ANAMBAS (gokepri) — Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kepulauan Anambas disertai tuntutan agar pemerintah memastikan pemerataan layanan hingga wilayah kepulauan. Hingga kini, sejumlah kawasan di Anambas belum merasakan manfaat program tersebut karena dapur MBG belum beroperasi.
Ketua GRIB Jaya Kabupaten Kepulauan Anambas Indra Gunawan menyatakan organisasinya mendukung penuh program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurut dia, manfaat program telah dirasakan masyarakat di berbagai daerah, terutama bagi pelajar.
“Kami mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis karena manfaatnya sangat dirasakan masyarakat, khususnya para pelajar,” ujar Indra Gunawan di Anambas.
Baca Juga: Dewan Pendidikan Batam: Jangan Mobilisasi Siswa untuk Aksi Dukung MBG
Meski demikian, Indra menilai manfaat program belum dirasakan secara merata oleh anak-anak di wilayah kepulauan. Ia menyebut masih terdapat sejumlah kawasan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang belum memiliki dapur MBG aktif sehingga siswa belum memperoleh layanan sebagaimana daerah lain.
Menurut Indra, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah pusat agar tujuan program menciptakan generasi sehat dan berkualitas dapat tercapai secara adil di seluruh Indonesia.
“Kami mendesak Pemerintah Pusat memastikan pemerataan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kepulauan Anambas,” kata Indra.
Ia menuturkan masih banyak siswa di wilayah kepulauan yang menunggu pelaksanaan program tersebut. Karena itu, kesenjangan layanan antara daerah yang sudah menerima manfaat dan daerah yang belum terjangkau perlu segera diperkecil.
Indra tidak berspekulasi mengenai penyebab belum beroperasinya sejumlah dapur MBG di Anambas. Namun, menurut dia, evaluasi dan pemetaan kebutuhan perlu segera dilakukan agar hambatan yang ada dapat diatasi.
“Perlu survei dan evaluasi agar program ini bisa segera berjalan,” ujarnya.
Pemerataan program pemerintah kerap menjadi tantangan di wilayah kepulauan. Karakter geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri atas pulau-pulau terpisah membuat distribusi logistik dan penyediaan layanan publik membutuhkan biaya serta perencanaan yang lebih besar dibandingkan daerah daratan.
Dalam konteks MBG, keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi faktor penting karena berfungsi menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat. Ketika dapur belum tersedia atau belum beroperasi, manfaat program otomatis belum dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, tuntutan pemerataan yang disampaikan berbagai elemen masyarakat di Anambas tidak semata berkaitan dengan bantuan makanan bagi siswa. Persoalan tersebut juga menyangkut kesetaraan akses terhadap program nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Indra, anak-anak yang tinggal di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama dengan anak-anak di daerah lain untuk memperoleh manfaat program pemerintah.
“Anak-anak Anambas juga bagian dari rakyat Indonesia yang ingin menikmati Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Di tingkat nasional, pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan operasional. Dalam beberapa pekan terakhir, perhatian publik tertuju pada penghentian sementara distribusi MBG selama masa libur sekolah yang diputuskan Badan Gizi Nasional (BGN).
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan mendukung penataan tata kelola, efisiensi sumber daya, dan standardisasi operasional program.
Berdasarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026, distribusi MBG dihentikan sementara selama masa libur sekolah yang berlangsung pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Masa jeda itu dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan agar pelaksanaan program lebih efektif dan terukur.
Baca Juga: Hino Faisal Apresiasi Penanganan Korban MBG di RSUD Palmatak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
