BATAM (gokepri.com) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengkritik pola perdagangan komoditas Indonesia yang dinilai masih menguntungkan negara perantara.
Ia menyoroti ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang disebut dijual ke negara tetangga dengan harga jauh di bawah harga jual di pasar tujuan.
Zulkifli mengaku, kesal karena Indonesia merupakan produsen besar sejumlah komoditas strategis, seperti kelapa sawit, nikel, dan timah. Namun, hasil produksi tersebut belum seluruhnya diekspor langsung ke negara pembeli akhir.
“Kita ingin negara maju, berdaulat. Saya kadang kesel juga. Produksi CPO terbesar, nikel, timah terbesar, tapi ekspornya lewat negara tetangga,” kata Zulkifli saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Indonesia di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (4/11/2026).
Ia mencontohkan, perdagangan CPO yang menurutnya memperlihatkan adanya selisih harga cukup besar antara harga jual Indonesia kepada negara tetangga dan harga di pasar berikutnya.
“Harga CPO Rp27.000, kita jual ke tetangga Rp15.000. Berarti kita rugi Rp13.000. Bertahun-tahun. Kita tidak mau lagi masa bodoh terus. Kita ingin ekspor langsung,” ujarnya.
Menurut Zulkifli, persoalan tersebut bukan sekadar soal perdagangan, tetapi juga menyangkut kemampuan Indonesia mengendalikan rantai distribusi dan memperoleh nilai tambah dari kekayaan alam sendiri.
Ia juga menyinggung sejumlah persoalan lain yang menurutnya memperlihatkan posisi Indonesia kerap dirugikan, mulai dari isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali, hingga tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia.
“Kalau ada apa-apa, kita Indonesia yang rugi,” katanya.
Zulkifli turut menyinggung sorotan terhadap pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Ia mengaitkan berbagai tekanan tersebut dengan tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan nasional.
Di hadapan peserta Rakernas PJS, Zulkifli juga menekankan pentingnya peran jurnalis dalam memahami arah kebijakan pemerintah dan persoalan bangsa. Ia meminta organisasi pers memperkuat pelatihan agar wartawan memiliki kemampuan menyajikan informasi secara tepat.
Menurut dia, pemberitaan yang tidak akurat dapat menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat maupun negara.
“Dampak dari berita-berita yang tidak tepat itu bukan hanya satu pihak yang rugi, tetapi kita semua sebagai bangsa,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya memahami Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 33 yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Zulkifli mencontohkan persoalan ketahanan pangan yang hingga kini masih menghadapi tantangan ketergantungan impor sejumlah komoditas, seperti beras, gandum, gula, kedelai, dan garam.
Ia menilai, kondisi tersebut harus dijawab dengan meningkatkan produktivitas petani, peternak, dan nelayan melalui mekanisasi, teknologi, serta perbaikan manajemen produksi.
“Kalau rakyat kita tergantung bantuan terus, dana tunai, tidak mungkin Indonesia maju. Kita harus melatih, memberi kesempatan, memberi peluang agar rakyat produktif,” katanya.
Penulis : Engesti
