JAKARTA (gokepri.com) – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan I Ketut Darpawan menolak praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Senin (13/10/2025).
Darpawan mengatakan proses penetapan tersangka sudah dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan rangkaian penetapan yang konsisten. Ia menyatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka sah menurut hukum.
“Menolak permohonan praperadilan pemohon,” kata Darpawan dalam sidang pembacaan putusan praperadilan Nadiem yang dibacakan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang itu Darpawan selaku hakim tunggal.
Sebelumnya, Nadiem mengajukan praperadilan lantaran menilai penetapan tersangka terhadap Nadiem tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Kuasa hukum Nadiem menjelaskan, alasannya antara lain penetapan tersangka tidak disertai hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang bersifat nyata oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Telah tidak disertai dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang bersifat nyata, actual loss oleh BPKP. Bahwa secara de facto, pada saat termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka, BPKP selaku auditor masih melakukan pendalaman dan belum menerbitkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang bersifat nyata secara resmi,” ucapnya, melansir detiknews.
Alasan kedua yakni Nadiem ditetapkan sebagai tersangka sebelum ada penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).
Kuasa hukum Nadiem juga mengatakan Nadiem tidak menikmati keuntungan pribadi dalam kasus ini. *
(sumber: detik.com)







