JAKARTA (gokepri) – Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo menilai program Just Energy Transition Partnership (JETP) gagal karena tidak ada realisasi dana dari AS. Komitmen pendanaan US$20 miliar untuk transisi energi Indonesia terancam batal seiring keluarnya AS dari Perjanjian Iklim Paris.
Menurut Hashim, tidak ada realisasi dana dari pemerintah Amerika Serikat (AS) meski program ini telah berjalan dua tahun. “JETP itu gagal. Dua tahun berjalan, AS tak kucurkan satu dolar pun. Banyak omon-omon ternyata,” ujar Hashim dalam ESG Sustainable Forum 2025 di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
JETP adalah kemitraan global untuk mempercepat transisi energi berkeadilan. Program ini bertujuan mengurangi dampak perubahan iklim dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.
Hashim meyakini, keluarnya AS dari Perjanjian Iklim Paris di era Presiden Donald Trump akan menghapus hibah JETP dari AS. “Jangan berharap dana US$20 miliar itu akan cair,” tegasnya.
ANTARA telah menghubungi JETP Indonesia untuk meminta tanggapan, tetapi belum mendapat respons hingga berita ini diturunkan.
Komitmen JETP Indonesia senilai US$20 miliar (Rp301 triliun) disepakati pada KTT G20 di Bali, November 2022. Pendanaan ini melibatkan negara-negara maju dalam International Partners Group (IPG) dan aliansi perbankan internasional Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
Total komitmen bahkan meningkat menjadi US$21,6 miliar, dengan rincian US$11,6 miliar dari dana publik negara IPG (AS, Jepang, Denmark, Inggris, dan lainnya) dan US$10 miliar dari bank-bank di bawah GFANZ.
Pinjaman Rp311 Triliun
Diberitakan, Amerika Serikat melobi Indonesia dengan bantuan USD20 miliar atau setara Rp311,9 triliun agar bersedia meninggalkan penggunaan batu bara dan mempercepat transisi energi baru terbarukan.
Tawaran bantuan finansial itu diumukan pada Selasa 15 November 2022. Dananya bersumber dari Amerika Serikat, Jepang dan sejumlah negara maju lainnya termasuk dari Eropa. Ambisi negara-negara maju ini untuk mengajak negara berkembang meninggalkan penggunaan batu bara demi mengantisipasi pemanasan global dan polusi dari bahan bakar fosil
Rencana bantuan itu diumumkan dalam forum KTT G20 di Bali, Indonesia, setelah negosiasi panjang antara pemimpin negara selama setahun terakhir yang dimulai sejak konferensi iklim dunia PBB di Mesir.
Bantuan serupa pernah diberikan kepada Afrika Selatan senilai USD8,5 miliar agar negara ini mematikan PLTU dan beralih ke energi baru terbarukan. Bantuan berasal dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Selain Indonesia, bantuan sejenis juga dalam tahap diskusi dengan Vietnam, Senegal dan India.
Jika menyetujui kesepakatan ini, maka Indonesia harus bisa memangkas emisi karbon dari pembangkit sebesar 290 juta ton pada 2030 atau lebih cepat tujuh tahun dari target pemerintah setelah menghentikan PLTU.
Untuk diketahui, Indonesia menargetkan 34 persen tenaga listriknya dari energi baru terbarukan terutama dari angin dan tenaga surya pada 2030, naik dari data sekarang yang baru 11 persen. Kemudian kesepakatan ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia dari sektor investasi. Negara-negara kaya akan memberikan pinjaman hingga investasi untuk Indonesia.
Dikutip dari Bloomberg dan New York Times, Dana finansial sebesar USD10 miliar untuk Indonesia akan diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat, Jepang, Kanada dan beberapa negara Eropa seperti Inggris, Perancis dan Jerman. Sedangkan USD10 miliar sisanya bersumber dari investor swasta termasuk perbankan seperti Bank of Amerika dan Citibank.
“Di setiap langkah, Indonesia telah mengkomunikasikan pentingnya membangun ekonomi bersih yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan menarik investasi,” kata John Kerry, utusan iklim Presiden Biden, dalam sebuah pernyataan. “Bersama-sama, kami memiliki visi bersama untuk tujuan itu dan akan bekerja bahu-membahu untuk bekerja tanpa lelah mencapainya.”
Sebagai gambaran, sumber tenaga listrik Indonesia sebesar 60 persen berasal dari batu baru dan menjadi negara kesembilan terbesar di dunia yang menghasilkan emisi karbon pada tahun 2021. Pemerintah juga masih memiliki rencana membangun PLTU dengan total kapasitas 13 gigawatt untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan akses listrik kepadda masyarakat yang masih gelap gulita.
Kekhawatiran Utang
Tawaran Amerika Serikat untuk Indonesia soal transisi energi menimbulkan kehawatiran dan pertanyaan bagaimana praktik kesepakatan tersebut.
Dikutip dari New York Times, Andri Prasetiyo, peneliti Trend Asia, mengungkapkan kekhawatirannya karena dana finansial tersebut adalah pinjaman sehingga berpotensi membuat utang luar negeri Indonesia makin menumpuk, ketimbang pendanaan yang lebih menguntungkan Indonesia. “Indonesia juga akan butuh bantuan besar bagaimana memasukkan energi baru terbarukan ke dalam jaringan,” sebut dia.
Dalam enam bulan ke depan, Indonesia dan AS besama negara mitranya akan memfinalisasi kesepakatan bantuan transisi energi tersebut, termasuk struktur finansial beserta aturan mengenai energi baru terbarukan. “Ini tidak akan mudah,” sebut Prasetiyo.
Baca Juga: Pendanaan Transisi Energi Rp311 Triliun Diminta Agar Transparan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
