BATAM (gokepri) – Wali Kota Batam ex officio Kepala BP Batam Amsakar Achmad, memberikan perintah tegas kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera merealisasikan lima kebijakan publik prioritas pada triwulan kedua tahun ini. Kebijakan yang meliputi berbagai sektor penting ini diharapkan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup program Batam bersih, penyediaan pakaian sekolah gratis, pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanpa bunga, peningkatan pelayanan air bersih, serta penanganan banjir.
“Karena kita sudah memasuki triwulan pertama yang berakhir, saya meminta agar di triwulan kedua ini seluruh kebijakan tersebut sudah dieksekusi. Jika diperlukan peraturan wali kota atau peraturan kepala dinas, agar segera diformulasikan. Tujuannya agar kebijakan yang akan kita berikan kepada publik ini tidak sampai tertunda lagi,” ujar Amsakar pada Rabu, belum lama ini.
Amsakar merinci lima kebijakan publik yang menjadi prioritas eksekusi, yaitu program Batam bersih, penyediaan pakaian sekolah gratis, pinjaman tanpa bunga hingga Rp20 juta untuk UMKM, peningkatan pelayanan air bersih, serta penanganan banjir. Selain itu, kebijakan terkait ketenagakerjaan juga akan menjadi fokus utama pemerintah kota.
Amsakar menekankan pentingnya respons cepat terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kota Batam akan mengambil beberapa langkah strategis. “Pertama, kita akan membantu mempercepat proses penerbitan perizinan bagi para pelaku usaha di daerah, terutama yang sudah termasuk dalam program Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” jelasnya.
Ia menambahkan pihaknya akan memberikan insentif kepada pelaku usaha berupa kemudahan dalam layanan perizinan, pengurangan biaya pengurusan izin, serta memperpendek rentang kendali pelayanan birokrasi. “Selama ini, urusan seperti reklamasi, izin lokasi, izin pemanfaatan ruang laut (IPRL) di wilayah laut, serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk Penanaman Modal Asing (PMA) masih ditangani di Jakarta. Kita berupaya agar rentang kendali pelayanan ini bisa lebih dekat. Jika dapat di-takeover oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, misalnya, akan lebih baik karena prinsipnya BP Batam ini adalah organ pusat yang berada di daerah,” ujarnya.
Amsakar meminta BP Batam, BUPAS, BINSA, BINTAR, RAKU, serta para deputi yang hadir untuk mempersiapkan pertemuan dengan para pelaku usaha di daerah, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), TIER, SITIAK, IDA, DESOA, dan IBERINDU, serta Himpunan Kawasan Industri (HKI) dan kumpulan kawasan industri lainnya. “Insya Allah, kita akan mempersiapkan pertemuan untuk menggali saran dan masukan dari para pelaku usaha terkait kebijakan efektif seperti apa yang mereka butuhkan,” pungkas Amsakar.
Baca Juga: Gelar Open House, Kepala BP Batam Amsakar Ajak Masyarakat Perkokoh Silaturahmi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
