Batam (gokepri.com) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi DPRD Kota Batam terkait dengan Ranperda Perubahan APBD 2020 Kota Batam. Hal itu disampaikan secara resmi oleh Wakil Wali Kota dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD Batam, Jumat (28/8/2020).
Menanggapi penilaian bahwa Pemko Batam tidak pernah terbuka dalam penanganan pencegahan Covid-19, seperti disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dijelaskan bahwa Pemko Batam dalam melakukan realokasi dan refocussing anggaran penanganan Covid-19 telah mempedomani peraturan perundangan yang berlaku.
“Setiap melakukan refocussing, Pemko Batam juga selalu melaporkan kepada DPRD Kota Batam,” katanya.
Alokasi penanganan Covid-19 pada bidang kesehatan sendiri adalah sebesar Rp65.013.419.605. Terbagi dalam sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diantaranya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, Satpol PP, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Sosial.
Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan, penyemprotan disinfektan, operasional pemantauan dan pengendalian, penyediaan permakanan pasien yang di isolasi dan pemberian insentif tenaga kesehatan.
Mengenai penyediaan anggaran jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, juga telah dilakukan pemberian sembako kepada masyarakat. Sesuai dengan data yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
“Sedangkan penanganan untuk pemulihan ekonomi telah dianggarkan, diantaranya pada Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” jelasnya.
Kemudian terkait realokasi dan refocussing program dan kegiatan pokok – pokok pikiran DPRD Kota Batam yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi, Pemko Batam telah melakukan realokasi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku.
“Sementara terkait upaya Pemko Batam dalam meningkatkan PAD dalam masa pandemi Covid-19 telah melakukan langkah–langkah antara lain penghapusan bunga atau denda pajak daerah dan perpanjangan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan,” jelas Amsakar.
Selanjutnya menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Golkar, Amsakar mengatakan Pemko Batam sependapat bahwa untuk meningkatkan tambahan PAD perlu diberikan imbauan kepada masyarakat untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara online.
Mengenai saran perlunya Pemko menjemput program pemerintah pusat untuk memberikan stimulus kepada pelaku usaha, pelaku UMKM dan kepada masyarakat. Ditegaskan bahwa Pemko Batam saat ini sedang melakukan pendataan calon penerima bantuan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bersama Camat dengan melakukan verifikasi untuk selanjutnya diajukan ke pemerintah pusat.
“Pemerintah Kota Batam sepakat atas saran yang disampaikan, bahwa anggaran belanja daerah yang telah diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Kota Batam,” jelasnya. (wan)
