Bahlil Larang Ekspor Tambang dan LNG Transit di Negara Lain

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan arahan terkait ekspor sumber daya alam dalam Minerba Convex 2026 di Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memberi paparan dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (2/11/2026). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Bahlil melarang ekspor SDA transit di negara tertentu. Pemerintah ingin menjaga manfaat ekonomi perdagangan energi.

JAKARTA (gokepri) – Indonesia ingin mengirim hasil tambang dan energi langsung ke negara pembeli, tanpa singgah di negara perantara. Pemerintah menilai jalur perdagangan itu perlu memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia meminta ekspor sumber daya alam (SDA) tidak lagi melewati negara tertentu sebelum tiba di negara tujuan.

Arahan itu mencakup komoditas energi dan sumber daya mineral, termasuk gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Bahlil menyampaikan perintah tersebut saat membuka Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Baca Juga: Apa Dampak Ketegangan Indonesia-Singapura bagi Investor?

“Jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam kita, kalau kita ekspor, ya lewat transit negara tertentu,” kata Bahlil.

Bahlil mencontohkan pengiriman hasil tambang ke China. Menurut dia, eksportir harus mengirim komoditas langsung dari Indonesia ke negara pembeli.

Ia menolak pengiriman yang lebih dulu singgah di negara lain sebelum mencapai tujuan akhir. Bahlil menyoroti kemungkinan negara perantara memperoleh manfaat dari aktivitas perdagangan tersebut.

“Kirim dari Jakarta langsung ke China,” ujarnya.

Arahan serupa berlaku untuk ekspor LNG ke Jepang dan Korea Selatan. Bahlil meminta pengiriman gas cair tersebut langsung menuju negara pembeli tanpa transit di negara perantara.

Ads bp batam 2026 baru

Menurut Bahlil, negara transit berpotensi memperoleh penerimaan pajak dan mencatat aktivitas perdagangan dalam neraca perdagangannya. Sementara itu, Indonesia menjadi negara asal komoditas yang dikirim.

“Kenapa harus pakai negara lain? Mereka yang dapat pajak, mereka yang mempunyai neraca perdagangan,” kata Bahlil.

Bahlil tidak menyebut negara yang menjadi sasaran pernyataannya. Ia hanya menyindir bahwa masyarakat sudah mengetahui negara yang dimaksud.

Pengurangan Pasokan Gas ke Singapura

Pernyataan Bahlil muncul setelah pemerintah mengurangi sebagian pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura. Pengurangan itu mencapai 31 juta kaki kubik standar per hari atau million standard cubic feet per day (MMSCFD).

Bahlil menyebut total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura mencapai sekitar 409,5 MMSCFD. Pasokan tersebut berasal dari wilayah Laut Natuna dan Sumatera.

Menurut dia, pengurangan pasokan masih berada dalam batas minimum kontrak yang disepakati dengan pembeli. Pemerintah mengambil langkah tersebut untuk mengamankan kebutuhan energi dalam negeri.

Selain gas pipa, Indonesia juga mengirim LNG ke Singapura. Bahlil menyebut jumlah pengiriman mencapai 148 kargo.

Ia memperkirakan sebagian LNG tersebut diperdagangkan kembali oleh Singapura ke negara lain. Namun, sebagian lainnya tetap digunakan untuk memenuhi konsumsi domestik negara tersebut.

Bahlil menilai Indonesia perlu memastikan pengiriman komoditas energi memberi manfaat lebih besar bagi kepentingan nasional. Ia juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak dapat ditawar.

“Jangan mau senangnya saja negara-negara itu,” ujar Bahlil. ANTARA

Baca Juga: Kabel Internet Indonesia dan Singapura Saling Bergantung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait