Batam (gokepri.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam akan melakukan pengecekan seluruh logistik pemilu dan perlengkapan pencoblosan atau pemungutan suara di Gudang Logistik Pemilu KPU Kota Batam, Sekupang, pada Selasa, 6 Februari 2024, besok.
Ketua KPU Batam, Mawardi menyampaikan pengecekan ini merupakan bagian dari tata kelola logistik pemilu 2024 sesuai Surat Keputusan KPU Nomor 1395 tahun 2023 tentang pedoman teknis tata kelola logistik.
“Pengecekan ini tentu mengecek seluruh kelengkapan perlengkapan pemungutan suara, dan dukungan perlengkapan lainnya, itu ada sekitar 27 item,” kata Mawardi saat ditemui di Gudang Logistik Pemilu KPU Batam, Senin, 5 Februari 2024.
Baca Juga: Wilayah 3T Jadi Fokus Distribusi Logistik Pemilu di Batam
Nantinya, proses pengecekan akan dilakukan bersama Badan Ad Hoc, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
“Namun (perlengkapan pemungutan suara) ada yang berada di dalam kotak, ada yang di luar kotak, inilah yang akan kita cek nanti dengan melibatkan teman-teman dari PPK dan PPS, di samping nanti dibantu oleh tenaga checking yang ada di sini, di gudang,” kata Mawardi.
Mawardi mengatakan, pengecekan ini dilakukan untuk memastikan seluruh perlengkapan pemungutan suara tanpa kekurangan apapun sebelum proses distribusi logistik ke TPS yang ada di Kota Batam.
“Tentu setelah pengecekan terus finalisasinya kan nanti setelah kami gembok, kami segel plastik sebagai alat pengaman pengganti gembok sesuai regulasi kemudian di segel kertas lagi baru akan proses distribusi,” katanya.
Mawardi mengatakan, proses distribusi logistik pemilu 2024 direncanakan akan dimulai pada tanggal 7 Februari mendatang. Pihaknya menyebut proses itu akan dilakukan dengan pertimbangan kesiapan dari kecamatan, khususnya kecamatan yang masuk wilayah hinterland.
“Karena ini berdasarkan hasil rapat kami secara perdana kita akan memulai ditanggal 7. Ini kan juga tergantung dengan seluruh kesiapan yang harus kita lakukan dari kecamatan-kecamatan yang masuk ke wilayah hinterland nantinya,” kata Mawardi.
Menurutnya, di samping kesiapan dari gudang logistik dan kesiapan daerah tujuan distribusi, proses distribusi akan dilakukan dengan pertimbangan skala prioritas, yakni terjauh dan tersulit.
“Nah kalau kita lihat dalam perspektif distribusi kita untuk tingkat Kota Batam tentunya kami lebih memprioritaskan daerah-daerah hinterland, yang mencakup wilayah Bulang, Galang, Belakang Padang, dan satu kelurahan yang ada di Kecamatan Nongsa yaitu Kelurahan Ngenang,” katanya.
Mawardi menjelaskan, distribusi ke wilayah hinterland akan menjadi tantangan, mengingat moda transportasi yang digunakan berbeda dengan daerah mainland. Sehingga pihaknya telah melakukan mitigasi sejak awal.
Di samping menggunakan transportasi darat, proses distribusi ke hinterland juga harus menggunakan transportasi laut.
“Nah transportasi laut juga sebagai bentuk mitigasi sedangkan tentu juga kami harus melihat situasi dan kondisi cuaca yang secara tiba-tiba bisa saja berubah dan ini kami juga harus mitigasi lebih awal,” kata Mawardi.
Terkait dengan penyedia distribusi logistik, Mawardi menyebutkan bahwa pada prinsipnya KPU tidak swakelola dan hanya melalui penyedia, yakni PT Pos Indonesia.
“Nanti dari punya dialah (PT Pos Indonesia) yang akan mengkoordinir moda transportasi apa yang akan digunakan berapa jumlahnya kapan lebih efektifnya akan didistribusikan tentu mengikuti jadwal distribusi yang sudah kita siapkan,” tutup Mawardi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Muhammad Ravi
