuan untuk kerja paksa. “Catatan kami menunjukkan kekerasan fisik masih dominan. Letak Batam membuat risiko perdagangan orang tetap tinggi,” katanya.
Romo Paschalis menilai langkah pemerintah dan aparat belakangan ini lebih progresif. Pembentukan gugus tugas TPPO dinilai mempercepat koordinasi penanganan, termasuk penyelamatan korban dan penindakan pelaku. “Kerja sama dengan pemerintah dan kepolisian kini jauh lebih baik. Gugus tugas sangat membantu percepatan penanganan,” ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa pencegahan tetap bergantung pada keberanian publik untuk melapor. Kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi di ruang privat, sehingga sulit terungkap tanpa dukungan keluarga maupun lingkungan sekitar. “Persoalan ini butuh penyadaran terus-menerus. Harapan kami, masyarakat makin berani melapor dan tidak membiarkan kekerasan tersembunyi,” kata Romo Paschalis.
Ia mendorong kampanye HAKTP terus berjalan secara rutin dan konsisten, mengingat kasus kekerasan maupun perdagangan orang kerap muncul dalam pola berulang. Menurutnya, perlindungan perempuan hanya bisa kuat jika kepedulian publik, kinerja aparat, dan jejaring pendamping korban bergerak bersamaan.
Baca Juga: Keberanian Guru Melapor Selamatkan Anak Korban Kekerasan Seksual dari Ayah Kandung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
