BATAM (gokepri) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan Daerah Kepulauan Riau berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Batam, Rabu (27/8). Aksi sempat tegang ketika aparat menahan massa yang mendesak masuk ke ruang dewan.
“Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi, bukan membuat keributan,” kata Jamal, seorang mahasiswa.
Orasi berlangsung di bawah terik matahari, diiringi penjagaan ketat kepolisian dan Satpol PP. Setelah koordinasi, aparat akhirnya membuka pintu gedung dewan dan massa diperbolehkan masuk.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa 12 tuntutan. Mereka menyoroti masalah banjir, tumpukan sampah, jam operasional truk, hingga infrastruktur Batam. Selain isu daerah, mereka juga menolak pasal bermasalah dalam RKUHAP, mengecam tindakan represif aparat, serta mengkritik kebijakan nasional seperti mafia pangan, nasib guru honorer, dan program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai belum optimal.
“Kami bosan menunggu tanpa kejelasan,” ujar Koordinator BEM SI Wilayah Sumatera Bagian Utara, Mulyadi Agus Priawan. “Kalau aspirasi diabaikan, aksi berikutnya bisa lebih besar dan lebih masif.”
Ia menuding arah pembangunan Batam lebih menguntungkan investor ketimbang masyarakat. “Batam ini seperti sudah dijual,” katanya lantang.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, merespons dengan menekankan bahwa kritik mahasiswa adalah bagian dari ruang demokrasi. “Kami terima. Kami beri pemahaman agar mereka juga mengerti soal permasalahan,” ucapnya.
Menurut Amsakar, aspirasi mahasiswa akan disampaikan ke pemerintah pusat.
Baca Juga: Hadapi Kritik Mahasiswa dengan Dialog, Amsakar Paparkan Penanganan Sampah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
