BATAM (gokepri.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Realestat Indonesia (REI) Batam meminta pemerintah mengevaluasi batas harga jual rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Permintaan itu disampaikan menyusul kenaikan harga material bangunan yang mencapai 15 hingga 20 persen dalam beberapa waktu terakhir.
Ketua DPD REI Batam, Robinson Tan mengatakan, meski menghadapi berbagai tantangan, para pengembang tetap berkomitmen mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden dengan terus membangun rumah subsidi di Batam.
“Teman-teman masih tetap berkomitmen dan berusaha ikut berpartisipasi dalam Program Tiga Juta Rumah,” kata Robinson di Batam.
Menurut dia, pengembang kini menghadapi tekanan biaya yang semakin besar karena kenaikan harga material belum diikuti penyesuaian batas harga jual rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah.
“Harga material sudah naik sekitar 15 sampai 20 persen, sementara patokan harga rumah FLPP belum berubah. Kondisi ini menjadi tantangan yang sangat berat karena margin keuntungan rumah subsidi memang sangat kecil,” ujarnya.
Selain kenaikan harga material, Robinson menyebut keterbatasan lahan di Batam turut menjadi kendala dalam pembangunan rumah subsidi. Harga lahan, biaya pembebasan lahan, hingga pematangan kawasan juga terus mengalami peningkatan.
Karena itu, REI Batam berharap pemerintah menyesuaikan batas harga rumah subsidi agar tetap sesuai dengan kondisi pasar saat ini.
“Yang pertama tentu harga rumah subsidi harus disesuaikan. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan juga perlu ikut berkontribusi, mulai dari kemudahan perizinan, dukungan infrastruktur hingga efisiensi biaya lainnya,” katanya.
Ia menilai dukungan tersebut penting agar program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap berjalan dan mampu membantu mengurangi angka kekurangan (backlog) perumahan di Indonesia.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Robinson memastikan anggota REI Batam tetap berupaya melanjutkan pembangunan rumah subsidi sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. *
Penulis: Engesti
