Batam (gokepri.com) – Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko berjanji akan mengawal proyek Jembatan Batam-Bintan sampai terealisasi karena dianggap strategis mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
Moeldoko menyampaikan dukungan untuk proyek itu di hadapan pimpinan media di Kota Batam. Pertemuan santai berlangsung di restoran Hotel Best Western Premier Panbil, Kamis (27/5/2021) malam.
Topik Jembatan Batam-Bintan menjadi salah satu pembahasan yang disampaikan Moeldoko dari beberapa agendanya di kota perdagangan bebas ini.
Moeldoko didampingi beberapa deputi Kantor Staf Presiden antara lain Deputi I Febry Calvin dan Deputi III Panutan S Sulendrakusuma. Deputi I membidangi infrastruktur, energi dan investasi, sedangkan Deputi III mengurusi bidang perekonomian.
Dua deputi itu diboyong Moeldoko untuk mengecek lokasi proyek Jembatan Batam-Bintan di Batam sekaligus memaparkan dampak pembangunan infrastruktur tersebut. Peninjauan ke lokasi dijadwalkan pada Jumat (28/5/2021).
“Agendanya verifikasi lapangan soal rencana Jembatan Babin,” sebut Moeldoko.
Langkah KSP untuk proyek ini juga sejalan dengan keputusan pemerintah memasukkan Jembatan Babin ke dalam RPJMN 2020-2024, yang kini tahapnya sedang difinalisasi oleh Kementerian PUPR. Moeldoko menyatakan KSP mengawal timeline proyek Babin. “(Jembatan Babin) Jadi pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi,” sambung dia.
Deputi I KSP Febry Calvin menyatakan Jembatan Batam-Bintan sangat strategis. Proyek yang menyambungkan Batam dan Bintan akan menjadi proyek besar.
“Karena di Tanjung Sauh akan dibangun proyek besar. Termasuk kelistrikan antara Batam-Bintan yang nantinya akan dibangun Tanjung Sauh,” sebut dia.
Jalan Terus
Dirancang sejak 2005, mega proyek Jembatan Batam-Bintan memasuki babak baru. Pemerintah menargetkan proyek senilai Rp13,66 triliun itu memasuki fase persiapan lelang pada 2021 dengan skema kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Nilai proyek itu membengkak dari awal perencanaan Rp8 triliun karena mengikuti nilai kekinian.
Jembatan Batam–Bintan merupakan salah satu dari 7 megaproyek yang diajukan Kepri untuk dibangun bersama pemerintah pusat sejak 2005. Jembatan sepanjang 7 KM itu dibagi menjadi 3 bagian. Tanjung Kasam (Batam) – Tanjung Sauh sepanjang 2 KM, Tanjung Sauh – Pulau Ngenang sepanjang 400 meter, Pulau Ngenang – Bintan sepanjang 5 KM. Proyek ini dipercaya menjadi salah satu pengungkit ekonomi Kepri dengan menghubungkan jalur darat Pulau Batam dan Pulau Bintan.
Kepri merancang terciptanya pasar bersama yang cukup besar. Bintan memiliki sekitar 500.000 penduduk, sementara Batam memiliki sekitar 1,5 juta penduduk. Industri, perdagangan, turisme dan aktivitas ekonomi lainnya akan tumbuh pesat dengan hadirnya jembatan tersebut.
Dalam perjalanannya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan studi kelayakan lokasi Jembatan Batam—Bintan bisa rampung 2019 lalu.
Studi akan menentukan aspek manfaat dari keberadaan jembatan baik di sisi Batam maupun di sisi Bintan.
BPIW sudah melakukan survei landing point atau calon lokasi kaki jembatan di sisi Batam dan di sisi Bintan, mencakup sisi Kabil, Pulau Tanjung Sauh, Pulai Ngenang, dan Tanjung Uban.
Tahun lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan studi pembangunan Jembatan Batam-Bintan bakal rampung 2019 sehingga pembangunan bisa dimulai pada 2020 tapi akhirnya molor sampai 2021.
Proyek ini mendapat perhatian khusus karena masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020—2024. (Can)
|Baca Juga: Nilai Investasi Jembatan Batam-Bintan Membengkak Jadi Rp18,10 Triliun
