MEDAN (gokepri.com) – Tidak hanya sebagai regulator, SKK Migas juga mengatur bahkan memerintahkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menggandeng perusahaan lokal saat melakukan eksplorasi. Kebijakan ini dibuat agar masyarakat merasakan keberadaan industri hulu migas.
“Jadi tidak hanya mengatur, tapi sudah memerintahkan KKKS menggandeng perusahaan lokal di daerah dimana mereka melakukan eksplorasi migas,” kata Kepala Divisi Pengelolaan Barang dan Jasa SKK Migas, Widi Santoso mengawali diskusi dengan tema Manfaat Berganda Keberadaan Industri Hulu Migas, di Hotel Adimulia Medan, Kamis 27 Oktober 2022.
Pembicara lain yang dihadirkan pada diskusi itu, yakni Manager Senior Hubungan Kelembagaan SKK Migas, Syafei Sari dan Staf Bidang Humas dan Kelembagaan Badan Pengelola Migas Aceh, Akhyar Rasidi.
Widi menambahkan, perusahaan lokal yang digandeng KKKS tentu harus memenuhi persyaratan. Seperti, memiliki sumber daya manusia memenuhi kualifikasi dan manajemen keuangan yang bagus.
Tidak hanya itu, kata dia, SKK Migas bahkan mengawasi proses pengadaan barang yang dibutuhkan KKKS untuk mendukung kegiatan eksplorasi.
“Kita (SKK Migas) memastikan alat atau barang yang dibutuhkan dibeli di daerah lokasi eksplorasi, tidak boleh impor,” ujar Widi.
Agar manfaat berganda hadirnya industri hulu migas betul dirasakan masyarakat, SKK Migas, menurut Widi juga memerintahkan KKKS membina pelaku UMKM.
“Sudah banyak pelaku UMKM yang diperhatikan KKKS, sebagai bukti di setiap kegiatan SKK Migas seperti NSF ini, selalu ada bazar UMKM,” terang Widi.
Sementara, Manager Senior Hubungan Kelembagaan SKK Migas, Syafei Safri menjelaskan pihaknya mengklasifikasi menjadi lima program pengembangan masyarakat. Ini sebagai bentuk manfaat keberadaan industri hulu migas di daerah eksplorasi.
Lima program itu dibagi bidang pendidikan, infrastruktur, sosial ekonomi, kesehatan dan lingkungan.
“Di bidang pendidikan misalnya pemberian beasiswa, membantu membangun jalan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, penanaman pohon, perbaikan puskesmas hingga melatih tenaga posyandu,” bebernya.
Bahkan, Syafei memastikan program corporate social responsibility (CSR) KKKS akan diberikan kepada masyarakat sekitar lokasi eksplorasi.
“Belum untung saja, dana CSR itu justru sudah disisihkan dari awal,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Syafei pun menyampaikan tantangan yang masih dihadapi KKKS. Seperti masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam mendukung kegiatan industri migas.
“Yang sudah pasti adalah manfaat bagi daerah dimana eksplorasi migas itu berada. Tenaga kerja lokal banyak terserap, munculnya warung-warung makan, rumah-rumah kos, dan lainnya,” ujarnya.
Staf Humas Bidang Kelembagaan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Akhyar Riadi juga menjelaskan tantangan yang dihadapi perusahaan migas saat melakukan eksplorasi. Tantangan itu datang dari kelompok masyarakat yang masih menilai industri migas hanya menguntungkan perusahaan.
“Kami juga berkontribusi terhadap ekonomi kerakyatan dan tentu saja pemerintah daerah. Ini terbukti dengan program-program CSR yang sudah dan terus jalankan,” ujarnya.
Akhyar menambahkan, di Aceh baru lima dari 11 perusahaan yang melakukan eksplorasi.
Ajang 2nd Northern Sumatra Forum atau NSF berlangsung pada 27-28 Oktober 2022 besok. NSF merupakan pertemuan tahunan SKK Migas, KKKS dan pemangku kepentingan Wilayah Sumbagut agar tetap menjalin sinergi dan koordinasi untuk mewujudkan target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada 2030 nanti.
Baca Juga: 2nd NSF Dibuka, Prof Soebroto Sebut Migas adalah Sunrise Industry
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Andi
