BATAM (gokepri) — Pasokan gas bumi ke Batam terus menyusut sejak 2024. Dampaknya menjalar ke mana-mana: biaya produksi industri melonjak hingga tarif listrik ikut terdorong naik. Daya saing Batam sebagai kawasan industri kembali dipertanyakan.
Harga gas untuk industri di Batam kini sekitar 16,5 dolar AS per MMBTU. Angka ini dianggap pengusaha jauh di atas harga ideal bagi sektor manufaktur yang menjadi penopang ekonomi kota ini. Sebagai pembanding, 10 tahun lalu harga gas bumi yang dijual ke industri di Batam sekitar 6 dolar AS per MMBTU kemudian sempat naik ke 8 dolar AS. Artinya harga gas sudah naik dua kali lipat.
Kenaikan tersebut tak hanya membebani industri, tetapi juga memicu naiknya tarif listrik PLN Batam karena mahalnya bahan bakar pembangkit. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam Rafki Rasyid menilai lonjakan biaya energi telah menekan arus kas perusahaan. “Kenaikan harga gas langsung menaikkan biaya produksi. Ditambah lagi tarif listrik ikut terdorong karena bahan bakar pembangkit mahal,” ujarnya, Senin 12 Januari 2026.
Baca Juga: Batam Dapat Tambahan Gas Murah untuk Tiga Pembangkit Listrik
Menurut Rafki, tekanan energi ini membuat posisi Batam semakin sulit bersaing dengan kawasan industri di negara tetangga yang menawarkan harga gas dan listrik lebih murah. “Kalau dibiarkan, investor bisa berpikir Batam sudah tidak kompetitif lagi,” katanya.
Pemerintah pusat mendorong sejumlah solusi, mulai dari pengembangan jaringan gas rumah tangga atau Jargas hingga rencana pembangunan pipa gas Natuna–Batam. Namun dunia usaha menilai langkah tersebut belum mampu meredam tekanan jangka pendek.
“Pasokan gas baru harus segera direalisasikan. Jalur Natuna–Batam jangan terus jadi wacana,” kata Rafki. Ia juga meminta pemerintah memprioritaskan kebutuhan domestik dibandingkan ekspor gas. “Kalau pasokan dalam negeri terganggu, dampaknya sistemik.”
Pada pertengahan 2025, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menjelaskan, kenaikan harga gas di Batam terjadi karena perubahan sumber pasokan. Area Head PGN Batam Wendi Purwanto mengatakan pasokan gas pipa dari Sumatera turun lebih dari 50 persen dalam dua tahun terakhir.
“Saat ini gas yang digunakan pelanggan berasal dari kombinasi gas pipa dan LNG domestik. Gas pipa harganya sekitar USD 8–9 per MMBTU, sementara LNG lebih mahal karena dipengaruhi harga minyak dan proses perolehannya,” ujarnya.
Menurut Wendi, penurunan produksi sumur gas di Sumatera membuat PGN harus mengandalkan LNG untuk menjaga pasokan ke industri dan pembangkit listrik. Sejak 2024, PGN menerima LNG domestik dari Bontang, Donggi, dan Tangguh yang dikirim melalui Lampung sebelum disalurkan ke Batam.
Terkait harga, Wendi menegaskan PGN mengikuti regulasi pemerintah, termasuk program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar USD 6–7 per MMBTU untuk industri tertentu. “Industri penerima HGBT tetap mendapatkan harga lebih murah. Pelanggan di luar skema itu menerima sisa alokasi dengan harga lebih tinggi,” katanya.
PLN termasuk penerima HGBT, meski volumenya terbatas. Sekitar 70–80 persen kebutuhan PLN Batam dipenuhi dari gas pipa, sementara sisanya menggunakan LNG.
Baca Juga: Siapa Mau Bangun Jargas Rumah Tangga di Batam
Terkait gas Natuna, PGN menyatakan mendukung kebijakan pemerintah untuk mengalihkan sebagian pasokan ekspor ke kebutuhan domestik melalui skema domestic swap. Namun Wendi mengakui, sejumlah proyek pipa baru masih bersifat jangka panjang dan baru bisa terealisasi dalam beberapa tahun ke depan.
Sementara itu, dunia usaha berharap pemerintah bergerak lebih cepat. Tanpa solusi pasokan gas yang lebih murah dan stabil, tekanan energi dikhawatirkan menghambat ekspansi manufaktur dan menggerus minat investasi di Batam.
Adapun Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendorong pasokan dari sumur gas Natuna untuk memenuhi kebutuhan listrik Batam. Ia sempat angkat bicara soal kenaikan tarif listrik PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam yang dikeluhkan masyarakat. Menurut Ansar, kenaikan tersebut bukan semata keputusan bisnis, melainkan dipicu melonjaknya biaya bahan bakar utama pembangkit, yaitu gas.
“Kenaikan listrik itu mungkin sesuatu yang tidak bisa dihindari. Itu karena harga gas naik,” ujar Ansar di Batam, Kamis, 10 Juli 2025.
Ansar menjelaskan, selama ini sistem kelistrikan Batam sangat bergantung pada pasokan gas dari Grissik, Sumatera Selatan. Namun, lantaran terjadi penurunan produksi gas pipa, kebutuhan energi kini sebagian besar dialihkan ke Liquefied Natural Gas (LNG) yang dikirim lewat jalur laut dari Lampung.
“Konversi ke gas alam cair ini menyebabkan biaya operasional jadi lebih tinggi. Sekarang proporsinya 70 persen LNG, sisanya gas pipa,” terangnya. Ia menambahkan, harga LNG jauh lebih mahal. Gas pipa sebelumnya dihargai sekitar 7 dolar AS per MMBTU, namun kini LNG bisa menembus 13 hingga 15 dolar AS per MMBTU.
Untuk mengatasi ketergantungan dan menekan biaya energi, Ansar menyebut Pemprov Kepri terus mendorong realisasi proyek gas metering di Pulau Pemping agar bisa tersambung ke Belakang Padang dan memperkuat suplai ke Batam. Ia juga berharap adanya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) bagi pasokan gas dari ladang Natuna yang selama ini diekspor ke Singapura. “Kita ingin gas Natuna bisa dialihkan sebagian untuk kebutuhan domestik, khususnya Batam,” ucapnya.
Dengan masuknya sejumlah data center dalam dua tahun ke depan, Gubernur memperkirakan kebutuhan listrik di Batam bisa melonjak drastis. “Kami perkirakan kebutuhan listrik tahun 2027 akan naik 2 sampai 4 gigawatt,” tegasnya. “Kehadiran data center harus didukung daya saing harga listrik, kita tidak boleh kalah dari Johor.”
Gas dari Natuna
Sementara itu, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) akan menarik aliran gas bumi dari perairan Natuna menuju Pulau Pemping, Batam. Melalui penandatanganan letter of intent dengan PT Timas Suplindo, proyek pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)–Pemping menjadi langkah awal penghubung gas Natuna ke pasar domestik untuk pertama kalinya.
Direktur Gas dan BBM PLN EPI, Erma Melina Sarahwati, menyebut proyek ini sebagai jembatan penting dalam transisi energi bersih nasional. “Pembangunan pipa gas WNTS–Pemping akan memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya pasokan untuk sistem kelistrikan Batam dan sekitarnya,” kata Erma dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 9 Oktober 2025.
Proyek ini akan dikerjakan secara menyeluruh—mulai dari rekayasa teknik, pengadaan, konstruksi, hingga instalasi (engineering, procurement, construction, and installation / EPCI)—yang mencakup wilayah laut dan darat. Kompleksitas proyek dinilai tinggi karena harus menyesuaikan dengan kondisi geografis serta terintegrasi dengan jaringan migas yang sudah ada.
Sebagai gambaran, dirancang rampung tahun 2017, pipa gas bumi dari blok Natuna ke Batam awalnya memiliki titik sambung di Pulau Pemping. Gas yang akan dialirkan ke pipa WNTS ini berasal dari Lapangan Gajah Baru, Blok A Natuna. Pemerintah ingin tak semua gas dari sana diekspor ke Singapura tapi juga dimanfaatkan untuk dalam negeri.
Awalnya pipa ini akan dibangun oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) namun rencana itu belum terwujud. Selama ini, gas dari Natuna tidak memiliki pembeli (offtaker) domestik. Harapannya setelah pembangunan pipa gas transmisi ini rampung, gas dari kawasan Natuna bisa memenuhi kebutuhan domestik secara optimal.
Baca Juga: Kontrak Blok Gas Natuna Segera Berakhir, Kepri Minta Jaminan Pasokan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
