JAKARTA (gokepri) – Ledakan ekonomi digital dan ambisi industri semikonduktor membuat Indonesia kekurangan tenaga teknik. Pemerintah menyiapkan pelatihan dan kolaborasi global. Cukupkah mengejar kebutuhan yang terus membesar?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebutuhan itu akan muncul dalam rentang satu hingga enam tahun mendatang. Pemerintah memperkirakan jumlah insinyur yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk mendukung ekspansi industri digital yang sedang digenjot.
“Kita butuh tambahan sekitar 45 persen dari jumlah engineer yang ada sekarang,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/3). “Untuk industri digital saja, kita mungkin memerlukan sekitar 150 ribu engineer dalam beberapa tahun ke depan.”
Baca Juga: BP Batam Ajak Insinyur Kolaborasi Kembangkan Batam dan Rempang Eco-City
Kebutuhan itu semakin spesifik ketika pemerintah mulai menargetkan sektor teknologi yang lebih kompleks. Industri semikonduktor, misalnya—komponen inti bagi perangkat elektronik modern—diperkirakan membutuhkan sekitar 15 ribu insinyur.
Permintaan besar terhadap tenaga teknik muncul seiring percepatan transformasi digital. Indonesia kini diproyeksikan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, dengan valuasi mencapai 124 miliar dolar AS pada 2025.
Pertumbuhan ini didorong oleh penetrasi internet yang semakin luas. Pemerintah memperkirakan pada 2025 Indonesia akan memiliki sekitar 230 juta pengguna internet dan 180 juta identitas media sosial. Sementara penetrasi koneksi seluler diperkirakan mencapai 116 persen, menandakan sebagian masyarakat memiliki lebih dari satu sambungan telekomunikasi.
Lonjakan aktivitas digital tersebut memunculkan kebutuhan baru: tenaga ahli yang mampu merancang sistem, membangun perangkat lunak, hingga mengembangkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI).
Menurut Airlangga, negara yang cepat mengadopsi teknologi AI dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Industri yang memanfaatkan AI secara intensif bahkan mampu mencatat pendapatan hingga tiga kali lebih besar dibandingkan sektor yang lambat beradaptasi.
Secara global, teknologi AI diproyeksikan menyumbang 15,7 triliun dolar AS terhadap ekonomi dunia pada 2030. Untuk Indonesia sendiri, teknologi AI generatif diperkirakan dapat menambah kontribusi ekonomi hingga 243,5 miliar dolar AS.
“Indonesia adalah pasar potensial yang sangat besar di masa depan,” kata Airlangga. “Tapi kita harus memastikan bahwa kita bukan hanya menjadi konsumen teknologi, melainkan juga pencipta dan pemiliknya.”
Untuk menutup kesenjangan tenaga teknik, pemerintah mulai menyiapkan berbagai program pelatihan. Salah satu langkah yang sedang didorong adalah program vokasi serta retraining dan reskilling tenaga kerja melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
Pemerintah juga membuka kerja sama dengan perusahaan teknologi global. Salah satunya melalui kesepakatan yang ditandatangani di London antara Danantara dan perusahaan teknologi semikonduktor ARM Limited.
Melalui kerja sama itu, pemerintah menyiapkan pelatihan bagi sekitar 15 ribu insinyur yang akan masuk ke dalam ekosistem teknologi ARM—perusahaan yang desain chip-nya digunakan pada sebagian besar perangkat elektronik modern.
“Sekarang kita lebih spesifik lagi mencari kebutuhan engineer untuk industri-industri yang didorong pemerintah,” ujar Airlangga.
Langkah ini mencerminkan perubahan pendekatan kebijakan industri Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai menempatkan teknologi digital dan semikonduktor sebagai sektor strategis, seiring persaingan global dalam penguasaan teknologi.
Selain industri digital, kebutuhan tenaga teknik juga terkait dengan agenda pembangunan jangka panjang. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, pemerintah menargetkan Indonesia masuk 45 besar Global Innovation Index pada 2030.
Indonesia juga mulai membangun kerangka regulasi dan etika untuk pengembangan teknologi baru. Salah satu indikatornya adalah UNESCO AI Readiness Assessment, yang menilai kesiapan negara dalam mengadopsi teknologi kecerdasan buatan.
Menurut Airlangga, Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang menyelesaikan penilaian tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia mulai menyiapkan kerangka hukum, etika, dan sosial bagi pengembangan AI.
Di sisi lain, pemerintah menilai peran insinyur tidak hanya terbatas pada industri digital. Teknologi juga dipandang sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan pembangunan—mulai dari energi, lingkungan, hingga ketahanan kota.
“Gunakan AI dan Big Data untuk mengatasi kelangkaan air, mengoptimalkan jaringan energi, dan membangun kota yang tangguh,” kata Airlangga. ANTARA
Baca Juga: Industri Pengolahan Masih Jadi Tulang Punggung Ekonomi Kepri 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
