DPR menyetujui RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun bergulir. Aturan ini mencakup pengelolaan aset hasil tindak pidana hingga pengembaliannya.
JAKARTA (gokepri) – Perjalanan panjang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya mencapai tahap penting di DPR. Setelah 18 tahun bergulir, parlemen menyetujui rancangan aturan tersebut dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 itu berlangsung di Gedung DPR, Jakarta. Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat setelah Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU.
Puan kemudian meminta persetujuan setiap fraksi terhadap rancangan tersebut. Para anggota DPR menyetujuinya, disusul ketukan palu pimpinan rapat.
Baca Juga: UU Perampasan Aset Disahkan Paling Lambat 15 Desember 2026
RUU ini mencapai tahap akhir pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11/2026). Dalam rapat kerja bersama pemerintah, Komisi III DPR menyepakati rancangan tersebut untuk dibawa ke rapat paripurna.
Habiburokhman menjelaskan, panitia kerja membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Jumlah itu terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Komisi III juga menggelar 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyerap masukan masyarakat, pakar, dan organisasi.
Menurut Habiburokhman, pembahasan RUU mencakup sedikitnya sepuluh pokok persoalan. Salah satunya menyangkut tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas.
Ia mencontohkan investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban.
“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata dia.
RUU tersebut juga menegaskan keberlakuan ancaman pidana bagi pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya. Ketentuan itu mencakup ancaman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain itu, rancangan aturan mengatur pengelolaan aset terkait tindak pidana. Badan yang berwenang nantinya menangani penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Habiburokhman menyebut pengelolaan aset harus berjalan secara profesional dan akuntabel.
Serap aspirasi publik
Puan Maharani menegaskan persetujuan DPR terhadap RUU Perampasan Aset bukan semata-mata karena desakan publik. Menurut dia, parlemen mengambil keputusan setelah menyelesaikan pembahasan dan menyerap berbagai masukan.
“Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucap Puan sebelum meminta persetujuan fraksi.
Ia menyebut Komisi III telah menggelar 87 RDP dan RDPU untuk menyerap aspirasi masyarakat. Komisi tersebut juga mengunjungi 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan.
Puan mengatakan DPR turut menelaah aturan agar RUU Perampasan Aset tidak tumpang tindih dengan undang-undang lain, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
“Juga sudah dilakukan apa penelitian penelaahan evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain seperti KUHAP dan KUHP,” ujarnya.
Puan berharap aturan tersebut memberi manfaat bagi bangsa Indonesia. Setelah menyampaikan harapan itu, ia kembali meminta persetujuan seluruh fraksi dalam rapat paripurna. Seluruh fraksi menyetujui RUU Perampasan Aset untuk menjadi undang-undang. ANTARA
Baca Juga: KPK Telusuri Aset Tersangka Dana CSR Bank Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News








