Fokus Konektivitas dan Ekonomi Digital, Indonesia-Singapura Bahas Masa Depan BBK

Indonesia singapura
Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, M. Rudy Salahuddin (kiri), dan Chairman EDB Singapura, Png Cheong Boon (kanan), memimpin pertemuan ke-17 Working Group on Batam-Bintan-Karimun (BBK) and Other SEZs in Indonesia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada 14 April 2025. Foto: Kemenko Perekonomian

JAKARTA (gokepri) – Kerja sama Indonesia dan Singapura di kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK) terus diperkuat untuk menarik investasi dan mengembangkan ekonomi digital. Pertemuan tahunan kedua negara menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, termasuk penyelesaian regulasi dan fokus pada pengembangan infrastruktur.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Singapore Economic Development Board (EDB) kembali menggelar pertemuan tahunan ke-17 Working Group on Batam-Bintan-Karimun (BBK) and Other SEZs in Indonesia. Forum yang berlangsung pada Senin (14/4) di Jakarta ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan dari kedua negara untuk memperkuat kolaborasi strategis dalam pengembangan kawasan ekonomi dan promosi investasi di BBK.

Pertemuan yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, M Rudy Salahuddin, bersama dengan Chairman EDB Singapura, Png Cheong Boon, membahas sejumlah agenda penting. Pembahasan tersebut meliputi kemajuan kebijakan dan investasi di kawasan BBK, dukungan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan transformasi digital, serta penyelesaian isu mobilitas dan konektivitas antara BBK dan Singapura.

Sejak pertemuan sebelumnya pada Januari 2024, fokus kerja sama BBK terarah pada empat klaster utama, yaitu lingkungan bisnis, promosi investasi, sektor industri, dan pengembangan kapasitas. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dengan menerbitkan sejumlah regulasi penting hingga akhir tahun 2024. Regulasi tersebut antara lain Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK, Peraturan Menko Perekonomian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan KPBPB BBK, serta Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penataan Penyediaan Lahan di KPBPB Batam.

“Regulasi ini adalah wujud komitmen Pemerintah Indonesia untuk menciptakan ekosistem investasi yang semakin kompetitif dan terintegrasi di kawasan BBK,” kata Deputi Rudy dalam sambutannya.

Indonesia singapura
Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, M. Rudy Salahuddin (kiri), dan Chairman EDB Singapura, Png Cheong Boon (kanan), memimpin pertemuan ke-17 Working Group on Batam-Bintan-Karimun (BBK) and Other SEZs in Indonesia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada 14 April 2025. Foto: Kemenko Perekonomian

Dari sisi ekonomi, kawasan BBK menunjukkan pertumbuhan investasi yang menggembirakan. Pada tahun 2024, Batam mencatatkan rekor realisasi investasi sebesar USD3,26 miliar, diikuti oleh Bintan sebesar USD118,3 juta dan Karimun sebesar USD1,29 miliar. Secara keseluruhan, terdapat 180 proyek prioritas yang mencakup sektor-sektor strategis seperti logistik, industri, pariwisata, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

Kawasan BBK juga menjadi lokasi bagi lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), termasuk KEK Nongsa yang tengah dikembangkan sebagai pusat data dan teknologi digital. Proyek-proyek infrastruktur pendukung seperti fasilitas pusat data, pengolahan air, dan perluasan kawasan sedang berjalan dengan dukungan komitmen dari berbagai investor asing.

“Kami melihat potensi besar Nongsa sebagai simpul penting bagi ekosistem digital kawasan. Oleh karena itu, perluasan dan penguatan regulasi menjadi sangat penting untuk mendukung daya tarik investasi,” ujar Chairman Png Cheong Boon.

Dalam hal mobilitas investor, Indonesia telah menyelesaikan isu visa bagi pelaku usaha ASEAN dan memperkenalkan skema Multiple Entry Visa untuk mempermudah perjalanan bisnis lintas negara. Langkah ini dianggap krusial untuk mengakomodasi peningkatan arus kunjungan bisnis.

Di sisi konektivitas, BP Batam tengah mempersiapkan pengembangan penuh Pelabuhan Batu Ampar menjadi pelabuhan transshipment internasional. Kerja sama dengan operator pelabuhan global dari Singapura menjadi salah satu fokus yang akan dieksplorasi pada tahun 2025.

Menutup pertemuan, kedua pihak menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama dan penguatan kelembagaan untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Tantangan tersebut termasuk dampak kebijakan proteksionisme dan tekanan geopolitik terhadap rantai pasok global. “Dalam konteks meningkatnya ketidakpastian ekonomi global di tahun 2025, peran Working Group BBK menjadi semakin penting sebagai platform koordinasi kebijakan yang adaptif dan responsif,” jelas Deputi Rudy.

Deputi Rudy juga menyoroti pentingnya momentum baru dalam kerja sama Indonesia–Singapura, seiring dengan reorganisasi kelembagaan dan struktur baru di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarpihak dan membuka peluang kolaborasi yang lebih solid di masa depan. “Semangat kolaboratif dan saling percaya yang telah terbangun menjadi fondasi kuat untuk menciptakan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara. Kami percaya bahwa pertemuan ini adalah langkah awal yang akan membawa hasil yang lebih besar di masa mendatang,” pungkas Deputi Rudy.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Duta Besar RI untuk Singapura, perwakilan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura, perwakilan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Baca Juga: PERDAGANGAN BEBAS: Perpres Rencana Induk Pengembangan BBK Terbit

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait