JAKARTA (gokepri) – Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami peran Bupati Pati, Sudewo, dalam kasus suap DJKA Kemenhub. Sudewo diduga menerima aliran dana terkait proyek jalur kereta api.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya sedang mendalami kembali peran mantan anggota DPR RI tersebut. “Kami juga sedang mendalami kembali peran-peran yang bersangkutan,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/8).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya telah menyatakan bahwa Sudewo diduga menerima aliran commitment fee proyek pembangunan jalur kereta. KPK membuka peluang untuk memanggil Sudewo sebagai saksi.
“Jika memang dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan, maka akan dilakukan pemanggilan,” kata Budi, Rabu (13/8).
Nama Sudewo sempat muncul dalam persidangan kasus DJKA dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen, Bernard Hasibuan, pada 9 November 2023. Dalam persidangan tersebut, jaksa KPK menunjukkan bukti foto uang tunai sekitar Rp3 miliar yang disita dari rumah Sudewo. Namun, Sudewo membantah tuduhan tersebut.
Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang sebanyak Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.
Sementara itu, KPK pada 12 Agustus 2025, menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).
Diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. ANTARA
Baca Juga: Aliansi Masyarakat Pati Desak Bupati Sudewo Mundur
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News







