BATAM (gokepri) – Amnesty Internasional Indonesia mengkritik rencana pemerintah merelokasi warga Gaza ke Pulau Galang, Batam. Kebijakan itu dinilai berisiko karena dapat sejalan dengan skenario Israel mengosongkan wilayah Palestina.
Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan rencana itu harus disikapi secara kritis. Menurutnya, pemindahan warga Palestina di luar keinginan mereka dapat dianggap kejahatan perang.
“Intinya, hentikan genosida Israel, gencatan senjata permanen, dan buka jalur kemanusiaan. Bukan merelokasi mereka dari tempat tinggalnya,” kata Wirya dalam keterangan pers, Senin (11/9).
Wirya juga mempertanyakan waktu pengumuman kebijakan. Ia menyoroti isu relokasi ini kembali muncul setelah negosiasi dagang Indonesia dan Amerika Serikat selesai.
Rencana relokasi ini juga dikhawatirkan mengulang peristiwa Nakba 1948. Peristiwa tersebut menyebabkan setengah dari warga Palestina terusir dari wilayah mereka.
“Jangan sampai keinginan Indonesia untuk membantu warga Gaza ini malah mendukung terjadinya Nakba baru,” ujarnya.
Wirya menambahkan, warga Gaza yang direlokasi ke Indonesia berpotensi tidak bisa kembali. Hal ini membuat situasi menjadi berlarut-larut. Amnesty juga mempertanyakan kesiapan Indonesia menjamin hak dasar pengungsi dalam jangka panjang. Hingga saat ini, ada sekitar 12.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang haknya belum terpenuhi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan pemerintah untuk memberikan bantuan pengobatan bagi sekitar 2.000 warga Gaza. Pulau Galang disiapkan sebagai pusat pengobatan. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyatakan dukungan penuh atas rencana itu. ANTARA
Baca Juga: Krisis Medis Gaza Kian Parah, WHO Minta Bantuan Internasional
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
