Langgar Lintas Batas, 10 Nelayan Jalani Proses Hukum di Malaysia

Pemulangan tiga nelayan dari Malaysia oleh KKP, Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Utara serta Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.
Pemulangan tiga nelayan dari Malaysia oleh KKP, Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Utara serta Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.

Jakarta (gokepri.com) – Hingga saat ini masih ada nelayan warga negara Indonesia yang tengah menjalani proses hukum di Malaysia. Para nelayan ini ditangkap aparat Malaysia karena dianggap melanggar lintas batas di laut.

“Masih ada 10 orang nelayan yang saat ini proses hukumnya belum dinyatakan usai. Di antaranya 4 orang nelayan di Lumut, 4 orang nelayan di Johor, dan 2 orang di Penang,” kata Direktur Penanganan Pelanggaran, Teuku Elvitrasyah, Minggu (10/10/2021).

Teuku menyampaikan bahwa di samping mengawal perkembangan proses hukum yang berjalan terhadap para nelayan Indonesia, pihaknya juga akan terus mengawasi aktivitas para nelayan Indonesia yang berpotensi melintas batas ke perairan negara tetangga.

“Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat nelayan agar tidak melintas batas negara lain terus kami gencarkan. Pengawasan terhadap aktivitas nelayan Indonesia juga diperketat untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan nelayan di wilayah perbatasan,” ungkap Teuku.

Selain masih menjalani proses hukum, ada juga tiga nelayan yang sudah dipulangkan ke tanah air. Pemulangan ketiga nelayan tersebut merupakan upaya KKP, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Pemerintah Daerah dalam pelindungan nelayan yang menghadapi proses hukum di luar negeri.

“Tiga orang nelayan ini berhasil dipulangkan pada Selasa (5/10/2021) usai menjalani proses hukum di Malaysia dan melalui masa karantina selama 8 hari di Wisma Atlet Jakarta,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin.

Menurut Adin, pemulangan ketiga nelayan ini berhasil dilakukan berkat koordinasi yang baik antara KKP, Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Utara serta Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.

“Apresiasi sebesar-besarnya terhadap sinergi yang dilakukan bersama jajaran Kemlu dan Pemerintah Daerah, sehingga pemulangan ketiga nelayan Indonesia berhasil dilakukan,” ucap Adin.

Meski menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh para nelayan yang melintas batas, pihaknya menjamin bahwa KKP akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya termasuk Kemlu untuk mendampingi kepada para nelayan yang menghadapi permasalahan hukum di negara lain.

“Kita tetap mematuhi aturan yang berlaku, nelayan yang kita kawal pemulangannya juga akan diberi edukasi supaya tidak lagi melanggar batas penangkapan ikan antar negara,” tegas Adin. (wan)

Baca juga: Potret Nelayan Sempadan: Panen Dolar di Masa Pandemi

Pos terkait