Bawaslu Rekomendasikan Sanksi Diskualifikasi 6 Paslon

bawaslu ri abhan
Ketua Bawaslu RI Abhan. (foto: Antara/Ogen)

Jakarta (gokepri.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merekomendasikan sanksi diskualifikasi bagi enam pasangan calon (paslon) kepala daerah peserta Pilkada 2020. Penyebabnya, keenam paslon itu diduga melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

“Pasal 71 ada yang terkait mutasi dan ada yang terkait penyalahgunaan wewenang perbuatan atau tindakan yang menguntungan paslon,” kata Ketua Bawaslu RI, Abhan, melalui keterangannya, Rabu (21/10/2020).

Pasal 71 Ayat (1) UU Pilkada menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

Sementara itu, Ayat (2) pasal tersebut berbunyi, “Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri”.

Adapun Ayat (3) pasal yang sama berbunyi “Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih”.

Menurut Abhan, 6 paslon yang mendapat rekomendasi sanksi Bawaslu ada yang menyalahgunakan wewenang melalui politisasi bantuan sosial (bansos). Ada juga yang menyalahgunakan anggaran penanganan Covid-19 dan melakukan mutasi pejabat.

Keenam paslon itu tersebar di Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), Pegununangan Bintang (Papua), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Halmahera Utara (Maluku Utara), Kabupaten Gorontalo, serta Kabupaten Kaur (Bengkulu). Rekomendasi sanksi itu telah disampaikan Bawaslu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ditindaklanjuti.

“Ada yang tidak ditindaklanjuti (paslon) Halmahera Utara rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti artinya tidak didiskualifikasi,” kata Abhan.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan telah menerima enam rekomendasi sanksi diskualifikasi kepada paslon dari Bawaslu, yang melanggar ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Baca juga: Ketua Bawaslu RI Ingatkan Bawaslu Kepri Jaga Independensi

“Jadi, KPU tentu saja perlu melihat terlebih dahulu terkait dengan tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu tentang diskualifikasi,” kata pelaksana harian (Plh) Ketua KPU RI, Ilham Saputra, melalui keterangannya, Kamis (22/10/2020).

Menurutnya, ada beberapa KPU kabupaten/kota yang menerima rekomendasi Bawaslu setempat, agar mendiskualifikasi paslon yang melakukan mutasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini melanggar Pasal 71 UU Pilkada terkait larangan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon hingga akhir masa jabatan.

Namun, kata Ilham, seperti terjadi di Kabupaten Kaur, Bengkulu, ada surat dari menteri dalam negeri (mendagri) yang menjelaskan kejadiannya tidak seperti yang disampaikan Bawaslu dalam rekomendasi sanksi diskualifikasi. Pejabat kepala daerah setempat hanya melantik pejabat yang jabatannya kosong sejak lama dan sudah mendapatkan persetujuan mendagri.

Dengan demikian, paslon di Kaur yang dijatuhi rekomendasi sanksi oleh Bawaslu, tetapi tidak didiskualifikasi KPU. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Selain itu, surat dari Mendagri yang menjelaskan kondisi sebenarnya bukan pelanggaran ketentuan UU Pilkada seperti yang dimaksud dalam rekomendasi Bawaslu. Maka, kata Ilham, KPU juga harus mengecek dan mengkonfirmasi ulang kepada pihak-pihak terkait.

“Jadi bukan mengabaikan rekomendasi, tetapi menjalankan rekomendasi dengan hasil yang berbeda dengan rekomendasi Bawaslu,” tegasnya.

Sementara di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan, KPU setempat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan mendiskualifikasi paslon. Menurutnya, KPU RI sempat memberikan pedoman kepada KPU daerah dalam memutuskan tindak lanjut rekomendasi.

Sedangkan, kasus di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, setelah KPU mendiskualifikasi sesuai rekomendasi Bawaslu, paslon yang bersangkutan menempuh proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pada akhirnya, PTUN memenangkan paslon yang bersangkutan.

“Dan akhirnya kemudian kita menindaklanjuti dengan memasukkan dia sebagai pasangan calon kembali,” tuturnya. (wan)

BAGIKAN