Perekrutan Tentara Bayaran Rusia, WNI Dijaring Lewat Medsos

Pencegahan keberangkatan dua WNI di Bandara Internasional Juanda terkait dugaan perekrutan tentara bayaran Rusia.
Imigrasi Bandara Internasional Juanda, Surabaya, mencegah keberangkatan 2 WNi yang terindikasi hendak berangkat menjadi tentara Rusia, Rabu (18/11/2026). Foto: Humas Ditjen Imigrasi

Perekrut diduga menjaring WNI melalui media sosial dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan besar. Sejumlah calon korban hendak dibawa ke Rusia.

JAKARTA (gokepri) – Tawaran pekerjaan melalui media sosial membawa risiko serius bagi warga Indonesia yang mencari penghasilan di luar negeri. Sejumlah WNI diduga menjadi sasaran perekrutan tentara bayaran Rusia dengan kedok pekerjaan sebagai petugas keamanan.

Pola perekrutan itu kembali terungkap setelah petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda, Surabaya, mencegah keberangkatan dua WNI pada Rabu (18/11/2026). Keduanya semula mengaku hendak berlibur ke Thailand melalui Singapura, tetapi pemeriksaan petugas mengarah pada tujuan sebenarnya, yakni Rusia.

Kepala Kantor Imigrasi Juanda Agus Winarto menjelaskan, kedua WNI tersebut menerima tawaran pekerjaan melalui Facebook. Mereka mengaku mendapat pekerjaan sebagai petugas keamanan di Rusia.

Baca Juga: WNI Jadi Tentara Rusia Tewas Dalam Perang, DPR Minta Waspada Tawaran Gaji Besar

Namun, petugas menemukan indikasi berbeda dari komunikasi kedua calon penumpang dengan pihak perekrut. Percakapan tersebut mengarah pada dugaan perekrutan untuk aktivitas militer.

“Kecurigaan petugas bermula dari ketidaksesuaian keterangan perjalanan serta ditemukan riwayat pembatalan tiket perjalanan pada 7 November 2026,” kata Agus.

Awalnya, kedua WNI itu mengaku hendak berwisata selama 10 hari di Thailand. Setelah petugas mendalami keterangan dan bukti komunikasi, muncul dugaan bahwa perekrut mengarahkan mereka menjadi tentara bayaran.

Petugas kemudian menunda keberangkatan keduanya melalui mekanisme *Not Ok to Board* (NOTB). Selanjutnya, Imigrasi menyerahkan mereka kepada Satuan Tugas Pengamanan (Satgas PAM) sebelum Polda Jawa Timur mengambil alih pemeriksaan.

Kasus di Bandara Juanda bukan satu-satunya indikasi perekrutan WNI untuk kepentingan militer Rusia. Sebelumnya, Bareskrim Polri juga mengungkap dugaan perdagangan orang dengan modus tawaran pekerjaan sebagai tentara bayaran.

Pada Kamis (12/11/2026), Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri mencegah keberangkatan tiga WNI. Polisi menduga ketiganya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam jaringan perekrutan tentara bayaran Rusia.

Bareskrim mengungkap tujuh WNI dalam kasus tersebut. Empat orang berinisial AM, HW, AD, dan MI telah berangkat ke Rusia pada 9 dan 20 September 2026.

Sementara itu, petugas berhasil mencegah keberangkatan tiga orang lainnya, yakni HA, AF, dan AY. Polisi mengamankan mereka di Indonesia untuk kepentingan penyidikan.

Perekrut menawarkan pekerjaan melalui TikTok, Facebook, dan Instagram. Mereka hanya meminta calon pekerja mengirimkan foto paspor dan kartu tanda penduduk (KTP).

Namun, proses perekrutan itu tidak memberikan kepastian mengenai pekerjaan maupun perlindungan bagi calon pekerja. Para perekrut juga tidak menyediakan pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan kontrak kerja yang jelas di Indonesia.

Para calon pekerja bahkan menggunakan visa turis atau visa kunjungan untuk berangkat ke Rusia. Dokumen tersebut bukan visa kerja yang sesuai dengan tujuan penempatan tenaga kerja.

Hasil penyidikan Bareskrim juga mengungkap pola perekrutan berjenjang. Perekrut lokal bekerja melalui agen perantara yang terhubung langsung dengan agen di Rusia.

Jaringan tersebut menampung calon pekerja sementara di hotel transit dekat bandara sebelum keberangkatan. Pola ini menunjukkan bahwa perekrutan tidak sekadar mengandalkan komunikasi melalui media sosial.

Warga Usia Produktif Menjadi Sasaran

Pada Jumat (13/11/2026), Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kasus lain yang melibatkan 15 WNI. Mereka diduga menjadi korban perekrutan tentara bayaran Rusia meskipun tidak memiliki latar belakang militer.

Sindikat perekrut menyasar warga berusia produktif di bawah 50 tahun. Mereka memanfaatkan kesulitan ekonomi dan iming-iming penghasilan besar untuk menarik calon korban.

Para pelaku diduga menggunakan aplikasi Workforce Command Center (WVCC) dan sejumlah platform media sosial. Jaringan tersebut menjaring calon korban dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan personel di medan perang.

Temuan itu memperlihatkan bahwa tawaran pekerjaan di luar negeri tidak selalu berkaitan dengan penempatan tenaga kerja biasa. Tanpa kejelasan perusahaan, jenis pekerjaan, kontrak, dan dokumen perjalanan, calon pekerja berisiko masuk ke jaringan perekrutan yang membahayakan keselamatan.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan luar negeri melalui media sosial. Ia meminta calon pekerja memeriksa legalitas perusahaan, kejelasan pekerjaan, dan prosedur penempatan sebelum mengambil keputusan.

“Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang ke medan perang. Risiko bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, tetapi juga kehilangan nyawa,” kata Hendarsam di Jakarta, Kamis.

Hendarsam juga mengingatkan konsekuensi hukum bagi WNI yang bergabung dengan dinas tentara asing. Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur bahwa WNI dapat kehilangan kewarganegaraan apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.

Risiko tersebut dapat berlanjut apabila orang yang bersangkutan tidak memiliki kewarganegaraan lain. Dalam kondisi itu, seseorang berpotensi menjadi tanpa kewarganegaraan atau stateless.

Menurut Hendarsam, pemeriksaan keimigrasian merupakan bagian dari upaya negara melindungi warga negara dan menjaga kepentingan nasional. Petugas tidak hanya memeriksa dokumen perjalanan, tetapi juga menelusuri indikasi penyalahgunaan tujuan keberangkatan.

“Pemeriksaan imigrasi bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru untuk melindungi. Kami ingin memastikan masyarakat tidak menjadi korban tawaran kerja yang menyesatkan atau aktivitas yang membahayakan keselamatan,” ujarnya. ANTARA

Baca Juga: WNI Tewas Saat Jadi Tentara Rusia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait