Batam (gokepri.com) – Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi year on year (y-on-y) sebesar 3,38 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,69 pada bulan Januari 2024.
Inflasi tertinggi terjadi di Kota Batam sebesar 3,55 persen dengan IHK sebesar 105,96 dan Kabupaten Karimun inflasi sebesar 3,27 persen dengan IHK sebesar 104,91. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Tanjungpinang sebesar 2,45 persen dengan IHK sebesar 104,53.
Padahal, kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad pada bulan Desember 2023, Kepri termasuk 9 provinsi dengan inflasi terendah.
Baca Juga: Inflasi Kepri Terendah Ketiga di Sumatera, Strategi Operasi Pasar Efektif
“Jadi memang inflasi kita bulan Desember 2023 itu 2,76 persen, kita termasuk 9 provinsi terendah. Situasi itu patut membanggakan kita juga karena memang kita bukan daerah surplus tapi di Januari (2024) ini inflasi kita meningkat ke angka 3,38 persen berada di urutan tertinggi ke sembilan dari 38 provinsi,” kata Ansar usai meninjau pasokan beras di Gudang Bulog Batuampar, Kota Batam, Selasa 27 Februari 2024.
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepri mendapat laporan tingginya angka inflasi disebabkan kebijakan pemerintah kabupaten dan kota seperti kenaikan tarif parkir, harga gas epiji 3 kilogram, dan tarif rumah sakit.
Sehingga menurut Ansar, kebijakan-kebijakan di pemerintah kabupaten dan kota tersebut perlu ditinjau kembali, terutama tarif parkir di Kota Batam yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi.
“Ada beberapa kebijakan yang saya kira perlu dievaluasi kembali mulai kabupaten kota, terutama di Batam itu seperti kenaikan tarif parkir ternyata itu menjadi penyebab inflasi kita juga besar,” kata Ansar.
Ansar juga mengatakan, kenaikan harga gas elpiji 3 kg juga memicu tingginya angka inflasi di Kepri. Batam sudah menyetujui kenaikan tersebut, dampaknya menjadi pemicu inflasi karena langsung berkaitan pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
“Karena kenaikan itu langsung menyentuh ke masyarakat kecil yang hari ini ekonominya harus kita jaga ,kita selamatkan,” ujarnya.
Ketiga, kenaikan tarif rumah sakit juga memicu naiknya inflasi. Ansar meminta agar semua kabupaten kota yang telah menaikkan tarif rumah sakitnya untuk melakukan evaluasi ulang kebijakan tersebut.
Padahal lanjut Ansar, rumah sakit masih bisa ditopang oleh APBD. Sehingga Ansar menegaskan bahwa selama APBD masih memungkinkan, kenaikan tarif sebaiknya dihindari.
“Maka kita minta semua kabupaten kota yang menaikkan tarifnya mengevaluasi kembali,” ujar Ansar.
Ansar menekankan pentingnya fokus pada potensi-potensi daerah yang lebih besar, seperti potensi laut dan investasi, daripada melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan yang dapat merugikan masyarakat kecil.
Ia yakin bahwa menggali sumber daya alternatif menjadi langkah yang lebih penting, terutama dalam fase pemulihan ekonomi saat ini.
“Ya sementara pemerintah memberikan bantuan pangan masyarakat memberikan ini. Kita jangan menambah-nambah beban inflasi daerah. Intinya kita minta kepala daerah melakukan evaluasi kebijakan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Muhammad Ravi
