Batam (gokepri.com) – Timpang tindih lahan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk diselesaikan. Tak sedikit, satu lokasi lahan diklaim oleh banyak orang sebagai penerima alokasi lahan dari BP Batam.
Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan saat ini pihaknya memang tengah berupaya menyelesaikan lahan-lahan yang bermasalah tersebut. Dan hal itu diakuinya tidak mudah serta membutuhkan waktu yang cukup lama.
“Semua data yang ada di BP Batam mungkin ada yang sempurna, tapi mungkin juga ada yang tidak,” kata Rudi di Gedung Marketing BP Batam, Selasa (27/4/2021).
Dijelaskannya bahwa pada dasarnya tidak ada istilah timpang tindih kepemilikan lahan di Batam. Semua pengalokasian lahan (PL) yang ke luar, akan diakui jika penetapan lakasinya sudah ditandatangani oleh BP Batam.
“Kalau masih draf berarti belum diakui, jadi ini yang perlu kita luruskan,” katanya.
Permasalahan saling klaim dari para pelaku usaha sebagai penerima alokasi lahan bisa terjadi karena ada beberapa faktor. Dan hal ini sebenarnya permasalahan yang terjadi sejak beberapa tahun lalu, bukan akibat kebijakan saat ini.
Dicontohkannya bahwa BP Batam pernah membuat kebijakan bahwa calon penerima alokasi lahan wajib membayar 10 persen dari nilai uang wajib tahunan (UWT). Dengan perjanjian harus membangun lahan yang dialokasika tersebut sesuai peruntukannya.
“Tapi kenyataan di lapangan, banyak yang tidak bangun sesuai perjanjian,” katanya
Sehingga BP Batam melakukan pembatalan alokasi lahan tersebut dan mengalokasikan kembali kepada para pelaku usaha lainnya. Dan hal ini terjadi bukan satu atau dua lokasi lahan saja tapi terjadi di banyak tempat.
Selain itu ada juga permasalahan jual beli lahan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan BP Batam. Hal ini juga sering kali menjadi masalah, sebab BP Batam terkadang juga kesulitan mencari alamat pemilik lama.
“Kemudian ada juga UWT yang sudah habis masa berlakunya dan BP Batam tidak memperpanjangnya,” katanya.
Namun, terlepas banyaknya faktor permasalahan tersebut ditegaskan Rudi bahwa BP Batam akan berkomitmen untuk menyelesaikannya. Tentunya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.
“Misal saat ini ada yang sama-sama mengklaim sebagai penerima lahan di satu lokasi pasti akan kita cek dokumennya mana yang valid,” katanya.
Karena saat ini ada beberapa pelaku usaha yang mengklaim penerima alokasi lahan, ternyata dokumennya tidak lengkap. Ada juga yang PL nya hanya draf yang dibuat sendiri.
“Karena itu dalam pemberian alokasi lahan yang baru, kita saat ini sangat berhati-hati. Jangan sampai permasalahan ini kembali terjadi,” kata Rudi.
(ard)
|Baca Juga : Lahan Terbatas, BP Batam Pilih yang Memberikan Nilai Tambah
