BATAM (gokepri) – Upaya memperkuat ketahanan dan efisiensi energi nasional terus dimatangkan melalui pengembangan jaringan gas perkotaan. Kota Batam disiapkan sebagai salah satu wilayah strategis dalam implementasi kebijakan Jaringan Gas (Jargas) yang masuk Program Prioritas Nasional.
Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas rencana pelaksanaan kebijakan Jargas di Kota Batam, Senin, 22 Desember 2025. Pembahasan tersebut berlangsung di Marketing Center BP Batam dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam dokumen RPJMN, jaringan gas perkotaan ditetapkan sebagai salah satu indikator Program Prioritas Nasional guna mendukung ketahanan energi sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi masyarakat. Kebijakan ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan Batam sebagai kota investasi berstandar internasional.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas perhatian dan inisiatif strategis dalam mendorong percepatan implementasi Jargas di Batam. Menurutnya, pengembangan jaringan gas menjadi elemen penting dalam memperkuat infrastruktur energi daerah.
“Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya substitusi LPG 3 kilogram sekaligus mendukung ketahanan dan efisiensi energi nasional,” ujar Amsakar.
Ia menekankan pentingnya perencanaan Jaringan Gas yang selaras dan terintegrasi dengan pengembangan kawasan permukiman, kawasan transmigrasi, serta wilayah penyangga pertumbuhan ekonomi. Dengan integrasi tersebut, manfaat Jargas diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, baik di kawasan eksisting maupun kawasan pengembangan baru.
Integrasi jaringan gas antarwilayah dan antarsegmen pengguna—mulai dari rumah tangga, pelaku usaha kecil, hingga kawasan industri—dinilai krusial. Selain meningkatkan efisiensi distribusi energi, integrasi tersebut juga memperkuat ketahanan energi daerah serta mendukung daya saing Batam sebagai pusat investasi dan industri nasional.
Amsakar menambahkan, BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam berkomitmen mendukung integrasi tersebut melalui penyelarasan kebijakan tata ruang, percepatan perizinan, serta fasilitasi pemanfaatan lahan dan infrastruktur pendukung. Seluruh upaya itu, kata dia, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keselamatan, dan keberlanjutan.
“Kami menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, BP Batam, pemerintah daerah, dan BUMN agar kebijakan ini berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Batam,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, menyebut Batam memiliki potensi kuat untuk menjadi lokasi pilot project pengembangan Jaringan Gas nasional. Kondisi geografis Batam sebagai wilayah kepulauan yang relatif terbatas dinilai memudahkan pengendalian jaringan serta meminimalkan risiko kebocoran distribusi.
Selain itu, karakteristik calon pelanggan di Batam dinilai telah memiliki pemahaman dan kesiapan dalam pemanfaatan jaringan gas. “Hal ini menjadi modal penting bagi keberhasilan implementasi Jargas,” kata Elen.
Untuk memastikan keberhasilan pilot project tersebut, Elen menekankan perlunya dukungan dan sinergi dari Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, terutama dalam aspek perencanaan, perizinan, penyediaan lahan, serta koordinasi lintas sektor. “Agar program dapat terlaksana secara efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pembahasan kebijakan Jaringan Gas ini turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pertamina, PGN, Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, PPN, serta Pemerintah Kota Batam. INFO
Baca Juga: Batam Pilot Project Jargas, Kota Tanpa Subsidi Elpiji 3 Kg
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
