Sebagai mitra teknologi utama, Nokia akan mendukung penerapan 5G di pita frekuensi rendah dan pita frekuensi menengah. Langkah ini bertujuan membangun jaringan berkinerja tinggi yang terintegrasi dengan AI sekaligus menghadirkan pengalaman digital yang lebih lancar, andal, dan responsif bagi pelanggan.

Lebih dari sekadar pengembangan jaringan, kolaborasi ini mencerminkan ambisi kedua belah pihak untuk menghadirkan pengalaman digital yang paling relevan bagi pelanggan.

Pengalaman tersebut mencakup hiburan digital dan game yang imersif serta konektivitas yang lebih andal untuk bekerja, belajar, berkomunikasi, dan beraktivitas di dunia digital setiap hari. Fondasi jaringan yang lebih kuat dan fleksibel akan memungkinkan Indosat melayani pelanggan dengan lebih baik serta menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna seiring berkembangnya kebutuhan digital.

Kerja sama ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas jaringan, kinerja, dan cakupan layanan di seluruh Indonesia. Langkah ini juga mendukung ambisi jangka panjang Indosat untuk memperluas akses digital secara lebih inklusif di seluruh negeri.

Jaringan yang telah ditingkatkan ini akan mendukung berbagai penerapan lanjutan bagi pelanggan ritel maupun korporasi di sejumlah sektor utama, termasuk layanan publik, industri, dan layanan digital.

Membuka peluang layanan berbasis AI bersama NVIDIA

Selain memperkuat kualitas konektivitas di Indonesia, inisiatif ini juga ikut membangun infrastruktur digital di Tanah Air untuk fase pertumbuhan berikutnya.
Kesepakatan ini mencerminkan misi bersama untuk menjadikan konektivitas sebagai fondasi kecerdasan. Dalam kerangka tersebut, AI-RAN menyediakan arsitektur bersama untuk menggabungkan konektivitas dan kecerdasan.

Rencana pengembangan Nokia dibangun di atas fondasi tersebut bersama NVIDIA. Dengan Nokia dan NVIDIA yang telah berkolaborasi dengan Indosat dalam pengembangan AI-RAN, ketiga perusahaan tersebut kini bersiap untuk mencapai milestone berikutnya. Tahap ini akan melanjutkan pencapaian panggilan AI-RAN pertama yang telah diselesaikan pada Mobile World Congress 2026 menuju uji coba lapangan di Indonesia pada akhir 2026.

Kolaborasi ini juga akan mendukung pengembangan algoritma AI baru oleh Nokia yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi spektrum pada platform AI-RAN NVIDIA, dan kapabilitas tersebut diharapkan menjadi bagian dari uji coba lapangan mendatang.

Dengan menggabungkan AI factories terpusat dan infrastruktur AI-RAN yang terdistribusi, Indosat terus memperkuat AI Grid guna menciptakan ekosistem kecerdasan terpadu yang menghadirkan AI dan konektivitas bagi jutaan masyarakat Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian negara.

Model ini berlandaskan inovasi AI lokal dan telah mempercepat penerapan nyata di sektor layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Upaya ini didukung oleh AI-RAN Innovation Center di Surabaya dan ekosistem NVIDIA AI Technology Center.

Vikram Sinha, President Director dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, di Indosat, pihkanya terus berkembang untuk melayani pelanggan #LebihBaik dengan memahami kebutuhan mereka secara lebih mendalam dan menghadirkan pengalaman yang benar-benar berarti bagi mereka. Bersama Nokia dan NVIDIA, kami membangun fondasi jaringan terintegrasi AI yang akan meningkatkan kualitas konektivitas serta menghadirkan pengalaman digital yang lebih lancar bagi setiap pelanggan. Kolaborasi ini memperkuat kesiapan kami melahirkan inovasi digital berikutnya, sekaligus menegaskan komitmen kami untuk memberdayakan Indonesia melalui transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.”

Justin Hotard, President dan CEO Nokia, mengatakan, dari evolusi jaringan akan ditentukan oleh kemampuan operator dalam memadukan konektivitas, kecerdasan, dan skala operasi. Bersama Indosat dan NVIDIA, Nokia ikut membangun evolusi jaringan berikutnya, yaitu jaringan yang mampu memperluas cakupan 5G, mendukung lebih banyak layanan berbasis AI, dan menciptakan nilai jangka panjang.

Kemitraan ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas di industri telekomunikasi yang sejalan dengan langkah para operator dalam berinvestasi terhadap jaringan yang mampu memberikan performa tinggi dalam skala besar sekaligus mendukung efisiensi yang lebih baik, model bisnis baru, dan pertumbuhan digital.”

Ronnie Vasishta, SVP Telecoms, NVIDIA, mengatakan, Indosat dan Nokia menunjukkan bagaimana jaringan 5G dapat berkembang menjadi platform kecerdasan. Dengan mengembangkan AI-RAN secara bersama dan melangkah menuju uji coba lapangan di Indonesia, kami membantu membangun arsitektur di mana AI dan konektivitas dapat berjalan berdampingan untuk meningkatkan efisiensi, menghadirkan aplikasi baru, serta mendukung transformasi digital dalam skala besar.”

Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Nokia akan menerapkan perangkat radio generasi terbaru Habrok dan Pandion, baseband Levante, Centralized RAN, serta platform manajemen dan otomasi jaringan canggih. Solusi ini akan mendukung operasional yang lebih cerdas, efisiensi energi yang lebih baik, dan inovasi layanan yang lebih cepat. 5G pita frekuensi rendah akan diterapkan di seluruh jaringan, sementara 5G pita frekuensi menengah akan menjangkau sekitar 80% jaringan dalam 3,5 tahun ke depan. Dengan dukungan otomatisasi berbasis AI dan teknologi hemat energi, inisiatif ini akan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat pendekatan transformasi digital yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Kemajuan ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi pelaku bisnis maupun jutaan masyarakat Indonesia yang mengandalkan konektivitas setiap hari.

Nokia, Indosat, dan NVIDIA menunjukkan bagaimana 5G dan AI dapat dihadirkan secara bersamaan untuk mendukung inklusi digital di seluruh wilayah Indonesia.

Proyek pengembangan 5G ini menjadi fondasi konektivitas bagi AI Grid. Sementara itu, rencana pengembangan AI-RAN membuka jalan untuk menghadirkan kemampuan AI yang lebih terintegrasi ke jaringan guna menciptakan nilai baru di berbagai sektor, mulai dari korporasi hingga layanan publik, serta memberdayakan masyarakat Indonesia.
(r)

The post Nokia dan Indosat Ooredoo Hutchison Tingkatkan Jaringan 5G dan Layanan Berbasis AI appeared first on gokepri.

Persoalan yang disorot bukan semata besaran HPM, melainkan juga mekanisme penyusunannya. HIPKI menilai kebijakan tersebut perlu disusun melalui dialog bersama pelaku usaha karena berdampak langsung terhadap kegiatan pertambangan dan investasi.

Ketua Umum HIPKI Ady Indra Pawennari mengapresiasi langkah Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang memilih berhati-hati sebelum menetapkan kebijakan baru terkait HPM pasir kuarsa.

Baca Juga: Harga Ekspor Anjlok, Gubernur Kepri: Evaluasi HPM Pasir Kuarsa Sedang Dikaji

“HIPKI sangat menghargai kehati-hatian tersebut sebagai prinsip pengambilan kebijakan yang berdampak terhadap fiskal daerah,” ujar Ady dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7/2026).

Menurut Ady, kehati-hatian pemerintah penting karena HPM memengaruhi dua aspek sekaligus, yakni penerimaan pajak daerah dan keberlanjutan investasi sektor pertambangan pasir kuarsa.

Namun, ia berharap evaluasi segera menghasilkan kebijakan yang lebih realistis. Menurut dia, HPM yang kompetitif akan membantu menjaga aktivitas usaha sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

Saat ini, HPM pasir kuarsa di Kepulauan Riau ditetapkan sebesar Rp 210.000 per ton di Kabupaten Lingga dan Rp 250.000 per ton di Kabupaten Natuna. HIPKI menilai angka tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Sebagai perbandingan, Provinsi Bangka Belitung menetapkan HPM sekitar Rp 50.000 per ton. Kalimantan Barat menetapkan kisaran Rp 50.000 hingga Rp 66.000 per ton, sedangkan Kalimantan Tengah sebesar Rp 83.000 per ton.

“Tidak ada gunanya menetapkan aturan kalau tidak memberi jalan bagi aktivitas usaha dan perekonomian masyarakat,” kata Ady.

Ady, yang juga Chief Executive Officer PT Multi Mineral Indonesia, mengatakan telah berdiskusi dengan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Tengah Joni Harta mengenai mekanisme penetapan HPM di provinsi tersebut.

Menurut informasi yang diterimanya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan HPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yakni mengacu pada harga jual rata-rata di mulut tambang. Penyusunannya juga melibatkan pelaku usaha sejak tahap awal pembahasan.

HIPKI menilai pendekatan tersebut berbeda dengan proses penyusunan HPM di Kepulauan Riau. Asosiasi itu menyebut pelaku usaha belum dilibatkan secara memadai dalam pembahasan kebijakan.

Ady juga mengungkapkan bahwa, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Dinas ESDM Kalimantan Tengah, jajaran Dinas ESDM Kepulauan Riau pernah mengunjungi provinsi tersebut pada 2024 untuk mempelajari mekanisme penetapan HPM.

Karena itu, ia berharap rencana studi banding yang kembali diinstruksikan Gubernur Ansar tidak hanya membandingkan besaran HPM, tetapi juga mempelajari proses penyusunan kebijakan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sebelumnya, saat menerima audiensi HIPKI di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa (7/7/2026), Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meminta Kepala Dinas ESDM Kepulauan Riau M. Darwin mempelajari mekanisme penetapan HPM di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Barat.

Ansar menegaskan penetapan HPM harus menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal daerah dan keberlangsungan investasi.

“Kalau kita tetapkan terlalu tinggi dan pengusaha tidak bisa berjalan, kan percuma. Begitu juga kalau terlalu rendah, dampaknya terhadap penerimaan daerah,” ujar Ansar.

Menurut Ansar, evaluasi HPM juga perlu didasarkan pada referensi yang jelas, termasuk penyamaan pemahaman mengenai definisi harga di mulut tambang. Ia juga menyatakan asosiasi pelaku usaha perlu dilibatkan dalam proses pembahasan kebijakan tersebut.

Baca Juga: HIPKI Dorong Pemerintah Tetapkan Harga Patokan Ekspor Pasir Kuarsa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post HPM Kepri Tertinggi di Indonesia, HIPKI Desak Formula yang Lebih Realistis appeared first on gokepri.

PEKANBARU (gokepri) — Penguatan kapasitas usaha menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebelum mampu bersaing di pasar internasional. Menjawab kebutuhan itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut membekali mitra binaannya dengan pelatihan yang berfokus pada kesiapan ekspor dan penguatan fondasi bisnis.

Program bertajuk Go Global Academy tersebut digelar bekerja sama dengan Universitas Riau pada 29–30 Juni 2026 di Pekanbaru. Sebanyak 10 UMKM binaan mengikuti pelatihan, terdiri atas delapan pelaku usaha sektor kuliner dan dua pelaku usaha ekonomi kreatif.

Baca Juga: Pengemudi Ojol Akan Berstatus UMKM, Bisa Akses KUR

Seluruh peserta merupakan mitra binaan Pertamina, Rumah BUMN Pertamina, serta alumni UMK Academy 2025. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas daya saing UMKM melalui peningkatan kompetensi dan tata kelola usaha.

“Pelatihan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pertamina dalam meningkatkan kapasitas UMKM agar semakin tangguh dan berdaya saing, serta memperkuat fondasi bisnis UMKM untuk menembus pasar yang lebih luas, termasuk pasar global,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw.

Selama dua hari, peserta mempelajari standardisasi produk, legalitas usaha, tata kelola bisnis, penguatan merek, keberlanjutan usaha, prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), kepabeanan, hingga kesiapan ekspor.

Materi tersebut dirancang agar pelaku UMKM tidak hanya mampu meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memenuhi persyaratan memasuki pasar nasional maupun internasional.

Selain pelatihan kelas, peserta mengikuti klinik bisnis bersama para pakar. Dalam sesi ini, pelaku usaha dapat berkonsultasi mengenai tantangan yang mereka hadapi sekaligus memperoleh masukan untuk pengembangan bisnis.

Fahrougi berharap pelatihan tersebut menjadi ruang bagi UMKM untuk memperluas jejaring, membangun kolaborasi, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Ia juga menilai semakin banyak UMKM yang mampu memperluas akses pasar internasional akan memperkuat posisi produk lokal dalam rantai perdagangan global.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang pelatihan. Mereka aktif berdiskusi dan memanfaatkan sesi konsultasi dengan narasumber.

“Saya berterima kasih kepada Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut atas pelatihan yang diadakan selama dua hari ini karena sangat membantu UMKM seperti saya agar lebih siap untuk go global,” ujar pemilik Laksamana Snack, Citra Sari.

Pemilik Permata Food, Suryani, mengaku memperoleh banyak pengalaman sejak bergabung sebagai mitra binaan Pertamina. Selain mengikuti pelatihan, ia juga pernah memperoleh kesempatan mengikuti pameran yang digelar di Jakarta dan Pekanbaru.

“Kami belajar tentang produksi yang baik, pengelolaan tempat usaha yang lebih baik, serta berbagai hal penting lainnya dan berharap Permata Food benar-benar bisa go global,” kata Suryani.

Menurut Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, program Go Global Academy juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan kedelapan tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan kapasitas, peningkatan daya saing, dan perluasan akses pasar bagi UMKM.

Baca Juga: Ekosistem Halal Jadi Jalan UMKM Memperluas Pasar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Pertamina Patra Niaga Bekali UMKM Tembus Ekspor appeared first on gokepri.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Kegiatan Audiensi Umum dengan Pembina Sektor Keselamatan Hilir Migas di Lingkungan Subholding Gas PGN yang diselenggarakan di Kantor Pusat PGN, Jakarta, Rabu (1/7).

Kegiatan ini menghadirkan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Joko Hadi Wibowo, selaku Pembina Sektor Keselamatan pada kegiatan usaha Migas.

Baca Juga: PGN Siap Datangkan Pasokan Gas Bumi dari Lapangan Sengeti

Dalam kesempatan tersebut, Joko menyampaikan arah kebijakan pemerintah, penguatan regulasi, serta implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) dalam mendukung terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Audiensi ini juga dihadiri oleh jajaran Direksi PGN, yaitu Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Mirza Mahendra, Direktur Infrastruktur dan Teknologi Hery Murahmanta, Direktur Manajemen Risiko Eri Surya Kelana, serta Direktur Komersial Aldiansyah Idham, bersama para pimpinan dan perwakilan entitas di lingkungan Subholding Gas yang bertindak sebagai Kepala Teknik maupun Wakil Kepala Teknik.

Dalam paparannya, Joko Hadi Wibowo menekankan bahwa aspek keselamatan merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung swasembada energi nasional. Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Migas, penguatan budaya keselamatan, pencapaian Zero Unplanned Shutdown, serta peningkatan keandalan instalasi menjadi bagian penting untuk menjamin pasokan energi nasional yang aman, andal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Dia menekankan keselamatan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kegiatan usaha migas. Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) yang konsisten serta penguatan budaya keselamatan menjadi kunci untuk melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan, sekaligus menjaga keandalan instalasi serta keberlangsungan pasokan energi nasional.

“Sinergi antara regulator dan badan usaha perlu terus diperkuat agar budaya keselamatan menjadi bagian yang melekat dalam setiap aktivitas operasional,” ujar Joko.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Mirza Mahendra, mewakili manajemen PGN, menyampaikan bahwa sebagai Subholding Gas yang mengelola jaringan infrastruktur gas bumi terbesar di Indonesia, keselamatan merupakan nilai utama dalam setiap aktivitas operasional perusahaan.

“Keselamatan merupakan prioritas utama dalam menjalankan operasional Subholding Gas. Implementasi HSSE tidak hanya menjadi kewajiban kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi budaya kerja yang terus kami perkuat agar seluruh infrastruktur gas bumi dapat beroperasi secara aman, andal, dan berkelanjutan dalam melayani kebutuhan energi nasional,” ujarnya.

Sebagai operator infrastruktur gas bumi nasional yang beroperasi di 18 provinsi dan melayani berbagai segmen pelanggan melalui jaringan pipa maupun beyond pipeline, PGN terus memperkuat penerapan HSSE secara menyeluruh pada seluruh rantai bisnis, mulai dari pengelolaan pasokan, transmisi, distribusi, LNG, CNG, hingga pengolahan gas bumi.

Penguatan tersebut diwujudkan melalui implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM), Management Walkthrough (MWT), CEO Safety Talk, Management on Duty (MoD), peningkatan kompetensi pekerja, penguatan budaya keselamatan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap keandalan aset dan instalasi. Seluruh program tersebut diarahkan untuk menjaga keselamatan pekerja, masyarakat, instalasi, dan lingkungan sekaligus memastikan kontinuitas pasokan energi nasional.

Kinerja HSSE PGN juga terus menunjukkan hasil yang positif. Hingga Mei 2026, Subholding Gas telah membukukan lebih dari 484 juta Safe Man Hours, melaksanakan 48 Management Walkthrough (MWT) dan 23 Management on Duty (MoD), serta memperoleh berbagai penghargaan keselamatan migas, di antaranya 15 Patra Nirbhaya dan 5 Patra Karya Raksa. Selain itu, sejumlah entitas Subholding Gas juga berhasil meraih 4 PROPER Emas dan 5 PROPER Hijau sebagai bentuk pengakuan atas kinerja pengelolaan lingkungan dan keselamatan perusahaan.

Melalui audiensi ini, PGN juga memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Migas dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan keselamatan migas, termasuk penguatan budaya keselamatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan risiko, inspeksi dan pemeriksaan keselamatan, serta peningkatan keandalan instalasi sesuai ketentuan yang berlaku.

PGN meyakini bahwa penerapan budaya keselamatan yang kuat menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan operasional perusahaan sekaligus mendukung agenda pemerintah mewujudkan ketahanan energi nasional.

Ke depan, PGN akan terus memperkuat implementasi HSSE secara konsisten melalui kolaborasi dengan regulator dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga operasional perusahaan dapat berlangsung secara aman, andal, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat maupun perekonomian nasional.

Baca Juga: Kementerian ESDM Dukung Inovasi CNG Clustering, PGN Perluas Akses Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Yogyakarta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post PGN Perkuat Implementasi Keselamatan Migas melalui Sinergi dengan Ditjen Migas appeared first on gokepri.

Pencarian lokasi menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu dengan Chairman Pure Battery Technologies (PBT) Stephen Wilmot di Kantor Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Sydney, Australia.

Selain lokasi pabrik, kedua pihak membahas pendirian badan hukum PBT di Indonesia, skema pembiayaan, serta peluang kemitraan dengan pelaku usaha di sektor pertambangan dan pengolahan nikel. Langkah itu menjadi bagian dari persiapan sebelum investasi memasuki tahap realisasi.

Baca Juga: KLOU Bangun Pabrik Baterai di Batam, Indonesia Kian Menarik bagi Investor Asing

PBT berencana membangun fasilitas pCAM berbasis Mixed Hydroxide Precipitate (MHP). Bahan bakunya akan dipasok dari fasilitas High Pressure Acid Leach (HPAL) yang telah beroperasi di Indonesia.

Menurut Todotua, investasi tersebut penting karena Indonesia telah memiliki sebagian besar rantai pasok industri baterai. Namun, produksi battery precursor atau pCAM masih belum tersedia di dalam negeri.

“Indonesia sudah memiliki HPAL dan akan segera memiliki manufaktur sel baterai. Mata rantai yang tersisa adalah pCAM dan katoda,” ujar Todotua dalam keterangan resmi Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kamis (2/7/2026).

Ia menjelaskan, kehadiran fasilitas pCAM akan melengkapi rantai industri mulai dari nikel, MHP, pCAM, katoda, hingga sel baterai. Dengan rantai pasok yang lebih utuh, nilai tambah komoditas nikel diharapkan lebih banyak tercipta di Indonesia.

Pemerintah menilai tahap produksi pCAM merupakan salah satu segmen dengan nilai ekonomi tertinggi dalam industri baterai. Selama ini, tahapan tersebut masih menjadi celah dalam program hilirisasi mineral nasional.

Direktur IIPC Sydney Leidy Surianingrat mengatakan pihaknya akan mendampingi proses investasi hingga proyek memasuki tahap pembangunan.

“IIPC Sydney berkomitmen memfasilitasi perjalanan investasi Pure Battery Technologies di Indonesia,” ujar Leidy.

Menurut dia, dukungan itu mencakup koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, serta calon mitra strategis. Pendampingan tersebut diharapkan mempercepat penentuan lokasi dan realisasi investasi. ANTARA

Baca Juga: Gudang Litium dan Ambisi Indonesia Menjadi Raja Baterai EV

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Investor Australia Cari Lokasi Bangun Pabrik Baterai EV di Indonesia appeared first on gokepri.

Karena itu, pengembangan industri halal tidak cukup bergantung pada pelaku usaha. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas perlu membangun ekosistem yang saling mendukung agar produk lokal mampu berkembang secara berkelanjutan.

Gagasan itulah yang menjadi fokus Seminar Halal Food and Tourism bertema Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Ekosistem Halal Berkelanjutan di Aula RRI Lhokseumawe, Kamis (25/6). Kegiatan tersebut digelar Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Integrated Terminal Lhokseumawe bersama Generasi Emas Indonesia (GESID) Halal Center Lhokseumawe dan RRI Lhokseumawe.

Baca Juga: Kepulauan Riau, Pintu Gerbang Produk Halal Indonesia

Sebanyak 50 peserta mengikuti seminar tersebut. Mereka terdiri atas sembilan anggota kelompok UMKM binaan program tanggung jawab sosial Integrated Terminal Lhokseumawe serta pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha di Kota Lhokseumawe.

Seminar itu tidak hanya menjadi forum berbagi pengetahuan. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang mempertemukan pelaku usaha dengan pemerintah, akademisi, media, dan lembaga pendamping untuk memperkuat rantai pengembangan industri halal di daerah.

Ketua Umum GESID Halal Center Lhokseumawe Maimun Saleh mengatakan pengembangan industri halal membutuhkan kerja sama banyak pihak karena pelaku usaha tidak cukup hanya menghasilkan produk yang baik.

“Pengembangan ekosistem halal membutuhkan kolaborasi berbagai pihak,” ujar Maimun.

Menurut dia, sinergi tersebut membantu pelaku usaha memenuhi standar kehalalan produk sekaligus meningkatkan daya saing sehingga mampu berkembang di tingkat regional maupun nasional.

Pandangan serupa disampaikan Supervisor HSSE and Fleet Safety Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Lhokseumawe Arnoldus Setyawan. Ia menjelaskan, kolaborasi tersebut menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal.

“Pertamina meyakini bahwa penguatan ekosistem halal dapat menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan daya saing UMKM sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” ujar Arnoldus.

Menurut dia, sinergi berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang saling menguatkan sehingga produk lokal berkembang secara berkelanjutan.

Membahas Ekosistem dari Hulu hingga Hilir

Seminar menghadirkan narasumber dari berbagai instansi agar pelaku UMKM memperoleh gambaran utuh mengenai pengembangan industri halal.

Kepala RRI Lhokseumawe memaparkan peran media dalam memperkenalkan potensi halal tourism. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Lhokseumawe menjelaskan potensi produk lokal yang dapat dikembangkan menjadi produk halal bernilai tambah.

Kementerian Agama Kota Lhokseumawe mengulas proses sertifikasi halal beserta ketentuan yang harus dipenuhi pelaku usaha. Adapun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM memaparkan strategi penguatan industri serta pengembangan UMKM halal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat halal kepada salah satu UMKM lokal. Penyerahan tersebut menjadi simbol dukungan terhadap percepatan pengembangan ekosistem halal di Lhokseumawe.

Menurut penyelenggara, semakin banyak produk yang mengantongi sertifikat halal, semakin besar pula peluang meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.

Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan pengembangan ekosistem halal menjadi bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat yang dijalankan perusahaan.

“Pengembangan ekosistem halal merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan komitmen Pertamina dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Fahrougi.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, media, dunia usaha, dan komunitas menjadi kunci memperkuat daya saing UMKM. Melalui kerja sama tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak hanya memenuhi standar kehalalan produk, tetapi juga memiliki peluang lebih besar memasuki pasar yang lebih luas.

Program tersebut menjadi bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina yang berfokus pada pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Menurut Pertamina, inisiatif itu juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama tujuan kedelapan mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, tujuan kesembilan mengenai industri dan inovasi, tujuan kesebelas mengenai pembangunan kota berkelanjutan, serta tujuan ketujuh belas mengenai kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Baca Juga: Nobar Piala Dunia, Peluang Cuan bagi UMKM Batam

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Ekosistem Halal Jadi Jalan UMKM Memperluas Pasar appeared first on gokepri.

Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah I, Jimmy Ardianto mengatakan, cakupan penjaminan simpanan saat ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam Undang-Undang LPS maupun standar internasional.

“Secara nasional, cakupan penjaminan rekening di bank umum telah mencapai 99,94 persen dari total rekening atau sekitar 681,67 juta rekening. Sementara pada BPR/BPRS mencapai 99,97 persen atau sekitar 14,41 juta rekening,” kata Jimmy, Senjn di Batam.

Khusus di Provinsi Kepulauan Riau, LPS mencatat sebanyak 4,58 juta rekening di bank umum atau 99,89 persen dari total rekening telah dijamin penuh. Adapun pada BPR/BPRS, sebanyak 196.182 rekening atau 99,79 persen dari total rekening juga telah tercakup dalam skema penjaminan.

Menurut Jimmy, capaian tersebut telah melampaui ketentuan Undang-Undang LPS yang menetapkan cakupan penjaminan minimal 90 persen dari total deposan.

“Angka itu juga berada di atas rule of thumb yang ditetapkan International Association of Deposit Insurers (IADI), yakni sekurang-kurangnya mencakup 80 persen deposan,” kata dia.

Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan dana yang disimpan di perbankan sepanjang memenuhi persyaratan penjaminan yang berlaku.

Selain menjamin simpanan nasabah, LPS juga terus meningkatkan kecepatan layanan pembayaran klaim kepada nasabah bank yang dicabut izin usahanya. Saat ini, pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan paling lambat lima hari kerja sejak pencabutan izin usaha (CIU) bank.

Jimmy menyebutkan, sejak LPS berdiri hingga kini, lembaga tersebut telah menangani 154 bank yang ditutup, terdiri atas satu bank umum dan 153 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

“Di sisi lain, LPS juga telah menyelamatkan dua bank melalui mekanisme penanganan yang berlaku,” kata dia.

Untuk wilayah Kepulauan Riau, hingga Mei 2026 tercatat terdapat 44 BPR/BPRS yang menjadi peserta program penjaminan LPS, terdiri atas 42 BPR konvensional dan dua BPRS.

“Seluruhnya merupakan bank yang berkantor pusat di Provinsi Kepulauan Riau,” kata dia.

Jimmy berharap kondisi tersebut dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.*

Penulis: Engesti

The post LPS: Masyarakat Tak Perlu Khawatir Menabung di Bank, Seluruh Simpanan Dijamin appeared first on gokepri.

Kebijakan ini diharapkan memperluas kesempatan masyarakat memiliki hunian layak sekaligus mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.

Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah. Aturan tersebut mulai berlaku sejak diundangkan pada 22 April 2025.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan penyesuaian dilakukan karena batas penghasilan MBR sebelumnya sudah tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi dan biaya hidup di berbagai daerah. Pemerintah juga mengubah pembagian wilayah dari dua menjadi empat zona agar penetapan batas penghasilan lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

“Putusan ini sudah dibuat, dilaksanakan tanggal 25 November 2024. Tujuannya sekali lagi, untuk mempermudah rakyat untuk mendapatkan, membangun rumah. Ataupun juga bagi para pengembang, membangunkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang lebih murah,” kata Tito, beberapa waktu lalu.

Dalam aturan terbaru, Zona 1 yang meliputi Jawa di luar Jabodetabek, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur menetapkan batas penghasilan maksimal Rp 8,5 juta per bulan bagi masyarakat yang belum menikah dan Rp 10 juta bagi yang telah menikah.

Untuk Zona 2 yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, dan Maluku Utara, batas penghasilan maksimal ditetapkan Rp 9 juta bagi masyarakat yang belum menikah dan Rp 11 juta bagi yang telah menikah.

Sementara itu, Zona 3 yang meliputi Papua dan daerah otonomi baru di wilayah tersebut menetapkan batas penghasilan maksimal Rp 10,5 juta bagi masyarakat yang belum menikah dan Rp 12 juta bagi yang telah menikah.

Adapun Zona 4, yakni Jabodetabek, memiliki batas penghasilan tertinggi, yaitu Rp 12 juta per bulan bagi masyarakat yang belum menikah dan Rp 14 juta bagi pasangan suami istri.

Pemerintah menilai penyesuaian tersebut akan memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah subsidi, terutama bagi pekerja formal di kawasan perkotaan yang selama ini tidak lagi memenuhi syarat akibat kenaikan pendapatan nominal, meski daya belinya belum cukup untuk membeli rumah komersial.

Selain memperbarui batas penghasilan, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian PKP juga menyiapkan surat keputusan bersama (SKB) sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan Program 3 Juta Rumah. SKB tersebut diharapkan dapat menyelaraskan pelaksanaan kebijakan di daerah, termasuk penyederhanaan perizinan dan dukungan terhadap pembangunan perumahan bersubsidi.

Kebijakan baru ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan rumah pertama, khususnya di daerah dengan harga tanah dan biaya hidup yang relatif tinggi, sehingga target penyediaan hunian layak bagi masyarakat dapat tercapai. *

(sumber: republika.co.id)

The post Gaji hingga Rp 14 Juta Berhak Ajukan Rumah Subsidi appeared first on gokepri.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan bahwa tren tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan wisatawan dan pelintas batas terhadap sistem pembayaran digital Indonesia.

“QRIS Cross Border di Kepri terus menunjukkan performa yang menggembirakan. Hingga April 2026, volume transaksi inbound dari Malaysia, Thailand, dan Singapura terus meningkat secara year on year. Ini menjadi bukti nyata bahwa integrasi pembayaran lintas negara semakin diminati masyarakat,” ujar Rony Widijarto, Kamis.

Menurut data BI, transaksi QRIS inbound dari Malaysia mencatatkan pertumbuhan paling impresif. Pada 2024, volume transaksi di Kepri mencapai 30.009 transaksi atau melonjak 1.089 persen dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini terus meningkat hingga 186.116 transaksi sepanjang 2025, dan hingga April 2026 telah mencapai 130.193 transaksi.

“Malaysia menjadi kontributor terbesar bagi QRIS Cross Border di Kepri. Hal ini sangat masuk akal mengingat kedekatan geografis antara Kepri dengan Johor, serta tingginya lalu lintas wisatawan dan pekerja lintas batas,” tambah Rony.

Sementara itu, transaksi inbound dari Thailand juga menunjukkan akselerasi yang kuat. Volume transaksi di Kepri naik dari 627 transaksi pada 2024 menjadi 1.310 transaksi sepanjang 2025. Hingga April 2026, tercatat 413 transaksi dengan nilai nominal mencapai Rp59,16 miliar.

Untuk Singapura, meski skalanya lebih kecil, pertumbuhan tetap dua digit. Volume transaksi di Kepri meningkat tajam dari 5.635 transaksi pada 2024 menjadi 34.386 transaksi pada 2025, dengan nilai nominal Rp11,25 miliar.

Rony Widijarto menjelaskan bahwa pertumbuhan QRIS Cross Border memberikan multiplier effect yang positif bagi ekonomi Kepri, terutama sektor pariwisata dan UMKM.

“Dengan semakin mudahnya wisatawan asing bertransaksi menggunakan QRIS, pengeluaran mereka di Kepri semakin meningkat. Ini berdampak langsung pada pendapatan UMKM, hotel, restoran, dan destinasi wisata di Batam, Bintan, dan Karimun,” katanya.

Lebih lanjut, Rony optimistis tren positif ini akan berlanjut seiring dengan semakin luasnya sosialisasi dan kemudahan akses QRIS di wilayah perbatasan.

“Bank Indonesia bersama stakeholder terkait akan terus mendorong perluasan akseptasi QRIS Cross Border, termasuk memperkuat infrastruktur dan literasi digital di Kepri. Kami yakin ini akan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pariwisata dan perdagangan lintas batas,” kata dia.

Ke depan, BI Kepri menilai penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu terus dipercepat, terutama melalui pengembangan pariwisata dan peningkatan nilai tambah UMKM agar dampak pertumbuhan semakin merata hingga wilayah kepulauan dan hinterland.

Untuk mendukung hal itu, BI Kepri menyiapkan berbagai program penguatan UMKM dan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain Road to Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026, QRIS Jelajah Indonesia 2026, hingga Creative and Innovative Riau Island Carnival (CERNIVAL).

“Digitalisasi dan penguatan UMKM diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Rony. *

Penulis: Engesti

The post QRIS Cross Border di Kepri Tumbuh Pesat, Malaysia Dominasi Transaksi Inbound appeared first on gokepri.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan pertumbuhan kredit tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang masih kuat serta tingginya kepercayaan dunia usaha untuk melakukan ekspansi.

“Pertumbuhan kredit yang tetap tinggi menunjukkan fungsi intermediasi perbankan berjalan baik dan terus mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi di Kepri,” kata Rony.

Ia menjelaskan, penguatan kredit terjadi di berbagai segmen, terutama kredit korporasi yang menjadi motor utama pertumbuhan. Hingga April 2026, kredit korporasi di Kepri tercatat sebesar Rp62,07 triliun atau tumbuh 37,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penyaluran kredit korporasi terbesar masih terkonsentrasi pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi dengan pangsa 12,65 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 12,60 persen serta sektor listrik, gas, dan air sebesar 10,13 persen.

Menurut Rony, struktur penyaluran tersebut menunjukkan sektor-sektor produktif masih menjadi penggerak utama ekonomi Kepri.

Selain sektor korporasi, kredit rumah tangga juga tetap tumbuh meski lebih moderat. Total kredit rumah tangga mencapai Rp29,10 triliun atau meningkat 7,93 persen secara tahunan. Pertumbuhan terutama ditopang kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit multiguna.

Sementara itu, penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai Rp17,07 triliun atau tumbuh 8,37 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit UMKM nasional yang relatif stagnan.

Di sisi lain, BI mencatat kualitas kredit di Kepri tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) perbankan berada di level 1,14 persen. Adapun NPL korporasi tercatat 1,29 persen, rumah tangga 1,91 persen, dan UMKM sebesar 2,62 persen.

“Pertumbuhan kredit yang tetap kuat dan diiringi risiko yang terkendali menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kepri ke depan,” ujar Rony.

Bank Indonesia menilai kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan global dan dinamika perdagangan internasional yang masih berlangsung.

Penulis: Engesti

The post Kredit Kepri Tumbuh 23,86 Persen, Jauh di Atas Pertumbuhan Kredit Nasional appeared first on gokepri.