Cerita Pekerja Wanita saat Unjuk Rasa: Orasi Panas-Panasan, Diancam Dipecat Perusahaan

Unjuk rasa buruh di Batam
Pekerja wanita melahap nasi bungkus di sela-sela aksi unjuk rasa di depan gedung Graha Kepri, Batam Center, Selasa 7 Desember 2021. (Foto: gokepri/Engesti)

Serikat pekerja di Batam dua hari berunjuk rasa karena tak kunjung berdialog dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Dari terang sampai hampir gelap mereka tetap berorasi.

Engesti Fedro
Batam

Batam (gokepri.com) – Terik matahari yang membakar kulit tak menyurutkan semangat Risma, 39 tahun, Selasa 7 Desember siang. Pekerja pabrik di Mukakuning itu satu dari ribuan pekerja wanita yang berjalan kaki mendatangi Graha Kepri, kantor Pemprov Kepri di Batam Center, Kota Batam. Risma ingin berjuang bersama rekan-rekannya soal upah minimum. Debu dan panas terik yang menyengat kulitnya, tak ia hiraukan asal aspirasinya didengar pemerintah.

“Ini perjuangan kami. Yang namanya perjuangan tidak memandang waktu yang terpenting hak kami terpenuhi,” ungkapnya di depan Kantor Graha Kepri, Selasa (7/12).

Risma, ibu dua orang anak ini melakukan demonstrasi hanya untuk menuntut keadilan. Baginya, kenaikan Upah Minimum Kota Batam yang hanya naik 0,85 persen persen tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

“Suami sudah tidak bekerja, kebutuhan sekolah anak banyak, sembako mahal listrik mahal,” kata dia.

Risma berkisah, selama bekerja gaji yang diterima selalu di bawah UMK. Ia juga menyebut tidak ada lembur yang diambil dalam sebulan, gaji yang diterima selalu kurang.

“Kami terima gaji ya namanya buruh kadang suka diperlakuan seenaknya. Ada potongan ini itulah. Basic dari perusahaan Rp4,2 juta, (tahun depan) naiknya cuma Rp35 ribu. Awal-awal kerja itu selalu dipotong gaji kami,” jelas dia.

Tuntutan yang ia dan para Buruh lainnya minta yakni agar pemerintah provinsi Kepri menaikan Upah Minimum yang tadinya Rp4.200.000 menjadi Rp4.500.000.

Hal senada juga diungkapkan oleh Nila, 39 tahun. Sambil melahap nasi bungkus, Nila bercerita terkait ancaman pemecatan dari perusahaan tempat ia bekerja. Perusahaan tempat Nila bekerja justru melarang pegawainya untuk melakukan aksi.

“Kami malah dilarang ikut. Tapi, karena ada serikat pekerja jadi bisa turun,” katanya.

Nila beralasan perusahaan melarang pegawainya untuk tidak ikut dalam aksi juga diperkuat dengan surat dari Apindo Kota Batam nomor 040/DPK-APINDO/BATAM/XII/2021 tentang Edaran Larangan Melakukan Mogok Kerja. Kata dia, perusahaan mengancam akan memecat pegawainya jika mengikuti aksi.

“Atas dasar solidaritas kami tadi dijemput oleh serikat Buruh untuk turun aksi. Ya, memang tidak semua buruh yang ikut ada sebagian yang di dalam (pabrik),” katanya.

Nila berharap akan ada hasil yang positif dalam aksi yang digelar. “Saya berharap sekali lah dapat naik (Upah Minimum) itu soalnya kebutuhan sekarang mahal,” katanya.


Besaran UMK Batam 2022

Upah minimum Kota Batam ditetapkan sebesar Rp4.186.359. Batas upah terkecil tahun depan mengalami kenaikan sekitar 0,85 persen, setara Rp35.429 dari UMK Batam 2021.

Berdasarkan data yang dikumpulkan gokepri.com, kenaikan upah tahun 2022 lebih tinggi dibanding kenaikan 2021.

Tapi, kenaikan upah dua tahun terakhir tak setinggi sebelum-sebelumnya yang rata-rata mencapai 8 persen pertahun atau setara Rp300.000-an. Pemerintah tahun ini menggunakan formula baru PP 36/2021 dengan UU baru yakni Cipta Kerja. UU sebelumnya tak dipakai lagi.

Upah minimum bukan hanya instrumen untuk menyejahterakan pekerja. Upah minimum juga berperan mendorong konsumsi, menggerakkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pengupahan pun amat krusial.

Upah minimum seharusnya menjadi jaring pengaman agar buruh tidak digaji semena-mena. Namun, duet maut pandemi Covid-19 dan berlakunya sistem pengupahan baru membuat laju kenaikan upah minimum 2022 tertahan di bawah tingkat inflasi. Jaring pengaman yang diharapkan pekerja tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan data gokepri, pada 2021 kenaikan upah di Batam masih di bawah inflasi. Sebelum 2020, justru jauh di atas inflasi. Sedangkan UMK 2022 yang naik 0,85 persen masih tipis di atas tingkat inflasi kalender 0,66 persen yang tercatat baru sampai September 2021. Untuk diketahui, inflasi adalah ketika harga barang-barang atau kebutuhan mengalami kenaikan.

Menjaga Kondusivitas

Kepala Biro Humas, Protokol dan Penghubung Pemprov Kepri Hasan melanjutkan amanah Gubernur yang berharap semua pihak dan seluruh elemen masyarakat dapat menghargai keputusan tersebut serta tetap memelihara dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Sehingga kebijakan pengupahan yang telah diambil dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

“Gubernur sangat apresiatif kepada para serikat buruh yang telah menyampaikan aspirasinya dengan aman dan terib. Selain itu, Gubernur juga sudah bertemu dan berdiskusi dengan Walikota Batam beberapa waktu yang lalu, atas saran dan masukannya, sehingga penetapan tetap berdasarkan regulasi tentang pengupahan dan lainya,” kata Hasan dalam keterangan tertulis, 2 Desember 2021.

Menurut Hasan lagi, bahwa Pemerintah Provinsi Kepri dalam mengambl keputusan terkait penetapan UMK kali ini, tidak ingin melanggar PP nomor 36 tahun 2021, karena akan ada sanksi.

Para kepala daerah harus mengikuti sistem pengupahan baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Dan terkait hal ini Mendagri sudah melayangkan surat untuk seluruh Gubernur se Indonesia.

“Gubernur mengajak, mari kita jaga kondusivitas daerah kita ini. Percayalah, setiap keputusan yang Pemerintah ambil pasti sudah dipetimbangkan dengan sangat matang. Bahkan sudah dimusyawarahkan dengan seluruh stakeholder yang tergabung dalam dewan pengupahan,” jelas Hasan.

Penulis: Engesti

Baca Juga:

 

BAGIKAN