DPRD Kepri-Bangka Belitung Bahas RUU Daerah Kepulauan dan Perbatasan

dprd kepri bangka belitung
Komisi I DPRD Kepri menerima kunjungan kerja DPRD Bangka Belitung di Graha Kepri, Batam Center, Senin (15/2/2021). (Foto: Komisi I DPRD Kepri)

Batam (Gokepri.com) – DPRD Kepri bersama DPRD Bangka Belitung membahas rancangan undang-undang daerah kepulauan yang masuk prolegnas 2021.

RUU Daerah Kepulauan menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam pertemuan DPRD Kepri dan Bangka Belitung di Graha Kepri, Senin (15/2/2021).

Seperti diketahui, Kepulauan Riau atau Kepri dan Bangka Belitung adalah provinsi kepulauan sesuai RUU itu.

Kunjungan tamu dari DPRD Bangka Belitung itu, disambut hangat oleh Komisi I DPRD Kepri.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri Taba Iskandar, menyampaikan rombongan DPRD Bangka Belitung melakukan kunjungan kerja, membahas sejumlah topik.

“DPRD Bangka Belitung menyampaikan aspirasi dengan cara tukar pikiran ke komisi I DPRD kepri,” ucap Taba Iskandar.

Menurut Taba, pertemuan antara DPRD Bangka Belitung dengan DPRD Kepri membahas enam poin penting, yakni Perpres 33/2020 tentang anggaran perjalanan dinas dan rapat apakah masih berlalu, proses PAW, tentang penggantian kelengkapan hingga undang undang provinsi kepulauan.

Anggota Komisi I DPRD Kepri Uba Ingan Sigalingging menjelaskan pertemuan itu juga membicarakan status daerah Kepulauan.

Bagaimana agar Pemerintah Pusat memberi perhatian lebih maksimal kepada daerah kepulauan, mengingat geografisnya kepulauan.

“Sebagai contoh, bagaimana agar insentif dan tunjangan kepada Guru, Nakes dan Pegawai Pemerintah lainnya yang bertugas di pulau agar mendapat perhatian maksimal. Kami juga membicarakan tentang daerah perbatasan antara Provinsi Kepri dan Provinsi Bangka Belitung, khususnya di daerah perbatasan Pulau Tujuh,” papar dia.

Seperti diketahui, RUU Daerah Kepulauan kembali masuk prolegnas 2021, seperti tahun lalu. Lewat RUU ini, DPD yang mengusulkan beharap ada perhatian serius dari pemerintah untuk membangun wilayah kepulauan.

Sebab, selama ini ada kesan pemerintahan di daerah sangat berorientasi kepada pembangunan di daratan saja, padahal Indonesia merupakan negara kepulauan. RUU tersebut mengakomodir pembangunan wilayah kepulauan di delapan provinsi yang terdiri dari 86 kabupaten/kota.

(eri)

|Baca Juga:

Pos terkait