Upah minimum sektoral di Kepri mencapai Rp4,25 juta mulai Januari 2027. Jumlah sektor yang masuk ketentuan bertambah dari 11 menjadi 13 sektor usaha.
TANJUNGPINANG (gokepri) — Pekerja di 13 sektor usaha di Kepulauan Riau akan menerima upah minimum sektoral provinsi (UMSP) sebesar Rp4.253.968 mulai 1 Januari 2027. Nilai tersebut naik Rp351.872 atau 9,02 persen dibandingkan UMSP 2026 sebesar Rp3.902.096.
Selain menaikkan nilai upah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga memperluas cakupan sektor usaha yang masuk dalam ketentuan UMSP. Pada 2026, kebijakan tersebut mencakup 11 sektor usaha, sedangkan pada 2027 bertambah menjadi 13 sektor.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri Diky Wijaya mengatakan, seluruh sektor dalam daftar terbaru memiliki nilai UMSP yang sama, yakni Rp4.253.968. “UMSP Kepri berlaku efektif mulai 1 Januari 2027,” kata Diky di Tanjungpinang, Sabtu (21/11).
Baca Juga: Serikat Pekerja Kecewa, Upah Sektoral Batam Batal Ditetapkan
Ke-13 sektor usaha tersebut mencakup industri kimia, perkapalan, pertambangan, energi, dan fabrikasi logam. Sejumlah sektor memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas industri dan pengelolaan sumber daya alam di Kepri.
Pada kelompok industri kimia, pemerintah memasukkan lima bidang usaha. Kelimanya meliputi industri kimia dasar anorganik klor dan alkali, gas industri, pigmen, serta bahan kimia dasar anorganik lainnya.
Pemerintah juga memasukkan industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.
Kelompok perkapalan mencakup industri kapal dan perahu, jasa reparasi bangunan terapung, industri peralatan dan perlengkapan kapal, serta reparasi kapal dan bangunan terapung.
Sementara itu, sektor pertambangan mencakup pertambangan minyak bumi dan gas alam cair. Daftar tersebut juga mencakup pengusahaan tenaga panas bumi.
Dua sektor lainnya ialah industri produk logam struktural baja untuk konstruksi berat, termasuk fabrikasi jacket dan rig, serta pembangkitan tenaga listrik.
Diky menjelaskan, penetapan UMSP 2027 telah melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Kepri. Pembahasan tersebut mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, rasa keadilan, kondisi perekonomian, dan keberlangsungan dunia usaha.
Pemerintah provinsi berharap ketentuan baru ini menjadi pedoman bagi pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam menjalankan kebijakan pengupahan.
Disnakertrans Kepri juga meminta seluruh pihak memperhatikan ketentuan UMSP sesuai sektor usaha masing-masing. ANTARA
Baca Juga: Pengusaha Batam Minta Upah Sektoral Ditunda
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News







