MATARAM (gokepri) – Muncul manuver menggoyang jabatan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI jelang Munas ke-22. Manuver dukungan untuk Agung Laksono diduga melibatkan organisasi tak dikenal di lingkup PMI.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla angkat bicara terkait isu yang menyebut dirinya digoyang dari jabatannya menjelang Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 pada Desember 2024.
Sesuai jadwal, PMI akan menggelar musyawarah nasional ke-22 di Jakarta pada 8-10 Desember 2024. Agenda munas di antaranya pemilihan Ketua PMI periode mendatang. Jusuf Kalla adalah Ketua Umum PMI Periode 2019-2024. Ia sudah tiga periode menjabat sejak 2009.
Mantan Wakil Presiden RI itu menegaskan setiap anggota PMI memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjunjung etika dan mematuhi syarat yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
“Tidak boleh seperti partai. Ini soal kemanusiaan, sehingga harus sesuai etika, AD/ART, dan peraturan organisasi,” ujarnya kepada wartawan usai melantik pengurus PMI Nusa Tenggara Barat di Pendopo Gubernur NTB, Mataram, Selasa 3 Desember 2024.
Baca: PMI Batam Luncurkan Bulan Dana 2024, Ajak Bergerak Peduli Sesama
Jusuf Kalla memilih tidak berkomentar lebih jauh, termasuk soal kabar adanya manuver dari kubu Agung Laksono yang disebut ingin menggantikan posisinya sebagai Ketua Umum PMI.
“Langkah Agung, saya belum tahu,” kata Jusuf Kalla singkat sambil berlalu meninggalkan wartawan.
Sebelumnya, isu tentang upaya menggoyang Jusuf Kalla dari jabatan Ketua Umum PMI mencuat menjelang Munas PMI. Mantan Menteri ESDM sekaligus eks Sekretaris Jenderal PMI, Sudirman Said, turut menyinggung hal ini dalam wawancaranya dengan wartawan senior Hersubeno Arief. Percakapan tersebut diunggah di kanal Hersubeno Point dengan tajuk “Bahaya Ini, Jusuf Kalla Mau Disingkirkan dari PMI” pada Ahad, 1 Desember 2024.
Dalam diskusi itu, Sudirman Said menyebutkan adanya surat dari organisasi bernama Komite Donor Darah Indonesia atau KDDI. Surat bertanggal 27 November 2024 tersebut berisi undangan kepada para ketua PMI dari kabupaten, kota, dan provinsi untuk menghadiri pertemuan di Hotel Sultan Jakarta pada 29-30 November 2024. Pertemuan itu disebut bertujuan mendukung Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI yang baru.
Sudirman Said menilai keberadaan Komite Donor Darah Indonesia sebagai organisasi yang tidak dikenal dalam lingkup PMI. Ia menegaskan, proses pergantian pimpinan PMI harus dilakukan dengan cara yang baik. “PMI adalah organisasi kemanusiaan. Perebutan kekuasaan tidak boleh mencederai nilai-nilai yang diusung organisasi ini,” katanya.
Baca: Pernyataan Resmi Airlangga Mundur dari Ketua Umum Partai Golkar
Sementara itu, Agung Laksono membenarkan ihwal kegiatan KDDI serta rencananya ia berkontestasi dalam pemilihan Ketua Umum PMI periode 2024-2029 dalam munas pekan depan. Namun Agung membantah tudingan soal adanya politik uang dalam pencalonan dirinya sebaai Ketua Umum PMI.
“Bukan untuk money politics jual-beli suara, tapi memang mereka tidak semua orang mampu sehingga mereka (yang) berkumpul (di Hotel Sultan) itu ada biaya tiket yang diganti,” kata Agung pada Senin, 2 Desember 2024, dilansir Koran Tempo.
Agung juga menepis tudingan ihwal keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam pencalonannya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PMI periode mendatang. Ia mengatakan wacana pencalonan dirinya tersebut muncul dari lingkup internal PMI. Syarat pencalonan ketua umum adalah minimal diusung oleh 20 persen suara anggota PMI.
Ia juga mengakui bahwa KDDI memang bukan bagian dari PMI. “KDDI memang secara struktural bukan bagian dari PMI, tapi kehadiran KDDI turut mendukung PMI. PMI tidak ada artinya kalau tidak punya donor,” ujar dia. ANTARA, KORAN TEMPO
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
