BATAM (gokepri) – Indeks kebebasan pers di Kepulauan Riau (Kepri) dinilai perlu ditingkatkan agar media dapat menjalankan fungsi jurnalistiknya secara independen. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyatakan komitmennya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi media massa saat ini.
Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kominfotur) Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menyoroti berbagai tantangan media. “Banyak sekali laporan yang masuk, yang kami dengar, yang kami baca juga, media-media yang sudah sulit untuk bisa melanjutkan bisnisnya,” ujar Eko dalam dialog dengan media di Batam, Minggu (27/7/2025).
Eko menyebut kehadiran media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi media massa di era digital. Meski demikian, ia menegaskan bahwa media massa memiliki peran vital sebagai penyampai informasi publik, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Perkembangan media sangat berat, yang selama ini jadi acuan kita adanya media massa, media online terjadi perbedaan manakala kebutuhan untuk ber-online menggunakan teknologi sudah menggerus kegiatan bisnis media,” tambahnya.
Persoalan ini, menurut Eko, menjadi catatan penting bagi semua pihak untuk menata ulang ekosistem media. Kolaborasi dianggap krusial agar insan pers tetap semangat menyampaikan informasi, terutama di Batam sebagai provinsi terdepan Indonesia dengan dinamika tinggi.
Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polkam berupaya menjadi jembatan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi media.
“Kami melihat IKP di Kepri ini cukup dinamis, banyak sekali yang perlu diangkat di sini,” kata Eko. Ia mencatat IKP Kepri tahun 2024 mencapai 71,25 poin atau “cukup bebas”, namun masih ada intervensi dan intimidasi terhadap kepentingan pers yang dilakukan oleh berbagai pihak.
Melalui forum diskusi ini, Kemenko Polkam berkomitmen untuk membantu menaikkan nilai IKP di Batam dengan berkorespondensi dengan pemerintah daerah. Eko berharap media dapat membangun komunikasi yang baik dan menyampaikan berita sesuai etika jurnalistik untuk membangun iklim positif bagi pembangunan daerah. ANTARA
Baca Juga: RSF: Kebebasan Pers Global Terancam Kekerasan dan Krisis Ekonomi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
