KARIMUN (gokepri.com) – Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Karimun mulai saling menyerang saat debat pertama yang digelar KPU Karimun di Hotel Aston Karimun, Sabtu, 19 Oktober 2024 malam.
Ketika pasangan calon bupati yakni, Iskandarsyah-Rocky Marciano Bawole, Muhammad Firmansyah-Eri Suandi dan Bakti Lubis-Raja Bakhtiar sama-sama mencari sisi kelemahan dari para lawan debat.
Terlebih, pada sesi tanya jawab kepada masing-masing pasangan calon yang diberikan oleh moderator, nampak ketiga paslon berupaya membongkar kekurangan pasangan lain.
Pada sesi tanya jawab, moderator memberikan kesempatan bertanya kepada pasangan calon nomor urut satu, Iskandarsyah dan Rocky Marciano Bawole untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut dua, Muhammad Firmansyah dan Eri Suandi.
Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Iskandarsyah untuk mempertanyakan penerapan APBD Karimun yang mengalami defisit dan tunda bayar kepada Firmansyah saat dia menjabat sebagai Sekretaris Daerah Karimun.
“Sebelum mencalonkan sebagai bupati Karimun, bapak merupakan Sekda selama tujuh tahun di Kabupaten Karimun. Sekda merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang menurut kami relevansi dengan apa yang menjadi persoalan di daerah pada saat ini terkait APBD yang defisit dan tunda bayar. Pertanyaannya, apa landasan bapak menggunakan gagasan ‘Karimun Baru’ dan di mana letak pembaruan yang bapak inginkan,” ujar Iskandarsyah.
Mendapat pertanyaan seperti itu, Muhammad Firmansyah langsung menyambarnya tanpa ada jeda waktu sedikitpun untuk berfikir.
“Terima kasih atas pertanyaannya, sebetulnya Pak Iskandar ini tidak asing masalah penganggaran. Karena beliau pernah menjadi anggota DPRD dua periode. Artinya, beliau pernah membahas anggaran, apakah itu terfokus tanggungjawab kepada Ketua TAPD. Tidak, tidak ya pak ya. Anggaran yang dibahas menjadi APBD itu adalah tanggungjawab eksekutif dan legislatif,” tegas Firmansyah.
Sebab, kata dia, anggaran diajukan oleh eksekutif dan disahkan oleh DPRD. Jadi, artinya permasalahan APBD itu terkait tata kelola keuangan.
“Defisit itu tidak haram. Negara saja defisit, provinsi saja defisit. Karena idealnya memang tidak ada defisit. Artinya, dalam menganggarkan atau membahas APBD, prediksi atau asumsi pendapatan haruslah benar-benar tepat, dan perlu diketahui, APBD yang diasumsikan itu benar-benar belum ada dalam kas daerah. APBD Karimun yang katanya, 1,5 (triliun), itu duitnya belum ada, itu asumsi pendapatan untuk satu tahun anggaran. Artinya, dalam perjalanan bisa saja asumsi itu berlebih atau berkurang” ungkapnya.
Iskandarsyah yang menerima penjelasan Firmansyah, kembali bertanya tanggungjawab Firmansyah selaku Ketua TAPD Pemkab Karimun terkait penggunaan APBD Karimun.
“Tentunya, sebagai Ketua TAPD punya tanggungjawab kepada APBD yang diprogram. Ketika kita tidak mampu atau salah memprediksikan, akan menjadi masalah salah satunya adalah teman-teman ASN dan non ASN, kita punya tanggungjawab kepada mereka terkait gaji dan TPP,” katanya.
Firmansyah kembali menanggapi kalau bicara tanggungjawab, penggunaan APBD merupakan tanggungjawab eksekutif dan legislatif.
“APBD Itu tanggungjawab kita bersama, soal gaji dan TPP, selama ini alhamdulillah gajinya ASN kita tak pernah terlambat,” ungkap Firmansyah.
Debat pertama pilkada Karimun yang digelar KPU Karimun pada Sabtu, 19 Oktober 2024 malam tersebut berlangsung seru dan hangat. Masing-masing paslon berupaya meyakinkan masyarakat untuk memilih mereka dengan menawarkan program unggulan masing-masing.
Penulis: Ilfitra
