ANAMBAS (gokepri) – Perlindungan budaya daerah membutuhkan aturan yang memahami kondisi masyarakat. DPRD Anambas menghimpun masukan akademisi, lembaga adat, dan pelaku budaya untuk memperkuat Ranperda Pemajuan Kebudayaan.
Upaya tersebut berlangsung melalui Focus Group Discussion (FGD) pembahasan naskah akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas memfasilitasi kegiatan di Kantor DPRD, Kamis, 12 November 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap fungsi pembentukan peraturan daerah inisiatif DPRD. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menjadi alat kelengkapan DPRD yang menjalankan fungsi tersebut.
Sekretaris DPRD Anambas, Jhon Aquarius Putra, menjelaskan bahwa sekretariat mendukung persiapan penyusunan naskah akademik dan draf Ranperda. Dukungan itu mencakup fasilitasi kegiatan pembahasan bersama tenaga ahli dan para pemangku kepentingan.
FGD menjadi ruang diskusi dan konsultasi untuk membahas substansi rancangan regulasi. Forum ini juga membuka kesempatan bagi berbagai pihak menyampaikan pandangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masing-masing.
Jhon menjelaskan, pembahasan tersebut memiliki sejumlah tujuan penting. Di antaranya mengidentifikasi potensi dan persoalan kebudayaan daerah serta menghimpun aspirasi masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, salah satu tujuannya adalah mengidentifikasi potensi dan permasalahan kebudayaan daerah,” ujar Jhon dalam laporannya.
Selain itu, forum tersebut diharapkan menghasilkan bahan dan rekomendasi untuk menyempurnakan naskah akademik. Masukan peserta juga menjadi bahan pembahasan materi muatan Ranperda.
Dengan proses tersebut, penyusunan regulasi diharapkan memiliki dasar kajian yang sesuai dengan kondisi kebudayaan Anambas. Berbagai persoalan dan potensi daerah dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.
Libatkan Lembaga Adat hingga Pelaku Ekonomi Kreatif
Pembahasan Ranperda ini melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan. Peserta mencakup pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
Tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji juga mengikuti kegiatan tersebut. Unsur perangkat daerah terkait turut memberikan ruang koordinasi dalam pembahasan.
Dari tingkat desa, peserta mencakup perwakilan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lembaga Adat Melayu juga hadir bersama Forum Pembauran Kebangsaan serta berbagai paguyuban dan kelompok kekerabatan.
Unsur pendidikan turut memperoleh ruang melalui perwakilan tenaga pendidik. Sementara itu, kalangan kebudayaan mencakup maestro dan pelaku seni serta budaya.
Pelaku wisata dan ekonomi kreatif juga masuk dalam daftar peserta. Keterlibatan berbagai unsur tersebut memperluas sudut pandang dalam pembahasan kebijakan kebudayaan.
FGD menghadirkan narasumber dari tim tenaga ahli Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tim tersebut memberikan pemaparan dan pandangan akademis mengenai penyusunan naskah akademik Ranperda.
Kajian akademis menjadi bagian penting dalam proses penyusunan regulasi. Dokumen tersebut membantu merumuskan persoalan, kebutuhan, dan arah kebijakan yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah.
Jhon berharap diskusi tersebut menghasilkan masukan dan rekomendasi yang komprehensif. Hasilnya akan menjadi bahan penyempurnaan naskah akademik sebelum proses penyusunan Ranperda berlanjut. ADVERTORIAL
Baca Juga: DPRD Anambas Siapkan Ranperda untuk Melindungi Budaya Daerah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
