Hasan Ditahan di Polres Bintan Usai Diperiksa 10 Jam

hasan ditahan
Mantan Pj Walikota Tanjungpinang Hasan masih berada di ruang Tipikor Satreskrim Polres Bintan, Jumat (7/6/2024) malam. Foto: gokepri/Engesti Fedro

Bintan (gokepri) – Mantan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam di Polres Bintan. Penahanan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau itu dibenarkan oleh kuasa hukum Hasan, Hendi Devitra, pada Jumat (7/6/2024).

Hendi mengungkapkan penyesalannya atas penahanan kliennya tersebut. Menurutnya, Hasan selama ini telah kooperatif memenuhi panggilan polisi. “Kami menyayangkan, dan akan menempuh upaya lainnya. Alasannya ditahan karena takut kabur, menghilangkan barang bukti dan lainnya. Padahal yang bersangkutan sudah kooperatif,” kata Hendi di Mapolres Bintan.

Baca Juga:

Ia menjelaskan, selama pemeriksaan, kliennya dicecar 20 pertanyaan yang sama seperti saat menjadi saksi di Satreskrim Polres Bintan sebelumnya. “Pertanyaan sama saja saat ditanyakan sebelum,” kata Hendi.

Penahanan ini juga dikonfirmasi oleh personel kepolisian di lokasi, yang menyatakan bahwa Hasan akan menginap di ruang tahanan Polres Bintan malam ini. Gokepri berusaha meminta konfirmasi kepada pihak berwenang di Satreskrim Polres Bintan, namun tidak mendapatkan keterangan resmi. Pihak kepolisian hanya menginformasikan bahwa keterangan resmi terkait penahanan Hasan akan dirilis besok, Sabtu (8/6/2024).

hasan ditahan
Hasan di dalam ruang penyidik Polres Bintan, Jumat malam, 7 Juni 2024. Foto: gokepri/Engesti Fedro

Saat ini, Hasan akan menjalani malam pertamanya di tahanan Polres Bintan. Pantauan gokepri, istri Hasan, Ranny Gustifa, datang ke Polres Bintan sekitar pukul 19.40 WIB membawa perlengkapan dan baju ganti untuk suaminya. Ranny, yang juga Ketua PKK Tanjungpinang, enggan berkomentar banyak saat dimintai keterangan. “Langsung tanya ke kuasa hukum saja,” kata Ranny.

hasan ditahan
Kuasa hukum Hasan, Hendi Devitra di Polres Bintan, Jumat malam, 7 Juni 2024. Foto: gokepri/Engesti Fedro

Pada Jumat pagi, Hasan, memenuhi panggilan penyidik Polres Bintan untuk diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan surat kepemilikan lahan. Ia sudah berstatus tersangka sejak pertengahan April 2024.

Hasan tiba di kantor Satreskrim Polres Bintan sekitar pukul 10.30 WIB, 7 Juni 2024, ditemani oleh pengacaranya. Ia mengenakan kemeja lengan panjang warna putih dan celana jins. “Kedatangan saya untuk memenuhi panggilan Polres Bintan,” ujar Hasan usai keluar dari ruang penyidik, Jumat 7 Juni.

Hasan mengatakan, pemanggilan ini merupakan bentuk ketaatannya terhadap hukum dan ia telah siap untuk diperiksa. “Ya, kami siap. Makanya saya hadir sesuai arahan penyidik,” tuturnya. “Saya juga pernah diperiksa dari pihak lurah dan camat. Ini prosedur hukum dan saya hormati dan ikuti,” tambahnya.

Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan adanya unsur politik di balik kasus ini, Hasan enggan berkomentar. “Itu nanti kita lihat hasil dari pemeriksaan,” pungkasnya.

Ia kemudian sempat ditanya wartawan ihwal jabatannya sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau. Ia menepis ia dicopot karena belum ada surat keputusan pemberhentian. “Belum, saya masih menjabat sampai saat ini,” ujar Hasan.

Untuk diketahui, Kepolisian Resor Bintan, Kepulauan Riau, menetapkan Hasan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat kepemilikan lahan. Kasus itu terjadi pada 2014-2016 saat Hasan menjabat Camat Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Penetapan tersangka pada 19 April 2024.

Kepala Polres Bintan Ajun Komisaris Besar Riky Iswoyo, pada pertengahan April menyatakan, polisi telah menetapkan tiga orang dengan inisial H, R, dan B menjadi tersangka pemalsuan surat kepemilikan lahan. Riky membenarkan bahwa inisial H yang dimaksud adalah Penjabat Wali Kota Tanjung Pinang Hasan.

Hasan dilaporkan oleh PT Expasindo karena diduga memalsukan surat kepemilikan lahan seluas 2,6 hektar. Kasus itu terjadi pada 2014-2016 saat Hasan masih menjabat Camat Bintan Timur.

Hasan dijerat dengan Pasal 263 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 264 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasan terancam paling lama 8 tahun penjara.

Selain menjabat Penjabat Wali Kota Tanjung Pinang, Hasan juga menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Kepri. Andri Rizal sudah dilantik pada pekan lalu untuk menggantikan Hasan sebagai Penjabat Wali Kota Tanjungpinang.

Pada 2 April 2024, Hasan menjalani pemeriksaan selama tujuh jam di Polres Bintan. Kepada wartawan, ia menyatakan dicecar 33 pertanyaan oleh para penyidik. PT Expasindo memiliki lahan seluas 100 hektar di Kelurahan Sei Lekop. Perusahaan tersebut melaporkan tanah mereka di lahan itu seluas 2,6 hektar dialihkan kepada warga tanpa prosedur yang semestinya. Hasan dituding menandatangani sejumlah dokumen terkait pengalihan kepemilikan tanah.

Menurut Hasan, persoalan tumpang tindih kepemilikan lahan antara PT Expasindo dan warga sudah coba diselesaikan dengan mediasi, tetapi menemui jalan buntu.

Penulis: Engesti Fedro

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

BAGIKAN