DPRD Kepri Telusuri Temuan BPK tentang Dana Covid-19 di Pemprov

BPK Dana Covid-19 Kepri
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kepri Raden Hari Tjahjono. (foto: istimewa)

Tanjungpinang (Gokepri.com) – Badan Anggaran DPRD Kepri telah menelusuri penggunaan dana Covid-19 yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Pemprov Kepri. Mereka merumuskan 12 catatan yang perlu ditindaklanjuti.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Raden Hari Tjahjono menyebut Pemprov Kepri wajib menindak lanjuti temuan BPK tentang efektifitas dan kepatuhan penanganan COVID-19 sebagai bahan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan khususnya menyangkut pengelolaan keuangan daerah.

Raden menyampaikan bahwa tahun 2020 Pemprov Kepri telah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp230 miliar untuk percepatan penanganan COVID-19, sementara yang telah teralisasi sebesar Rp168 miliar atau 73,22 persen.

Menurut dia, dari hasil pemeriksaan BPK terdapat beberapa catatan, temuan, dan rekomendasi yang diberikan kepada Pemprov Kepri.

“Sebagai bagian unsur pemerintahan daerah, kami memiliki kewajiban dan tanggungjawab pengawasan berdasarkan rekomendasi BPK. Melalui badan anggaran, telah dirumuskan dan menyimpulkan sebanyak 12 catatan,” kata Raden, Jumat (5/3/2021).

Dari kesimpulan tersebut, kata Raden, pihaknya meminta Pemprov Kepri lebih optimal dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 melalui sosialisasi dan edukasi terkait virus tersebut.

Pemprov Kepri diminta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien COVID-19 dan terhadap jaminan bagi petugas kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19, begitu juga terkait dengan insentif petugas kesehatan yang wajib dibayarkan.

Selanjutnya, Pemprov Kepri bersungguh-sungguh melakukan perhitungan secara cermat terkait kebutuhan pandemi COVID-19, maupun pelaksanaan kegiatan penanganan yang profesional, terukur, dan tepat sasaran.

“Terkait pengadaan laptop pada RSUD Raja Ahmad Tabib sebesar Rp65 juta yang menjadi temuan BPK karena tidak sesuai dengan nomenklatur penanganan COVID-19, agar tidak lagi dianggarkan pengadaan laptop tersebut,” ujar Raden.

Dia mengatakan badan anggaran juga merekomendasikan BPK Kepri melakukan audit tertentu terhadap pengadaan pendistribusian dan pertanggungjawaban terkait besaran harga serta kualitas dan kuantitas paket sembako di Kota Batam.

Hal itu, menurut dia, penting dilakukan mengingat situasi dan kondisi pandemi COVID-19 membuat kehidupan masyarakat menjadi susah, sehingga setiap upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab

“Dalam penggunaan anggaran penanganan COVID-19, kunci utamanya adalah keterbukaan dan transparansi, sehingga tidak akan timbul masalah di kemudian hari,” demikian Raden.

(Can) | Sumber: Antara

BAGIKAN