Batam (gokepri) – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kepri masih punya seabrek masalah. Banyak orang tua memaksa anaknya diterima di sekolah yang dianggap favorit, campur tangan pejabat, hingga pungutan tidak resmi. Akibatnya, banyak peserta didik yang tersisih dari PPDB.
Dinas Pendidikan Provinsi Kepri telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah ini. Solusi terakhir yang diambil oleh pemerintah Provinsi Kepri adalah penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) di sekolah negeri baru tingkat SMA-SMK sederajat. Solusi ini menjadi pilihan bagi bagi peserta didik yang tersisih dari PPDB.
“Saya tak ingin permasalahan peserta didik yang tak diterima di sekolah menjadi pembahasan setiap tahun,” ungkap Andi Agung di Batam Center, Selasa 4 Juli 2023. Ia menjelaskan persoalan di SMAN 3 Batam yang berada di bilangan Batam Center. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri membangun sekolah baru SMAN 26 yang jaraknya tidak jauh dari SMAN 3 agar penerimaan di zonasi itu bisa merata. Namun ternyata pada PPDB 2023, orang tua tetap memaksakan anaknya masuk ke SMAN 3 sehingga ada yang tersisih.
Masalahnya adalah preferensi orang tua terhadap sekolah yang dianggap favorit. “Masih banyak masyarakat yang mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 3,” kata Andi.
Sementara, di SMA Negeri 26 Batam masih tersisa sekitar 200 kursi kosong dan siap menampung peserta didik baru. “Sudah tidak ada masalah sebenarnya. Tapi Pemprov sudah ada antisipasinya, yang pasti kami adalah bagaimana ini pemerataannya. Kasihan juga nanti di SMA Negeri 3 sampai 50 orang per kelasnya,” sambung Andi Agung.
Menurut Andi, untuk rencana penambahan rombongan belajar (rombel) hingga saat ini masih menunggu tahapan daftar ulang PPDB selesai. Situasi PPDB di Kota Batam rata-rata mendaftar di tingkat SMK, bahkan ada satu SMK mencapai 2.000 pendaftar.
“Ini jadi perhatian bagi kami untuk meningkatkan sarana prasarana. Gubernur akan menyampaikan ke pusat untuk perencanaan itu,” ujar Andi.
Adapun SMK di Batam dengan pendaftar terbanyak di antaranya SMK Negeri 1, SMK Negeri 5, SMK Negeri 7. “SMA sudah merata dengan cukup. Yang masih jadi persoalan yaitu di SMK, karena sekarang lagi booming-boomingnya,” kata dia.
Sementara Ombudsman Kepri menemukan dua masalah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di Kota Batam. Ombudsman menemukan pungutan tambahan dan adanya indikasi intervensi oknum pejabat.
Banyak orangtua yang masih memaksakan diri memasukkan siswa ke sekolah yang dianggap favorit, dan ada mengenai pengutan SPP yang harus dibayar dua bulan di muka. Pemantauan dilakukan tim Ombudsman di dua sekolah yakni SMAN 3 Batam dan SMAN 15 Batam pada Senin 3 Juli 2023.
”Kami apresiasi hingga saat ini panitia di SMAN 3 komit dengan RDT. Namun memang masih terdapat orang tua yang memaksa agar anaknya diterima. Bahkan kami dapat informasi masih ada juga intervensi oknum pejabat,” kata, Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Siadari.
Oleh karenanya, Lagat meminta para petinggi untuk tidak melakukan intervensi, namun turut membangun persepsi ”sekolah dimana aja, sama saja”.
Melanjutkan pemantauan ke SMAN 15 Kota Batam, Ombudsman RI Perwakilan Kepri justru mendapati pemandangan yang berbeda di mana keadaan sekolah tidak ramai disambangi oleh calon orang tua.
Berdasarkan hasil pemantauan pendaftar SMAN 15 Batam yang terverifikasi hanya 180 calon peserta didik dari RDT 324, sehingga sisa 144 calon peserta didik lagi diperoleh dari limpahan sekolah lain sehingga telah terpenuhi, namun sayangnya peserta didik yang telah diterima sekolah limpahan tidak mau disana.
Temuan lain yang didapati Ombudsman ialah adanya kewajiban siswa untuk membayar SPP selama 2 bulan di muka. “Temuan kami, setelah daftar ulang siswa wajib membayar SPP 2 bulan di muka totalnya Rp270.000. Informasinya ini adalah arahan dari Dinas Pendidikan. Kami akan telusuri terlebih dahulu karena seharusnya dalam PPDB ini tidak boleh ada pemungutan biaya apapun,” jelas Lagat.
Baca Juga: Solusi Bagi Calon Siswa Gagal PPDB Online Tingkat SD di Batam
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti
