Dukungan program pemerintah tidak dipersoalkan. Hak anak dan netralitas sekolah harus dijaga.
BATAM (gokepri) — Dewan Pendidikan Kota Batam mengingatkan agar peserta didik tidak dijadikan alat mobilisasi massa dalam aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikan menyusul keterlibatan ratusan siswa dalam pawai dukungan MBG yang berlangsung di kawasan Kantor Wali Kota Batam dan DPRD Kota Batam, Ahad (21/6/2026).
Peringatan tersebut menempatkan isu perlindungan anak sebagai perhatian utama di tengah menguatnya dukungan publik terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. Bagi Dewan Pendidikan, dukungan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak warga negara. Namun, pelibatan anak dalam kegiatan publik harus tetap berada dalam koridor kepentingan terbaik bagi peserta didik.
Baca Juga: SPPG Libur saat Sekolah Tutup, Apa Respons Pengusaha MBG?
Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam Fendi Hidayat menegaskan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan siswa perlu mengutamakan hak anak atas pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang optimal.
“Pelibatan peserta didik dalam kegiatan publik harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh mengabaikan hak anak atas pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang optimal,” ujar Fendi.
Menurut Fendi, Dewan Pendidikan mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak, termasuk MBG. Program pemenuhan gizi tersebut dinilai penting untuk mendukung kesehatan dan proses belajar peserta didik.
Namun, dukungan terhadap suatu program, kata dia, semestinya disampaikan melalui cara-cara yang edukatif serta tidak menempatkan anak dalam situasi yang berpotensi menimbulkan tekanan maupun eksploitasi. Karena itu, setiap kegiatan di luar lingkungan sekolah yang melibatkan siswa perlu mempertimbangkan aspek keselamatan, kenyamanan, dan tujuan pendidikan.
Dewan Pendidikan juga mengimbau sekolah, orang tua, penyelenggara kegiatan, dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak menjadikan peserta didik sebagai alat mobilisasi untuk kepentingan apa pun. Sekolah, menurut Fendi, harus tetap menjadi ruang yang aman, netral, dan berfokus pada pengembangan karakter serta peningkatan mutu pendidikan.
Ke depan, Dewan Pendidikan mendorong agar dukungan maupun masukan terhadap program pemerintah disampaikan melalui forum dialog, musyawarah, dan mekanisme partisipatif yang lebih tepat tanpa mengurangi hak anak memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Pawai Dukungan MBG
Pernyataan Dewan Pendidikan muncul setelah pawai dukungan terhadap keberlanjutan MBG digelar di pusat pemerintahan Kota Batam. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan orang tua dan murid dari berbagai kecamatan.
Peserta mulai berdatangan sejak pukul 06.30. Ada yang mengenakan seragam sekolah masing-masing, pramuka dan banyak yang baju bebas. Mereka membawa poster berisi dukungan terhadap MBG dan sejumlah pesan mengenai manfaat program tersebut bagi pelajar.
Dalam kegiatan itu, sejumlah peserta juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penggagas program. Mobilisasi peserta berlangsung menggunakan kendaraan yang difasilitasi sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan membantah adanya pengerahan sekolah untuk mengikuti pawai tersebut. Menurut dia, keikutsertaan sekolah dan siswa bersifat sukarela.
“Kalau mau ikut ya silakan ikut,” kata Hendri.
Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang ingin menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan MBG. Aspirasi itu menguat setelah program tersebut sempat mengalami gangguan operasional di Batam.
Menurut Hendri, MBG merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus mendukung proses belajar di sekolah. Pemenuhan gizi yang baik diyakini membantu meningkatkan konsentrasi dan kebugaran anak selama mengikuti pembelajaran.
Berawal dari Kekhawatiran Program Terhenti
Gelombang dukungan terhadap MBG tidak terlepas dari polemik yang sempat terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Sebanyak 53 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Batam sebelumnya menghentikan operasional akibat keterlambatan pencairan dana operasional.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan orang tua penerima manfaat maupun mitra penyelenggara program. Namun, operasional seluruh dapur MBG kini telah kembali normal sejak Jumat 19 Juni 2026.
Koordinator Wilayah SPPG Batam Defri Frenaldi mengatakan seluruh dapur yang sebelumnya berhenti sementara telah menerima tambahan dana operasional.
“Semua anggaran sudah di-top up dan dapur yang kemarin sempat berhenti seluruhnya sudah operasional kembali,” ujar Defri.
Di tingkat nasional, perhatian terhadap keberlanjutan program juga meningkat setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan penghentian sementara distribusi MBG selama masa libur sekolah untuk kepentingan audit dan penataan tata kelola.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi dan standardisasi pelaksanaan program. Selama masa libur sekolah, distribusi MBG dihentikan sementara untuk seluruh kelompok penerima manfaat.
Baca Juga: Dua Klaster Korupsi MBG, Siapa Lagi Terlibat?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
