Jakarta (gokepri.com) – Menteri BUMN Erick Thohir akan menertibkan bisnis bank-bank milik negara atau Himbara agar kembali pada sektornya masing-masing. Langkah ini dinilai bakal berdampak positif bagi bank-bank BUMN, terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Pasalnya, bisnis perumahan subsidi yang menjadi fokus utama BTN juga mendapatkan perhatian dari Menteri BUMN tersebut.
Langkah Menteri BUMN tersebut mendapat dukungan anggota Komisi XI DPR RI dan asosiasi pengembang. Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mendukung penuh langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang ingin menertibkan bisnis Bank BUMN agar kembali pada sektornya masing-masing. Dengan fokus pada sektor masing-masing maka akan memperkuat kinerja bank BUMN tersebut. Serta menghilangkan persaingan tidak sehat yang terjadi dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Saya setuju dengan wacana dari Menteri BUMN agar bank fokus pada bidangnya masing-masing. Seperti BTN akan fokus sepenuhnya pada pembiayaan perumahan terutama perumahan bersubsidi. Untuk BRI fokus pada UMKM juga sangat bagus. Karena core competence serta pembidangan dan sejarah lahirnya BRI untuk mengurusi UMKM,” ujar Misbakhun, Minggu (14/2/2021).
Menurut Misbakhun, sudah sewajarnya BTN mendapat sepenuhnya anggaran kuota untuk rumah bersubsidi. Karena BTN punya sejarah panjang dan pengalaman serta data yang memadai dalam mengelola sektor pembiayaan perumahan ini.
“BTN-lah yang saat ini berkorban dengan sangat luar biasa mencari pendanaan dan konsisten dalam lini pembiayaan perumahan,” katanya.
Begitu juga dengan BRI, menurut Misbakhun, sejarah lahirnya BRI sangat berhubungan erat dengan sektor UMKM. Ia menuturkan, pembidangan ini harus semakin dikuatkan dalam bentuk strategi dan visi misi. Kemudian diterapkan dalam sebuah arahan yang bisa diimplementasikan.
“Harus ada direction atau perintah yang sifatnya tertulis dan menjadi instruksi. Supaya yang menjadi keinginan Menteri BUMN itu bisa dilaksanakan,” paparnya.
Lebih lanjut Misbakhun menegaskan, saat ini situasi ekonomi mengalami tekanan karena pandemi. Namun sektor perumahan khususnya rumah subsidi masih mengalami pertumbuhan.
Untuk itu, dia meyakini, sektor perumahan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Karena masih dibutuhkan masyarakat dan potensinya masih sangat besar dengan adanya backlog perumahan yang mencapai 7,5 juta unit rumah.
“Permintaan rumah subsidi juga masih tinggi dibandingkan rumah komersial dan sektor lainnya,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah. Ia menilai bahwa penyaluran dana untuk rumah subsidi dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Rakyat) sudah seharusnya diserahkan kepada perbankan yang berkomitmen dan sudah terbukti besar dan berhasil menyalurkannya.
Baca juga: Bank Syariah Indonesia Resmi Beroperasi
“Kami setuju kalau penyaluran subsidi bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu diserahkan kepada perbankan yang punya komitmen besar dan sudah terbukti merealisasikannya, seperti misalnya BTN,” kata Junaidi. (wan)
