Tingkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Polda Kepri Beri Penyuluhan

Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Suryanbodo Asmoro hadir dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat Kepri di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Senin (26/4/2021).
Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Suryanbodo Asmoro hadir dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat Kepri di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Senin (26/4/2021).

Batam (gokepri.com) – Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Suryanbodo Asmoro hadir membuka penyuluhan hukum kepada masyarakat Kepri di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Senin (26/4/2021). Hadir dalam kegiatan tersebut Karosunluhkum, Wakapolda Kepri, Kabidkum Polda Kepri, PJU Polda Kepri, Perwakilan Pengusaha Batam, Perwakilan Awak Media, Perwakilan Mahasiswa Batam, Perwakilan Kerukunan Tionghoa dan instansi terkait.

“Penyuluhan hukum untuk masyarakat sangat penting dilakukan dalam menumbuhkan pemahaman terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan kehidupannya”, ucap Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Suryanbodo Asmoro.

Kadivkum Suryanbodo menyampaikan materi penyuluhan hukum tentang penelitian masyarakat pengamanan swakarsa dan penanganan hoax. Menurutnya, komunikasi masyarakat atau disingkat Polmas telah diatur dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang kepolisian masyarakat. Yang mempunyai makna suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalah.
“Melalui strategi Polmas masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya diikutsertakan dalam melakukan upaya-upaya penangkalan pencegahan dan penanggulangan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara kemitraan yang setara dengan Polri. Mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya,” tuturnya.

Materi lain dalam penyuluhan ini adalah pengamanan swakarsa atau yang disebut dengan PAM Swakarsa. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2000 tentang pengamanan Swakarsa.

Pada era keterbukaan di dalam kemajuan teknologi saat ini semua orang bisa bersuara. Namun tentu harus disertai dengan tanggung jawab untuk membuktikan bahwa informasi yang disebarkan itu valid.

Berita bohong atau yang biasa disebut hoax menjadi suatu permasalahan besar yang bisa menciptakan disharmonisasi di dalam masyarakat yang dalam kenyataannya bisa berujung pada proses pidana. Strategi dalam penanganan hoax selain preventif adalah melalui penegakan hukum atau tindakan represif yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Polda Kepri Luncurkan Layanan Polisi 110 dan Aplikasi POLISIKU

“Semua hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat untuk dipahami dan sekaligus mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban karena ketidaktahuannya akan peraturan tersebut,” ,” jelas Suryanbodo. (eri)

Pos terkait