ANAMBAS (gokepri) – Adat, bahasa, kesenian, dan tradisi lokal membutuhkan perlindungan agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. DPRD Anambas menyiapkan landasan hukum untuk menjaga warisan budaya tersebut.
Upaya itu mengemuka dalam pembahasan naskah akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kantor DPRD, Kamis, 12 November 2026.
Anggota DPRD Anambas, Syamsil Umri, menilai kekayaan budaya daerah merupakan bagian penting dari identitas masyarakat. Warisan tersebut mencakup adat istiadat, bahasa, kesenian, tradisi, hingga kearifan lokal.
Namun, perkembangan zaman dan arus globalisasi menghadirkan tantangan bagi keberlangsungan budaya lokal. Karena itu, Anambas membutuhkan kebijakan yang mampu menjaga warisan budaya sekaligus mendorong perkembangannya.
Melalui Bapemperda, DPRD mendorong penyusunan regulasi yang memberikan arah dan kepastian bagi pemajuan kebudayaan daerah. Ranperda ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan kebudayaan.
Syamsil menegaskan, penyusunan naskah akademik harus berangkat dari kondisi nyata masyarakat. Dokumen tersebut perlu menguraikan persoalan, kebutuhan hukum, dan arah kebijakan secara jelas.
Dengan demikian, rancangan peraturan tidak sekadar memuat ketentuan umum. Substansinya harus menjawab kebutuhan perlindungan dan pengembangan kebudayaan di Anambas.
“Kami berharap penyusunan Ranperda ini nantinya tidak hanya menghasilkan regulasi yang bersifat normatif, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Syamsil.
Salah satu perhatian dalam penyusunan Ranperda adalah inventarisasi potensi objek pemajuan kebudayaan. Pendataan ini penting untuk mengenali kekayaan budaya yang tumbuh di tengah masyarakat Anambas.
Inventarisasi juga menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan perlindungan dan pelestarian. Pemerintah daerah perlu mengetahui jenis warisan budaya yang dimiliki setiap wilayah.
Selain itu, Ranperda perlu mengatur peran pemerintah daerah dan masyarakat. Keterlibatan keduanya penting untuk menjaga keberlangsungan budaya lokal.
Syamsil juga menekankan pentingnya masukan dari berbagai pihak dalam pembahasan rancangan aturan. Unsur tersebut mencakup tim tenaga ahli, perangkat daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat, serta pelaku seni dan budaya.
Libatkan Akademisi dan Pelaku Budaya
Dalam FGD tersebut, DPRD melibatkan tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Syamsil berharap kajian dan rekomendasi tim ahli memperkuat penyusunan naskah akademik serta draf Ranperda. Penguatan tersebut mencakup tiga landasan penting dalam pembentukan peraturan daerah.
Pertama, landasan filosofis yang menjelaskan nilai dan tujuan dasar pembentukan aturan. Kedua, landasan sosiologis yang menggambarkan kebutuhan serta kondisi masyarakat.
Ketiga, landasan yuridis yang memastikan rancangan aturan memiliki dasar hukum yang tepat. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting agar Ranperda memiliki dasar penyusunan yang kuat.
Melalui pembahasan bersama, DPRD berharap seluruh pihak memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Upaya pemajuan kebudayaan diharapkan menjaga warisan lokal Anambas agar tetap hidup, berkembang, dan dikenal generasi mendatang. ADVERTORIAL
Baca Juga: DPRD Anambas Ajak Warga Jaga Persatuan dalam Pilkades Serentak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
