Jakarta (gokepri.com) – Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) bakal menggelar kongres pasca rapat ilegal yang memecat ketua umum organisasi tersebut, Haris Pertama. Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama berharap kongres itu bisa menjadi pemersatu seluruh komponen KNPI.
“Kita akan menyiapkan kongres yang sesuai dengan konstitusi AD/ART DPP KNPI. Sebelum kongres, kami akan melakukan rapat pimpinan paripurna nasional. Secepatnya akan kami agendakan,” katanya, Rabu (10/3/2021).
Haris menegaskan bahwa setiap keputusan tertinggi harus melalui mekanisme kongres. Tidak bisa hanya segelintir orang membuat keputusan.
“Jangan langgar konstitusi,” tegasnya.
DPP KNPI menggelar rapat pleno di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, kemarin. Rapat itu dihadiri ratusan perwakilan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang tergabung di KNPI dan jajaran pengurus DPP KNPI.
Menurut Haris, rapat pleno tersebut memutuskan penyelenggaraan kongres dalam waktu dekat. Selain itu, rapat juga menyepakati pemecatan oknum pengurus yang menggelar rapat pleno inkonstitusional sebelumnya. Termasuk menyepakati bahwa rapat ilegal tersebut cacat prosedur.
Haris menegaskan, rapat pleno yang digelar sejumlah pengurus DPP KNPI di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, adalah rapat ilegal. Apalagi dalam rapat tersebut tidak ada surat undangan kepada seluruh pengurus DPP KNPI. Oleh karena itu, rapat yang dihadiri tidak lebih dari 40 orang untuk memecat Haris dari jabatan Ketua Umum KNPI adalah tidak sah.
“Saya juga sebagai mandataris pleno tidak pernah mengetahui rapat pleno tersebut,” ungkap Haris.
Haris menilai, ada sejumlah oknum yang ingin memecat dirinya sebagai Ketua Umum. Karena saat ini KNPI sebagai organisasi kepemudaan sedang seksi atau menarik perhatian banyak pihak. Apalagi saat ini KNPI juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa tindakan sejumlah pengurus yang memecat dirinya justru telah melanggar AD/ART. Karena itu organisasi akan memutuskan mereka dikembalikan ke induk organisasi masing-masing. Haris mengakui sebelum memberikan sanksi, pihaknya telah melakukan pertemuan.
Terkait tindakan sejumlah oknum itu, Haris mengaku tidak ambil pusing. Sebab, KNPI bukan hanya milik pengurus saja, melainkan kepunyaan seluruh OKP dan DPD yang tersebar di 34 provinsi.
“Semua harus melalui tahapan yang tepat dan konstitusional, tidak boleh asal tabrak. Nanti juga dalam tahapan Rapimpurnas akan kami libatkan seluruh pihak untuk menetapkan lokasi dan waktu kongres,” ujarnya. (wan)
