BATAM (gokepri) – Pemko Batam mempelajari sistem perparkiran Kota Denpasar yang dikelola melalui perusahaan daerah. Pembenahan diarahkan untuk memperbaiki pelayanan sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
Pengelolaan parkir tidak cukup hanya mengatur kendaraan dan menertibkan juru parkir. Di balik layanan tersebut, ada persoalan kelembagaan, pengawasan, kemitraan, dan potensi pendapatan daerah yang perlu dikelola secara terukur.
Persoalan itu menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam dalam membenahi tata kelola perparkiran. Salah satu referensi yang dipelajari adalah sistem pengelolaan parkir Pemerintah Kota Denpasar, Bali, yang melibatkan perusahaan umum daerah (Perumda).
Baca Juga: Daftar Parkir Berlangganan Batam Bisa di BCS Mall
Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra mempelajari sistem tersebut saat mengunjungi Kantor Wali Kota Denpasar, Jumat (13/11/2026).
Rombongan Pemko Batam turut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Mereka diterima Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa bersama jajaran pemerintah setempat.
Dalam pertemuan itu, kedua pemerintah daerah membahas berbagai aspek penyelenggaraan perparkiran. Pembahasan mencakup regulasi, kelembagaan, pola kemitraan, hingga mekanisme pengelolaan.
Salah satu hal yang menarik perhatian Amsakar adalah keterlibatan Perumda Bhukti Praja Sewakadarma dalam pengelolaan parkir di Denpasar.
“Yang menarik adalah pengelolaannya melalui Perumda. Ini yang coba kami pelajari dari Denpasar dan akan kita pelajari lebih lanjut sesuai kondisi Batam,” ujar Amsakar.
Belajar dari model Perumda Denpasar
Pengelolaan melalui perusahaan daerah menjadi salah satu alternatif yang ingin dipelajari Pemko Batam. Model tersebut memberikan gambaran mengenai pengelolaan perparkiran melalui kelembagaan khusus.
Bagi Batam, pembelajaran itu tidak berhenti pada bentuk kelembagaannya. Pemerintah daerah juga perlu memahami bagaimana regulasi, pengawasan, dan pola kerja sama mendukung operasional perparkiran.
Amsakar menilai, pembenahan parkir membutuhkan sistem yang saling terhubung. Pengaturan di lapangan saja tidak cukup tanpa dukungan aturan dan kejelasan pembagian tanggung jawab.
Karena itu, pengalaman Denpasar diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola pengelolaan yang lebih efektif dan terukur. Namun, penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Batam.
Selain Perumda, keterlibatan desa adat juga menjadi bagian yang dipelajari rombongan Pemko Batam. Kolaborasi tersebut merupakan salah satu karakteristik pengelolaan parkir di Denpasar.
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menjelaskan, pemerintah setempat melibatkan desa adat melalui kerja sama dengan Perumda.
“Untuk mekanisme dengan desa adat melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Perumda,” jelasnya.
Pembelajaran dari Denpasar berlangsung ketika Pemko Batam juga menyiapkan pembenahan layanan perparkiran melalui rencana penerapan sistem parkir berlangganan.
Program tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan parkir yang lebih praktis sekaligus memperkuat tata kelola dan potensi pendapatan daerah.
Pembenahan kelembagaan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Sistem pembayaran, pengawasan, kemitraan, dan pengelolaan pendapatan harus memiliki mekanisme yang jelas agar kebijakan tidak berhenti pada perubahan pola pembayaran.
Pemko Batam berharap kunjungan tersebut memberikan pemahaman lebih menyeluruh mengenai berbagai alternatif pengelolaan parkir.
Sebagai tindak lanjut, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar dan Dinas Perhubungan Kota Batam diharapkan memperkuat komunikasi dan koordinasi. Kedua pihak akan mendalami aspek teknis pengelolaan perparkiran.
Amsakar mengatakan, Pemko Batam terbuka mempelajari praktik pengelolaan dari daerah lain selama dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Pembenahan perparkiran di Batam dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan ketertiban kendaraan. Tantangan berikutnya adalah membangun sistem pengelolaan yang transparan, profesional, dan mampu memberikan pelayanan sekaligus kontribusi pendapatan daerah.
Baca Juga: Tarif Parkir Tahunan Turun, Pemko Batam Bidik Lebih Banyak Pengguna
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
